JAKARTA, METRO–Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengingatkan kementerian kesehatan untuk segera menindaklanjuti keputusan Presiden Joko Widodo membatalkan pelaksanaan vaksinasi berbayar individu. Menurutnya, keputusan itu menunjukkan bahwa presiden mendengar saran dan masukan dari masyarakat. “Dengan kebijakan ini, presiden menegaskan kembali bahwa vaksin itu adalah hak semua orang. Oleh karenanya, tidak boleh membebani dan memberatkan masyarakat,” ujar Saleh dalam keterangannya, Minggu (18/7).
Dia kemudian menyarankan Kemenkes segera mengubah Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 19/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10/2021 tentang Pelaksanaan VAKSINASI dalam rangka penanggulangan pandemi CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19). Saleh menyarankan PMK diubah kemudian disesuaikan dengan arahan presiden.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini kemudian menyebut bahwa vaksin gotong royong awalnya dipersiapkan untuk perusahaan, badan hukum dan badan usaha.
Menurutnya, jika program tersebut hendak dilanjutkan, maka peraturan menteri kesehatan tentang hal tersebut harus segera direvisi. Dipastikan bahwa penanggung jawab pembayaran dan biaya vaksinasi tidak dibebankan kepada orang per orang.
“Kalau masih tetap vaksin gotong royong, maka biayanya dibebankan kepada para pengusaha dan pemilik perusahaan. Kalau pengusaha dan pemilik perusahaan yang membayar, tentu tidak akan memberatkan individu-individu,” ucapnya.
Soleh merasa tetap perlu dibuka ruang kepada pihak lain yang mau berdonasi untuk pelaksanaan vaksinasi. “Vaksinasi yang dilaksanakan, ditanggung oleh donatur. Selama itu dilakukan secara sukarela, semua harus didukung agar vaksinasi di Indonesia cepat mencapai target,” katanya. Percepatan pelaksanaan vaksinasi harus segera dilakukan. Pasalnya, WHO baru saja mengumumkan bahwa secara global baru 25,8 persen yang telah mendapatkan vaksin dosis pertama. Namun, varian-varian baru Covid-19 makin berkembang.
“Indonesia harus bekerja keras. Ada 270 juta rakyat Indonesia yang perlu dilindungi. Target memvaksin 181,5 juta warga tidak mudah. Karena itu, semua pihak harus bergotong royong untuk membantu pemerintah.” “Kita berlomba dengan peningkatan jumlah orang yang terpapar. Kita juga sedang merasa was-was dengan kapasitas rumah-rumah sakit dan kecukupan tenaga-tenaga medis. ”Dengan vaksin, jumlah orang yang terpapar diharapkan segera turun dan secara perlahan dapat memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 di Indonesia,” pungkas Saleh.(gir/jpnn)
