Kejagung Resmi Pecat Pinangki Sirna Malasari

JAKARTA, METRO–Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi memecat atau memberhentikan tidak dengan hormat Pinangki Sirna Malasari sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Pemberhentian tidak dengan hormat Pinangki itu setelah terbitnya Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 185 Tahun 2021 tertanggal 6 Agustus 2021.

”Pada hari ini, Jumat 6 Agustus 2021 telah dike­luarkan keputusan Jaksa Agung RI Nomor 185 Tahun 2021 tentang pember­hen­tian karena melakukan tin­dak pidana kejahatan jaba­tan atau tindak pidana keja­hatan yang ada hubungan­nya dengan jabatan ter­ha­dap pegawai negeri sipil atas nama Doktor Pinangki Sirna Malasari,” kata Ke­pala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat (6/8).

Leonard mengatakan dengan terbitnya Kepu­tusan Jaksa Agung RI No­mor 185 Tahun 2021 tanggal 6 Agustus 2021 maka surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 164 Tahun 2020 tang­gal 12 Agustus 202 ten­tang pemberhentian se­mentara Jaksa Pinangki dari jabatan PNS-nya dica­but.

Leonard menjelaskan, Keputusan Jaksa Agung Nomor 185 tersebut dike­luarkan dengan beberapa per­timbangan. Yakni, mem­­pertimbangkan putu­san Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pidsus-TPK/2021/PT DKI tanggal 14 Juni 2021. Putusan ter­sebut telah mempunyai ke­kuatan hukum tetap atas nama terpidana Pinangki Sirna Malasari.

”Dalam putusan terse­but dinyatakan telah ter­bukti secara sah dan meya­kin­kan melakukan tindak pi­dana korupsi yang meru­pakan tindak pidana ke­jaha­tan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jaba­tan,” ujarnya.

Keputusan Jaksa Agung itu juga memper­tim­bangkan berita acara pe­lak­sanaan putusan pe­nga­dilan atau yang biasa di­sebut sebagai Pidsus 38 Tanggal 2 Agustus 2020 tentang pelaksanaan putu­san PT DKI Jakarta Nomor 10/Pidsus-TPK/2021/PTDKI tanggal 14 Juni 2021.

Kemudian, mem­per­timbangkan Pasal 87 Ayat 4 Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten­tang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Hu­ruf b Pera­turan Peme­rin­tah Nomor 11 Tahun 2017 ten­tang Ma­na­jemen PNS, sebagai­mana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 ten­tang Manajemen PNS.

Peraturan tersebut me­nye­butkan bahwa pember­hentian PNS tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan ber­­da­s­arkan putusan pe­nga­dilan yang telah berke­kuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Berdasarkan pertim­bangan tersebut di atas, Jaksa Agung menge­luar­kan keputusan yang isinya mencabut surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 164 Tahun 2020 Tanggal 12 Agustus 2020 tentang pemberhentian sementara dari jabatan pegawai ne­geri sipil atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari.

Dia menyebutkan da­lam Keputusan Jaksa Agung Nomor 164 Tahun 2020 juga memberhentikan sementara gaji terhadap Pinangki, dan selanjutnya juga memberi hak kepada Pinangki untuk mem­beri­kan uang perincian semen­tara sebesar 50 persen dari tunjangan yang didapat.

“Kemudian, keputusan Jaksa Agung (Nomor 185 Tahun 2021) tersebut mene­tapkan memberhentikan tidak dengan hormat seba­gai pegawai negeri sipil atas nama Dr. Pinangki Sirna Malasari,” tutur Leo­nard.

Dalam konferensi pers tersebut, Leonard juga memastikan bahwa segala fasilitas negara yang mele­kat kepada Pinangki sela­ma menjabat sebagai ASN eselon IV telah dicabut atau ditarik sejak Kepu­tusan Jaksa Agung Nomor 164 Tahun 2020 dikeluar­kan. (jpnn/*)