PADANG, METRO–Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah, SP melantik dan mengambil sumpah Hansastri, SE, Ak, MM, CFrA sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar, Kamis (12/8) di Auditorium Gubernuran.
Pelantikan dan pengambilan sumpah Sekdaprov Sumbar definitif hari itu dihadiri, Wakil Gubernur (Wagub) Sumbar, Audy Joinaldy, Staf Ahli Menteri Dalam negeri (Mendagri) Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Drs Hamdani, MM, M Si, AK, Rektor Universitas Andalas (Unand), Prof Dr Yuliandri, SH. MH, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Suwirpen Suib.
Juga hadir Pejabat OPD di lingkup Pemprov Sumbar, Forkopimda Sumbar, Pamong Senior Mantan Sekdaprov Sumbar, Alwis, Ali Asmar dan Firdaus K. Pelantikan dan pengambilan sumpah yang dilaksanakan dengan protokol kesehatahn (prokes) cukup ketat juga diikuti secara virtual oleh stakeholder dan bupati serta wali kota se-Sumbar.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan, proses seleksi Sekdaprov Sumbar dari awal sampai pelantikan, dibandingkan daerah lain, termasuk yang paling cepat. Bahkan ada daerah lain yang lebih dulu melaksanakan seleksi, tapi hingga sekarang belum selesai.
Dengan proses seleksi yang cepat ini, Mahyeldi mengucapkan terimakasih kepada Presiden RI, Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. “Dengan cepatnya proses seleksi hingga keluarnya Keppres ini, pertanda Presiden RI dan Mendagri ingin cepat membantu Gubernur Sumbar. Ini merupakan satu semangat memberikan yang tercepat untuk Sumbar,” ungkap Mahyeldi.
Mahyeldi juga mengingatkan tugas berat Sekdaprov Sumbar. yakni membantu gubernur dan wakil gubernur mewujudkan visi dan misi. Selain itu juga mewujudkan sinergitas perangkat daerah, DPRD, Forkopimda serta stakeholder dan masyarakat.
Sebelum proses seleksi hingga pelantikan, Mahyeldi mengungkapkan dirinya minta tolong kepada BKN, agar dapat memilih sekda yang memiliki daya tahan. Karena yang dihadapi selain sinergi pemerintah daerah, pimpinan seluruh ASN di seluruh Sumbar, juga termasuk pemerintahan kabupaten kota.
“Ada ribuan ASN dan pegawai lain seperti PPPK di bawah pemerintah daerah. Apakah sekda mampu. Karena bukan tugas untuk Pemprov Sumbar saja tapi pemerintah kabupaten kota. Termasuk pemerintahan daerah, yakni DPRD Sumbar, termasuk DPRD kabupaten kota,” ucapnya.
“Juga ada Forkopimda Provinsi Sumbar, ada gubernur dan wakil gubernur. Semua pihak stakeholder terkait. Itu makanya harus punya daya tahan. Banyak yang dihadapi dan banyak interaksi. Termasuk juga jadi bumper gubernur dan wakil gubernur,” tegasnya.
Mahyeldi juga mengatakan, Sekdaprov Sumbar juga harus melaksanakan dan menjalankan undang-undang (UU) dan peraturan-peraturan dengan sungguh-sungguh.
“Jadi sekdaprov mengingatkan gubernur dan wakil gubernur itu sesuatu yang wajar. Jadi saya sebagai gubernur tidak akan memaksa sekdaprov melaksanakan perintah. Padahal sekda sudah mengingatkan yang dilaksanakan itu salah menurut aturan,” ungkap Mahyeldi.
“Jangan sampai ada yang sudah pensiun, tapi harus mengembalikan uang ratusan juta karena masalah SK kepala daerah. Padahal sudah diingatkan sekda. Ini bukan satu dua yang saya alami. Karena apa, karena melanggar aturan. Jadi kalau semangat betul gubernurnya tapi melanggar aturan, sekda jangan menurutinya,” tegasnya lagi.
Mahyeldi juga mengingatkan Sekdaprov Sumbar tugas berat lainnya, yakni memanfaatkan waktu yang tersisa tiga tahun, untuk wujudkan visi dan misi program unggulan (progul) yang telah disetujui DPRD Sumbar yang dituangkan melalui RPJMD 2021-2026. Termasuk juga menjaga harmonisasi hubungan Pemprov Sumbar dengan DPRD Sumbar.
Selain itu, juga penanganan situasi pandemi Covid-19 saat ini dengan hadirnya varian baru. Di mana pandemi Covid-19 berdampak pembatasan kegiatan masyarakat, dan situasi ekonomi nasional yang belum pulih. Diharapkan Sekdaprov Sumbar mengoptimalkan perannya.
Sekdaprov juga dituntut bisa menjaga harmonisasi dengan DPRD yang merupakan satu kesatuan dan Pemerintahan Provinsi Sumbar. Visi misi yang tergambar dalam RPJMD 2021-2026 dan program unggulan kepala daerah tidak akan bisa berjalan maksimal tanda dukungan dari DPRD.
Sekdaprov Sumbar, Hansastri putra Kabupaten Pasaman Barat kelahiran 13 Oktober 1964. Ia terpilih sebagai Sekdaprov Sumbar setelah ditetapkan oleh Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketahui oleh Presiden RI.
Dari tiga nama yang diajukan oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi, kepada Presiden RI, melalui Mendagri masing-masing, Hansastri,Yozarwardi Usama Putra (Kadishut Sumbar) dan Andri Yulika (Staf Ahli Walikota Padang), Hansastri merupakan tokoh paling senior dan sarat pengalaman. Itu pun ditopang dengan raihan nilai tertinggi dari hasil beberapa tahapan seleksi oleh tim Pansel Sekdaprov Sumbar.
Hansastri awalnya adalah ASN pada BPKP Sumbar. Pada tahun 2012 ditarik Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno menjadi Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi dan Keuangan yang kosong setelah pejabat lama Zainuddin diangkat menjadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
Pada 27 Desember 2016, Hansastri diangkat oleh Irwan Prayitno menjadi Kepala Bappeda Sumbar menggantikan Afriadi Laudin yang meninggal dunia pada 9 Agustus 2016. Jabatan Kepala Bappeda Sumbar hingga kini masih tetap dipegang meski Gubernur Sumbar berganti dari Irwan Prayitno kepada Mahyeldi.
Hansastri dilantik dengan Keppres Nomor 103/TPA tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan tinggi madya di lingkungan Pemprov Sumbar tertanggal 5 Agustus 2021.
Sekdaprov Sumbar, Hansastri mengatakan, pekerjaan besarnya secara umum membantu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar. Tapi yang paling mendesak sesuai arahan Presiden RI, Joko Widodo melalui Sekretaris Kabinet, Promono Anung adalah membantu dalam penanganan pandemi Covid-19.
Sementara, untuk jangka panjang adalah terkait pembangunan Sumbar. Diketahui sumber dana pembangunan dari APBD Sumbar sangat terbatas. Perlu usaha menggalang dana dari sumber lain, seperti APBN dan investor.
“Tugas jangka panjang ke depan adalah melibatkan partisipasi Perantau Minang yang ada di luar Sumbar. Penduduk Sumbar banyak di luar, mereka pengusaha yang juga investor. Mereka banyak berinvestasi di tempat lain di luar Sumbar. Nah, bagaimana investasi mereka diarahkan ke Sumbar untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di kampungnya,” ujar Hansastri. (adv)
