AZIZ CHAN, METRO–Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Sumbar meminta pemerintah daerah mewajibkan siswa ketika melakukan proses pembelajaran secara tatap muka (luring) dibuka kembali di sekolah, wajib telah melakukan vaksinasi. Namun, hal ini menurut Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Padang masih harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan juga keputusan Walu Kota Padang.
Kepala Bidang (Kabid) Dikdas Dinas Pendidikan Kota Padang, Syafrizal Syair menyampaikan Disdik Padang akan mengkoordinasikan dengan wako tentang rencana pemberian vaksinasi Covid-19 bagi pelajar, sebagai syarat untuk proses pembelajaran tatap muka.
“Kita musyawarahkan dahulu dengan atasan dan Dinkes Padang,” ujar Syafrizal, Minggu (22/8).
Di sisi lain, komunikasi juga harus dilakukan dengan wali murid tentang pelaksanaan vaksin ini. Supaya pro dan kontra tak timbul nantinya serta program vaksin yang telah dicanangkan Presiden RI, Joko Widodo terealisasi dengan baik.
“Disdik akan rangkul semua pihak terkait vaksin bagi pelajar usia 12 – 17 tahun,” ucapnya.
Mengenai mekanisme dan teknisnya, Disdik akan serahkan ke Dinas Kesehatan Padang. Ia menyampaikan, proses belajar tatap muka waktunya belum bisa dipastikan kapan serta Disdik akan minta izin dulu kepada pimpinan atau Wali Kota. Kemudian, perkembangan kasus corona juga akan ditinjau dulu.
“Jika situasi aman, PBM Tatap Muka siap digelar dan bila sebagian, prosesnya dibagi yakni setengah daring dan separohnya tatap muka,”paparnya.
Ia menyampaikan, jika semua pelajar telah di vaksin tak tertutup kemungkinan pelaksanaan belajar tatap muka bisa cepat digelar. Pelaksanaannya tentu menerapkan Prokes. Agar klaster baru tak muncul dan mata rantai penebaran terputus.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Padang, Azwar Siry menyampaikan koordinasi dengan semua pihak itu memang perlu dilaksanakan agar kekeliruan tak terjadi dan wali murid memahami dengan baik.
“Itu hal yang wajar dilakukan. Jika tidak maka masalah baru akan timbul,” ucap kader Demokrat ini.
Soal pemberian vaksin bagi pelajar, Komisi IV DPRD Padang mendukung asalkan tak salah sasaran dan dosisnya sesuai serta tak berdampak pada kesehatan anak setelah itu.
Sebelumnya, Ketua IDAI Sumbar Dr. Didik Hariyanto, Sp.A(K) saat pelaksanaan Gebyar Vaksinasi untuk anak usia 12-17 tahun di RSUP M Djamil Padang, Jumat (20/8) lalu menjelaskan, vaksinasi Covid-19 untuk anak bertujuan untuk proteksi bagi anak agar tidak terserang oleh Covid-19.
“Saat ini, angka kematian akibat Covid-19 telah mencapai 11 ribu lebih. Terhitung dari Juni, Juli, dan Agustus 2021 kami mencatat, 13 orang anak meninggal akibat covid-19. Oleh karena itu, dengan melakukan vaksinasi terhadap anak yang berusia 12-17 tahun, di harapkan tidak ada lagi anak yang terpapar oleh Covid-19,” katanya.
“Oleh karena itu, kami meminta pemerintah menetapkan aturan vaksinasi Covid-19 menjadi syarat mutlak saat proses pembelajaran luring di mulai. Jika belum melakukan vaksinasi, diharapkan siswa mengikuti proses pembelajaran secara daring saja,” imbuhnya.
Sementara, menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim membolehkan anak yang belum divaksin untuk mengiktui pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di sekolah.
“Bagi sekolah yang peserta didiknya belum mendapatkan giliran vaksinasi, sekolah di wilayah PPKM level 1-3 tetap dapat menyelenggarakan PTM terbatas,” kata Nadiem dalam keterangannya, Kamis, 19 Agustus LALU.
Nadiem mengatakan, penyelenggaraan PTM terbatas harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, kesehatan, dan keselamatan seluruh insan pendidikan dan keluarganya, sesuai daftar periksa yang ditentukan dalam SKB Empat Menteri.
Menurut Nadiem, kementeriannya saat ini merencanakan adanya sentra vaksinasi untuk mempercepat pemberian vaksinasi bagi pelajar.
Berdasarkan dashboard vaksinasi Kementerian Kesehatan, sebanyak 26,7 juta usia 12-17 tahun menjadi target vaksinasi Covid-19. Dari total target, yang menerima dosis pertama baru mencapai 9,09 persen atau 2,4 juta orang. Sedangkan 4,01 persen atau sekitar 1 juta anak dan remaja sudah menerima dosis lengkap.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya juga mempersilakan opsi PTM secara terbatas digelar apabila seluruh pelajar telah mendapatkan vaksinasi Covid-19. Jokowi menyadari antusiasme pelajar dan guru yang berharap agar bisa segera melakukan belajar tatap muka di sekolah. Namun, ia mengingatkan seluruh pihak berhati-hati agar tidak ada yang terpapar Covid-19 jika PTM digelar. (ade)






