PADANG, METRO–Seratusan massa yang mengatasnamakan aliansi Masyarakat Sumbar Terdampak PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), menggelar aksi damai menolak diperpanjangnya PPKM, Kamis (29/7) sore di bundaran Simpang Masjid Raya Sumbar.
Massa datang dan berkumpul usai pelaksanaan ibadah shalat Ashar dengan membawa spanduk berbagai tulisan seperti “Tolak PPKM”, “PPKM usaha mati, merugi, trauma dengan aparat, “kami ingin berjualan setiap hari tanpa dirazia”, dan lainnya.
Selain itu dalam aksi, mereka juga melakukan aksi pengibaran benda putih sebagai simbol menolak PPKM diperpanjang.
Koordinator aksi Heru Saputra mengatakan, penerapan kebijakan PPKM di Indonesia sudah tidak efektif. Hal ini dapat dilihat dari angka positivity rate Covid-19 d Indonesia selama penerapan PPKM darurat yang mencapai angka 33,42% pada tanggal 20 juli 2021.
“Kemudian dalam penerapannya, kebijakan ini terlalu banyak menggunakan istilah seperti PSBB, PSEM, PPKM, PPKM Mikro, Penebalan PPKM Mikro. PPKM Darurat hingga yang terbaru PPKM dengan beberapa level. Artinya, PPKM dengan berbagai istilah ini sudah tidak efektif sebagai upaya menurunkan infeksi Covid-19 dan diterapkan tanpa ada perbaikan secara baik, semakin berdampak buruk terhadap ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Dikatakannya, khusus di Sumbar, banyak ekonomi masyarakat terdampak oleh kebijakan PPKM ini, terutama di sektor UMKM. Kebijakan PPKM membuat UMKM semakin kritis. Mulai dari adanya pembatasan jam operasional, pembatasan jumlah pelanggan yang ingin makan/minum di tempat dan razia serta upaya pembubaran yang akhirnya membuat tingkat konsumsi masyarakat menjadi rendah.
“Ini berdampak pada penurunan omset secara drastis dan sebagian UMKM ada yang gulung tikar karena tidak sanggup menanggung beban dan akhirnya mengakibatkan banyak karyawan yang dirumahkan,” sebutnya.
Untuk itu, atas nama Aliansi Masyarakat Sumbar Terdampak PPKM meminta tidak ada perpanjangan PPKM, sebelum adanya solusi terhadap masyarakat yang terdampak.
“Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19, harus dilakukan dengan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan dirumuskan secara matang serta memperhatikan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat,” katanya.
Kemudian katanya, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan penangan Covid-19 juga harus memperhatikan ekonomi masyarakat, terutama para pelaku UMKM. “Kami juga mengimbau masyarakat untuk bersama lawan Covid-19, taat protokol kesehatan dan segera mengikuti program vaksinasi, serta mengajak segala lini untuk berkolaborasi bahu membahu menghadapi pandemi dalam optimisme bangkitnya ekonomi di Sumatra Barat,” tegasnya. (rom)
