PTM, Pelajar SMP Diminta Ikuti Vaksinasi di Kota Padang

ALANG LAWEH, METRO–Meski berbagai daerah di Indonesia sudah mulai mela­kukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas, namun belum jelas untuk Kota Padang. Pemko Padang masih belum menentukan sikap dan tetap bergantung pada instruksi pemerintah pusat yang masih merang­king Kota Padang dalam Pemberlakuan Pem­batasan Ke­giatan Masya­ra­kat (PPKM) Level 4.

“Kota Padang masih PPKM level 4 dan masih berlaku hingga 6 September nanti. Jadi harus ikut aturan pusat. Termasuk soal PTM tatap muka di sekolah,” kata Plh Sekda Kota Padang, Edi Hasymi,” Jumat (3/9).

Ia menyebutkan Pemko Padang hanya mengikuti ketentuan dari pemerintah pusat. Namun ia mengakui, kalau saat ini penularan sudah mulai berkurang. Be­be­rapa aturan sudah ada yang dilonggarkan.

Diantaranya, jam buka restoran atau tempat wisata. Namun masyarakat harus tetap patuhi protokol kese­ha­tan. Sehingga kasus Covid-19 bisa tetap terkendali dan tidak melonjak lagi.

“Kita tetap mewanti-wan­ti semua masyarakat agar mematuhi protokol kese­hatan. Karena ini kuncinya. Kalau kita lalai, tidak pakai masker, berkerumun, maka kasusnya akan banyak lagi seperti dulu,” tandas Edi Hasymi.

Sementara itu, Kabid Diknas Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Padang, Sya­frizal Syair, S.Pd, MM, Ju­mat (3/9) mengungkapkan, jika nanti PTM sudah boleh dilakukan di Kota Padang, maka khusus untuk pelajar SMP diminta sudah mela­kukan vaksinasi. Saat ini, vaksinasi untuk pelajar berusia 12 hingga 17 tahun masih terus dilakukan.

“Ya, kalau untuk PTM masih menunggu Padang turun level dulu PPKM. Selain itu, siswa diimbau mau disuntik vaksin. Seka­rang, kan sudah ada vak­sinasi untuk anak-anak be­rusia 12-17 tahun,” kata Syafrizal Syair, kemarin.

Vaksinasi pelajar ini nantinya dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Selain itu, siswa juga bisa men­datangi Puskesmas ter­dekat di tempat tinggalnya untuk divaksin.

Vaksinasi sebagai sya­rat PTM ini awalnya dire­komendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Sumbar. IDAI Sum­bar meminta pemerintah daerah mewajibkan siswa ketika melakukan proses pembelajaran secara tatap muka (luring) dibuka kem­bali di sekolah, wajib telah melakukan vaksinasi. Jika belum dilakukan vaksinasi, siswa hanya diperbolehkan mengikuti proses pembe­la­jaran secara daring saja.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua IDAI Sumbar Dr. Didik Hariyanto, Sp.A(K)­ saat pelaksanaan Gebyar Vaksinasi untuk anak usia 12-17 tahun di RSUP M Djamil Padang, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, vaksinasi Covid-19 untuk anak bertu­juan untuk proteksi bagi anak agar tidak terserang oleh Covid-19. “Saat ini, angka kematian akibat Covid-19 telah mencapai 11 ribu lebih. Terhitung dari Juni, Juli, dan Agustus 2021 kami mencatat, 13 orang anak meninggal akibat covid-19. Oleh karena itu, dengan melakukan vaksi­nasi terhadap anak yang berusia 12-17 tahun, di ha­rap­kan tidak ada lagi anak yang terpapar oleh Covid-19,” katanya.

“Oleh karena itu, kami meminta pemerintah me­ne­tapkan aturan vaksi­nasi Covid-19 men­jadi syarat mutlak saat pro­ses pem­belajaran luring di mulai. Jika belum melakukan vak­sinasi, diharapkan siswa mengikuti proses pem­belajaran secara daring saja,” imbuhnya.

Kepala Dinas Kese­ha­tan Kota Padang Feri Mu­lyani Hamid menjelaskan, Dinkes Padang telah mela­yani para pelajar yang akan vaksin dengan lokasi di masing-masing Puskes­mas di Kota Padang.

“Pelajar yang akan di­vak­sin silahkan datang ke Pus­kes­mas terdekat se­suai do­misilinya. Syaratnya perlihat­kan kartu pelajar ke petugas yang ada,” papar­nya.

Ia mengimbau kepada masyarakat lainnya yang belum ikut vaksin, supaya da­tang juga ke Puskesmas ka­rena dengan vaksin imun tubuh akan kuat dan penyebaran virus corona dapat dicegah.

Selain itu, kepada mas­yarakat diingatkan agar tetap mematuhi prokes dalam melakukan aktivitas. Agar penularan virus tak terjadi dan keselamatan warga terjamin. “Warga mesti pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Apa­bila tak ada keperluan pen­ting, lebih baik stay at ho­me,” lugasnya.

Vaksinasi Bukan Syarat PTM

Sebelumnya, Menteri Pen­didikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Ke­men­­dikbudristek) Nadiem Makarim menegaskan, bah­­wa vaksinasi siswa bu­kan prakondisi atau syarat untuk melakukan pem­bela­jaran tatap muka (PTM) terbatas di wilayah PPKM Level 1-3. Namun, bila seluruh guru dan pihak sekolah sudah divaksin, maka sekolah harus meng­gelar PTM terbatas.

Menurutnya, vaksinasi siswa bukan menjadi sya­rat PTM tebatas berda­sar­kan surat keputusan ber­sama 4 menteri, yakni Men­­­dagri, Menteri Kese­ha­tan, Menteri Agama, dan Mendikbudristek. Tapi, ujar­­nya, bila semua guru su­dah divaksinasi, tapi sekolah tidak menggelar PTM terbatas, maka pihak sekolah melanggar peratu­ran pemerintah.

Nadiem mengingatkan, bahwa vaksinasi siswa bu­kan menjadi syarat PTM terbatas hanya berlaku untuk daerah yang mem­berlakukan PPKM Level 1 hingga 3. Kebijakan itu tidak berlaku untuk wilayah dengan PPKN Level 4. Un­tuk daerah ini, ujarnya, ke­giatan belajar dilakukan dengan daring

Meski demikian, Na­diem menegaskan, setiap pemerintah daerah ter­masuk wilayah PPKM Le­vel 4 harus bersiap-siap me­laksanakan PTM ter­batas. Pasalnya, selama 1,5 tahun ini, siswa me­nga­lami kehilangan pem­­belajaran.  “Apabila meng­isyaratkjan vaksinasi sis­wa untuk PTM tebatas, maka lebih panjang lagi waktu untuk PTM, bisa 2,5 tahun. Kita harus sekolah di tengah virus ini,” tam­bah Nadiem. Sekitar 63 persen sekolah di Indonesia ada di level PPKM 1,2 dan 3. Sementara itu, Ko­misi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada da­sar­nya mendukung PTM di ma­sa pandemi dengan enam sya­rat. Komisioner KPAI Retno Listyarti menga­ta­kan, salah satu syarat yang direko­men­dasikan KPAI terhadap PTM terba­tas ialah perce­patan dan per­luasan caku­pan vak­sinasi baik kepada guru, dosen dan tenaga kepen­didikan serta pelajar itu sendiri.

“Sekolah atau madra­sah harus 70% sudah di­vak­sin. Mengingat program vaksinasi anak ini sudah ada,” je­las Retno, beberapa waktu lalu.

Retno menambahkan jika vaksinasi kepada war­ga sekolah dan madrasah belum mencapai 70%, ma­ka setidaknya sudah ada 50% warga sekolah sudah mendapatkan vaksinasi.

Dengan orang sekitar anak sudah mendapatkan vaksinasi setidaknya Ret­no menyebut akan mem­buat anak menjadi aman. Ber­dasarkan survei yang dila­kukan KPAI ada 88% anak usia 12-17 tahun ber­sedia untuk divaksin Covid-19. Survei dilakukan ke­pada 86.286 responden dari jen­jang SD/MI, SMP/Mts, MA/SMA/SMK dan Sekolah Luar­ Biasa (SLB).

Selanjutnya reko­men­dasi sekolah atau madra­sah dapat membuka PTM ialah harus dipastikan sa­tuan pendidikan sudah me­menuhi segala kebutuhan pelaksanaan PTM terbatas, termasuk protokol kese­hatan pencegahan Covid-19. Namun jika sekolah/madrasah belum meme­nuhi maka KPAI meminta adanya bantuan dari Pem­da untuk pemenuhan kebu­tuhan PTM terbatas.

KPAI juga mendorong pemerintah daerah dapat jujur menyatakan positivity rate di daerahnya. Dimana menurut WHO angka positivity rate di bawah 5% dinilai aman untuk mem­buka sekolah tatap muka. Pemda perlu melibatkan IDAI Daerah, Komisi Per­lin­dungan Anak Daerah dan ahli penyakit menular di daerah untuk mem­per­tim­bangkan apakah PTM terbatas di daerah tersebut sudah dapat dibuka. (ade/tin)