PADANG, METRO–Ditreskrimsus Polda Sumbar melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dan penyalahgunaan yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Padang menerbitkan 4.000 lebih sertifikat dari 1982 hingga 2010 yang berada atas lahan 765 hektare milik Kaum Maboet.
Direktur Reskrimsus Kombes Pol Margiyanta mengatakan, pihaknya masih terus mendalami dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai BPN Padang. Saat ini penyelidikan terkait kasus tersebut terus berjalan.
“Tipikor memang harus dilaporkan ke JPU, Bareskrim Mabes Polri dan kepada KPK RI. Kita sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi termasuk melakukan penggeledahan di BPN Padang untuk mengambil dokumen yang berkaitan dengan kasus ini,” kata Margiyanta.
Kata Margiyanta, kasus masih ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Sumbar. Jadi kaitannya dengan KPK RI bukan untuk melimpahkannya, tapi sebagai bentuk koordinasi dengan lembaga tersebut. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan KPK.
“18 September besok kita juga akan datang ke KPK RI. Di sana kita akan memamaparkan kasus ini dan kita akan meminta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) melakukan audit di BPN. Tidak dilimpahkan ke KPK dan masih kita yang menanganinya,” ujar Margiyanta.
Margiyanta menjelaskan, dalam serangkaian proses penyelidikan yang dilakukan, pihaknya sudah membidik beberapa orang calon tersangka dalam perkara ini. Tentunya, para tersangka merupakan orang-orang yang terlibat dalam menerbitkan sertifikat di atas lahan tersebut dalam rentang 1982 hingga 2010.
”Tersangkanya belum kita tetapkan. Tapi sudah ada beberapa nama yang sudah menjadi calon tersangka. Kasus ini masih terus jalan. Untuk itu, kita harus melengkapi bukti-buktinya dulu. Siapa tersangkanya itu sudah mengarah dan mengerucut,” ungkapnya.
Margiyanta menyebut, dalam proses penyelidikan, pihaknya juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi atau pemilik tanah di Jalan Bypass, khususnya yang berada di lahan Kaum Maboet. Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan terhadap pejabat yang menjabat 1982-2010 yang menerbitkan sertifikat.
”Kita sudah melakukan pemeriksaan para pemilik sertifikat yang berada di dalam objek perkara. Kita juga telah memintai keterangan dari para pejabat ataupun pegawai BPN yang menjabat dari 1982 sampai 2010 mana pada masa itu tanah 765 hektare itu dalam status sita tahan Pengadilan. Selain itu kita juga akan meminta keterangan dari saksi ahli,” ungkap Margiyanta.
Kata Margiyanta, pihaknya juga melakukan pemeriksaan terhadap pihak bank, yang menerima sertifikat yang masuk dalam lahan 765 hektare sebagai anggunan. Hal ini untuk memastikan sertifikat yang diaggunkan ke bank tersebut berada di lokasi bermasalah dan memastikan bagaimana prosedurnya.
”Sertifikat yang 4.000 itu sah karena diterbitkan oleh negara melalui BPN. Tapi dalam proses penerbitan sertifikat itu ditemukan adanya cacat hukum, atau proses penerbitan yang melanggar hukum, sehingga membuat sertifikat itu bisa nenjadi tidak sah,” ujarnya.
Margiyanta menambahkan pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap para pemilik sertiikat untuk menyelidiki dari mana asal tanah itu dan bagaimana bisa diterbitkannya sertifikat oleh BPN. “Mengapa bisa diterbitkan sertifikat dalam rentang waktu itu. Itulah yang kita dalami,” ujar Margiyanta.
Margiyanta menjelaskan Apabila dalam proses penyidikan ditemukan adanya unsur kerugian negara, maka disitulah ditemukan adanya tindak pidana korupsinya. Pembuatan sertifikat ini menggunakan uang negara dan pengajuan kredit ke bank menggunakan anggunan sertifikat ke bank juga menggunakan uang negara.
”Jadi jika perkembangan penyidikan ada kerugian negara, tentu itu korupsi namanya. Makanya, dalam kasus ini kita juga melaporkannya ke KPK dan Bareskrim. Setiap kasus yang terindikasi korupsi harus kita laporkan ke KPK dan Bareskrim,” ungkapnya.
Margiyanta menuturkan objek perkara tanah Kaum Maboet berada di empat kelurahan di Kecamatan Kototangah. Keempat kelurahan itu merupakan Kelurahan Aia Pacah, Dadok Tunggul Hitam, Bungo Pasang dan Koto Panjang Ikur Koto. (rgr)
