Polemik Pelanggaran Mutasi oleh Wako Padang, Fraksi Gerindra Terusik, Siap Gunakan Hak Angket, Muzni Zen: Kinerja Wali Kota tak Maksimal

SAWAHAN, METRO–Fraksi Gerindra DPRD Padang akan menya­ta­kan sikap dan akan mem­pergunakan haknya ter­masuk hak angket  ter­kait pelanggaran yang dilakukan Wali Kota Pa­dang terhadap mutasi dan penonaktifan Se­dak­ko Kota Padang ba­ru-baru ini

Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD  Kota Padang Muzni Zein ke­pada awak media, Rabu (1/9). Ia mengatakan, mutasi tersebut  dinilai melanggar peraturan per­undang-undangan saat me­­la­kukan mutasi pejabat yaitu Undang-Undang No­mor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Mutasi tersebut  telah melanggar Peraturan Pe­me­rintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Ma­najemen Pegawai Negeri Sipil dan PP Nomor 72 Ta­hun 2019 tentang Perang­kat Daerah,” kata Muzni Zein didampingi Anggota DPRD Padang Boby Rus­tam dan anggota Fraksi Ge­rindra Padang lainnya.

Ia menambahkan, be­lum lagi perseteruan an­tara Wali Kota Padang de­ngan mantan Sekda Pa­dang  Amasrul yang sudah menganggu pelayanan ke­pada masyarakat.

“Artinya Fraksi Gerin­dra sudah lelah melihat permasalahan ini, dan kon­disi seperti ini. Da­lam wak­tu dekat kami akan mem­per­gunakan hak kami seba­gai anggota DPRD. Akibat kinerja yang tidak mak­simal Wali Kota Pa­dang, sehingga berdampak ke­pada  pelayanan kepada war­ga,” tegasnya.

Muzni Zein menerang­kan, seperti saat ini posisi Sekda Padang yang yang ini masih Plt (pelaksana tugas) dan tidak bisa me­ngam­bil dan menentukan kebijakan di pemerintahan.

“Ditegaskan lagi, kami Fraksi Gerindra merasa terusik dengan sikap Wali Kota Padang,” sebutnya.

Sementara itu, penga­mat ilmu politik Unand Dr. Asrinaldi mengatakan, ter­kait reaksi dan sikap dari frak­si Gerindra DPRD Pa­dang yang akan memper­gu­nakan hak sebagai fung­si pengawasan akibat pro­ses mutasi yang menyalahi aturan dan penonaktifan Sekdako Padang, ia menilai hal itu biasa dilakukan ang­gota dewan.

“Sah-sah saja fraksi Ge­rindra mempergunakan hak konstitusionalnya se­ba­gai fungsi penga­wasan, dan bisa meminta kete­rangan kepada Walikota Padang terkait polemik tersebut, termasuk me­minta klari­fikasi Wali Kota,” katanya.

Asrinaldi menam­bah­kan, Wali Kota harus m­e­res­pon secara positif ka­rena itu bentuk kepedulian DPRD Padang untuk me­nga­wasi pelanggaran pe­merintah

“Disitulah demokrasi itu bekerja. Permasalahan ini harus diselesaikan secara administrasi dan maupun  politis. Jadi Wali Kota tak perlu takut,” katanya.

Seperti diketahui, ada­pun ketidaksesuaian pro­se­dur yang dimaksud yaitu melanggar PP 17/2020 ten­tang Perubahan atas PP No­mor 11/2017 tentang Mana­jemen ASN.

Dalam Pasal 132 dinya­ta­kan pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) me­lalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dalam satu instansi maupun antarin­stansi dapat dilakukan me­lalui uji kompetensi di an­tara pejabat pimpinan ting­gi.

Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ha­rus memenuhi syarat, se­suai standar kompetensi ja­ba­tan, dan telah mendu­duki jabatan paling singkat dua tahun dan paling lama lima tahun.

Kemudian pengisian JPT sebagaimana dimak­sud pada ayat satu dila­kukan berkoordinasi de­ngan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Lalu bupati/wali kota sebelum melaksanakan pemberhentian atau mu­tasi inspektur daerah kabu­paten/kota dan inspektur pembantu daerah kabu­paten/kota terlebih dahulu berkonsultasi secara ter­tulis kepada gubernur se­bagai wakil pemerintah pusat. (hen)