Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tengah dipersiapkan Pemko guna dievaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Evaluasi tersebut bertujuan menilai tingkat akuntabilitas kinerja terhadap penggunaan anggaran mewujudkan pemerintahan yang berorientasi terhadap hasil.
Asisten III Setdako, Martoni, usai mengikuti Webinar Kick Off Evaluasi 2021 SAKIP Reformasi Birokrasi Zona Integritas dari Kemenpan-RB, Rabu (18/7), di Ruang VIP Balaikota mengatakan, tahun 2019 SAKIP Pemko sudah B dan akan terus berupaya untuk lebih baik. “Mudah-mudahan penilaian berikutnya melalui evaluasi bisa naik, kita persiapkan dengan OPD. Memang masa pandemi Covid-19, ada penekanan untuk SAKIP berkaitan juga dengan Covid-19,” kata Martoni.
Dikatakannya lagi, pelaporan sudah dipersiapkan melalui Inspektorat terkait RB serta SAKIP oleh Bagian Organisasi Setdako. “Sudah dilaporkan, itu yang dievaluasi nanti. Ini yang akan dicocokkan sesuai yang dilaporkan,” ujar Martoni.
Sementara itu, Kabag Organisasi Setdako Novi Yanti, menyampaikan tengah melengkapi data. “Yang kurang-kurang diberi kesempatan untuk memperbaikinya. Pada pemaparannya diminta 10 OPD. Kita siapkan paparan kota yang disampaikan Pak Wali, dan paparan OPD,” ujar Novi.
Adapun evaluasi seluruh Indonesia dimulai 19 Agustus sampai 19 Oktober. “Untuk jadwal sedang menyesuaikan. Sambil menunggu, kita siapkan bahan-bahan untuk paparan. Evaluasi mandiri sudah di-upload. Penilaian mandiri sudah dilakukan, meningkat dari sebelumnya dengan nilai 52 Cc menjadi 64 B.
Novi berharap hasil evaluasi pusat tidak jauh berbeda dari penilaian mandiri dari Pemko “Jadi memang diminta pemerintah daerah menilai diri sendiri sebelum penilaian dari Kemenpan RB,” kata Novi. (rmd)
