PADANG, METRO – Puluhan wartawan dari berbagai media online, cetak, dan elektronik yang tergabung dalam Aliansi Wartawan Anti Kriminalisasi (AWAK) Indonesia Provinsi Sumbar melakukan aksi damai ke Kantor Gubernur Sumbar, Jalan Sudirman, Rabu (12/9).
Longmarch yang dimulai dari GOR H Agus Salim Padang menuju kantor gubernur dengan membawa kertas karton bertuliskan ‘Copot Kabiro Humas Promprov Sumbar’, serta baliho ‘Forum Aliansi Wartawan Anti Kriminalisasi (AWAK) Indonesia Provinsi Sumbar Tolak Pergub Nomor 30 Tahun 2018, Jangan Kriminalisasi Kami’.
Para wartawan yang mayoritas senior itu berjalan kaki sambil menyampaikan orasi terkait Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 30 Tahun 2018 tentang Aturan Kerjasama Humas Pemprov dengan Media.
“Kami dari forum wartawan Sumbar menolak Pergub Nomor 30 tahun 2018, jangan kriminalisasi kami,” ujar Ketua AWAK Indonesia Provinsi Sumbar, Herman Tanjung saat menyampaikan orasi di depan Kantor Gubernur.
Herman menyebutkan, tuntutan yang diajukan yakni agar pihak Pemprov Sumbar mencabut Pergub Nomor 30 Tahun 2018. Menurutnya, Pergub tersebut sudah mengebiri hak-hak wartawan untuk melakukan kerja sama dengan Pemprov Sumbar.
“Tentunya dalam aksi damai ini, kami menuntut agar pergub tersebut agar secepatnya dicabut. Dalam pergub tersebut intinya wartawan harus mengikuti UKW (Ujian Kompetensi Wartawan) dan medianya teregistrasi di Dewan Pers,” ujar Herman.
Setelah melakukan orasi sekitar sejam di lobi kantor gubernur, perwakilan dari AWAK diterima langsung oleh perwakilan Pemprov Sumbar yang diwakili oleh Kabiro Humas, Jasman Rizal dan stakeholder terkait untuk melakukan dialog.
Sekian lama menunggu dialog, perwakilan Pemprov Sumbar dan AWAK pun keluar untuk menyampaikan hasil dialog di dalam kantor gubernur. Ada kesepakatan yang dicapai.
Herman mengatakan, hasil pertemuan dengan gubernur yang diwakili oleh Kabiro Humas Setdaprov Sumbar, Jasman terkait Pergub Nomor 30 Tahun 2018 tersebut ada kesepakatan yang dicapai yakni, Kabiro Humas mengupayakan akan mencari titik terang terkait permasalahan ini.
“Ketika Pergub ini dipertanyakan mereka mengaku sudah melakukan berdasarkan hasil surat edaran Dewan Pers. Jadi pekan depan Pak Jasman berjanji akan menjawab sebaik mungkin. Jika tidak ada jalan keluar, kami akan bawa permasalahan ini ke PTUN,” ujarnya.
Sementara itu, Kabiro Humas Setdaprov Sumbar, Jasman Rizal mengatakan tuntutan dari AWAK telah diterima dan selanjutnya akan ditindaklanjuti. Menurut Jasman, demo adalah hal yang demokratis dan diakui sesuai undang-undang.
“Jadi sama-sama kita lihat hasilnya nanti pada hari Rabu besok karena yang bertanggung jawab penuh itu saya. Tidak ada hubungannya dengan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda. Jadi jangan dilibatkan ke yang lain,” kata Jasman. (mil)
