PADANGPARIAMAN, METRO–Bupati Padangpariaman Suhatri Bur mengharpkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait keuangan.
Bupati Padangpariaman Suhatri Bur saat itu didampingi Penjabat Sekretaris Daerah H Ali Amran menghadiri pengukuhan tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten/Kota dan launching kredit atau pembiayaan melawan rentenir TPAKD Provinsi Sumatra Barat secara virtual.
Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Muhammad Irsyad dengan adanya program TPAKD melawan rentenir dengan nama inovasi mengatasi rentenir daerah minang (marandang), ini dianggap sebagai solusi yg jitu untuk mendorong masyarakat agar terus melakukan usaha mikro di tengah perekonomian yang sulit terutama pada masa pandemi ini.
“Program ini juga sebagai alternatif hingga lahirnya peraturan Gubernur, dimana ini dinilai akan mampu menyediakan proses kredit yang mudah, hanya dengan jangka waktu 2 sampai 3 hari pinjaman dapat dicairkan dengan syarat harus bersinergi dengan seluruh stakeholder,” tambahnya
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatra Barat Yusri dalam sambutannya semoga kegiatan ini mampu mendorong perekonomian Sumatra Barat menjadi lebih baik lagi terlebih pada masa pandemi dengan kreativitas untuk mendongkrak perekonomian Sumatra Barat kembali
“Berdasarkan survei OJK pada tahun 2019 tercatat 38,03 persen masyarakat yang memahami tingkat inklusi sehimgga masih diperlukan peningkatan akses keuangan masyarakat,” ujarnya.
Keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing daerah akan menunjang progtam TPAKD dengan bersinergi seluruh pihak.
TPAKD ini dikukuhkan langsung oleh Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi mengatakan keberadaan TPAKD sangat strategis bagi kabupaten/kota di Sumatra Barat dengan adanya TPAKD akan mengedukasi masyarakat dan sekaligus untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keuangan.
“Keuangan masyarakat daerah Sumatra Barat rata-rata masih dibawah Nasional ini menjadi tugas bagi kita semua melalui TPAKD ini,yang akan meningkatkan literasi dan wawasan pengetahuan masyarakat terkait keuangan di daerah masing-masing,” ungkapnya .(efa)
