DPRD dan Pemko Bukittinggi, Teken Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020

DPRD Kota Bukittinggi menerima laporan per­tang­gung­jawaban pelaksanaan APBD 2020 Pemko Bukittinggi. Nota kesepakatan itu ditan­da­tangani dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, Rabu (30/06). Juru bicara DPRD Bukit­tinggi, Alizarman, menyam­paikan, DPRD Bukittinggi me­lalui Badan Anggaran telah melakukan pembahasan ber­sama SKPD terkait, tentang ran­perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 ini. Setelah dilakukan pembahasan, diakui covid-19, sangat mem­pengaruhi penganggaran.

“Penanganan Covid-19 pemerintah kota Bukittinggi dengan melakukan refocusing terhadap APBD Tahun Ang­garan 2020 yang menyebab­kan terjadinya pergeseran target kinerja dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mendukung penanganan covid-19 pada bidang kese­hatan, bidang ekonomi dan bidang sosial masyarakat. Setelah memperhatikan isi dan materi laporan pertang­gung­jawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 yang disampaikan oleh Walikota Bukittinggi pada tanggal 7 Juni 2021 kami me­nyam­paikan catatan- catatan stra­tegis dapat dijadikan seba­gai bahan masukan bagi pe­merintah daerah dan juga untuk dapat melampirkan anggaran pemerintah daerah di masa yang akan datang,” ujarnya.

Catatan strategis itu, dian­taranya, peningkatan PAD di tahun yang akan datang. SKPD yang pendapatannya masih minim, agar ditingkatkan tahun tahun kedepan. Pemko juga diminta untuk lebih memggali potensi daerah dalam mening­katkan pendapatan.

Dalam pertang­gung­ja­wa­ban pelaksanaan APBD 2020, dicantumkan, untuk LRA tahun 2020, pendapatan pada tahun 2020 dianggarkan sebe­sar Rp 690 milyar lebih dan terealisasi Rp 689 milyar lebih atau 99,75%. Anggaran belanja daerah dan transfer tahun 2020 ditetapkan Rp 882 milyar lebih dengan realisasi Rp 795 milyar lebih atau serapan anggaran sebesar 90,14%.

Berdasarkan realisasi pen­dapatan dan belanja diperoleh defisit se­besar Rp 107 milyar lebih. Untuk pos pem­bia­yaan daerah tahun 2020 dianggarkan se­be­sar Rp 192 milyar lebih direalisasikan se­be­sar Rp 107,31% yakni sebesar Rp 206 milyar lebih. Dari hasil itu, didapat Sisa Lebih Pembiayaan Ang­ga­ran (SILPA) sebe­sar Rp 99 milyar lebih.

“Untuk saldo ang­garan lebih tahun 2020 sebesar Rp 114 milyar lebih. Neraca daerah, yang tercatat dalam neraca tahun 2020 audited aset Pemko Bu­kittinggi sebesar Rp 1,6 Triliun. Posisi ini mengalami kenaikan sebesar Rp 70 milyar lebih atay 4,36% dari posisi aset per 31 Desem­ber 2019.

Fraksi Gerindra, yang dibacakan Beny Yusrial, me­nyam­paikan, apresiasi terha­dap pelaksanaan APBD 2020

Dari pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumbar, Pemko Bukittinggi kembali meraih pre­diket Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut. “Kami dari fraksi Gerindra, berharap Pemko dengan cepat membuat perencanaan untuk rehabilitasi pemulihan dampak covid-19. Sehingga dampak covid-19 terhadap masyarakat dapat diatasi dengan baik, ekonomi masyarakat dapat diupayakan pemulihannya,” jelasnya.

Fraksi Demokrat, yang dibacakan Erdison Nimli, me­nyam­paikan, bahwa apa yang telah menjadi hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Sumbar, dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, untuk berbuat lebih baik kedepan. “Kedepan, kami fraksi Demokrat juga meminta untuk pengang­garan di setiap OPD harus sesuai kebutuhan dan lebih mengutamakan terhadap ke­giatan yang sangat prioritas mengingat pendapatan Kota Bukittinggi mengalami penu­runan yang sangat signifikan akibat covid-19 yang menja­dikan perekonomian kurang stabil. Selanjutnya Pemko juga diminta untuk lebih serius dalam menangani masalah parkir,” harapnya.

Fraksi PKS, yang diba­cakan Syaiful Efendi, menyam­paikan apresiasi terhadap pemerintah daerah yang telah mendapatkan WTP atas lapo­ran atas LKPD Tahun Ang­garan 2020. Semoga bisa di­per­tahankan dan lebih di­ting­katkan di masa-masa yang akan.

“Kami dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atas lapo­ran yang dimaksud mendorong kiranya pemerintah daerah untuk melakukan riset potensi daerah terhadap segala macam sumber dan besaran terima pajak dan retribusi daerah dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi. Disamping itu juga diharapkan akan dite­mukan sumber-sum­ber pene­rimaan daerah yang terba­rukan. Kami juga sangat men­dukung kiranya peme­rintah da­erah segera melakukan lang­kah-langkah konkrit, ter­arah dan konstitusional berkenaan dengan kejelasan objek aset daerah yang dikerjasamakan,” jelasnya.

Fraksi Karya Pem­bangu­nan, yang dibacakan oleh Irman Bahar, menyampaikan, tidak dapat dipungkiri pandemi covid 19 sudah meruntuhkan sendi-sendi kehidupan dalam berbagai sektor.

Ini juga mempengaruhi pemerintahan daerah termasuk kepada keuangan daerah. Bukittinggi juga diakui pada tahun 2020 lalu, terdepan dalam penanganan covid-19, memberikan bantuan dan melakukan upaya pencegahan penyebaran covid-19. Ini dijarapkan dapat ditingkatkan pada tahun ini dan tahun selanjutnya. “Kami fraksi PPP juga mengajak RPJMD yang disusun secara teknokratik oleh Bappeda ditambah hasil mus­renbang RPJMD ditambah dengan visi misi walikota ter­pilih, harus selaras dengan APBD yang ada. Mari beker­jasama untuk bekerja meing­kat­kan kesejahteraan masya­rakat,” ungkapnya.

Fraksi Nasdem-PKB, diba­cakan, Zulhamdi Nova Candra, menyampaikan, ASN di ling­kungan pemerintah kota Bu­kittinggi memiliki ke­mam­puan di atas rata-rata. “Kami tidak men­dapatkan pen­jelasan konkrit tentang program ataupun kegiatan pe­­ningkatan yang ber­­kai­tan dalam upa­ya pelak­sanaan ama­nah Per­mendagri no­mor 130 tahun 2018 ini. BKPSDM juga di­ha­rapkan dapat me­lakukan penempatan pegawai sesuai de­ngan amanah per­undang- undangan. Pemanfaatan barang milik daerah juga ja­ngan sampai salah dan bertolak belakang de­ngan peraturan per­undangan- undangan,” ujar­nya.

Fraksi PAN, diba­cakan Rahmi Brisma, menyampaikan, pelaksanaan APBD merupakan hakikat dari pelaksanaan proses peme­rintahan bermuara ke­pada pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai pemberi mandat baik kepada eksekutif maupun legislatif. Terkait SILPA, jika itu disebabkan penyum­batan be­lanja, fraksi PAN memberikan apresiasi namun tetap saja pihaknya mengkritisi apakah ini murni dari peng­hematan atau­kah meng­anggar­kan lebih dari perencanaan yang se­sung­guh­nya.

“Bagi SKPD yang target atau realisasi anggaran masih dibawah rata rata, kami bar­harap, agar TAPD dapat meng­ingatkan SKPD yang ber­sangkutan untuk lebih fokus mencari anggaran yang me­reka peroleh dari awal. Se­hingga target yang di bawah rata rata tidak terulang lagi,” harapnya.

Sementara Ketua DPRD Bukittinggi, Herman Sofyan, menyampaikan, ranperda per­tanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 ini telah dihan­tarkan secara resmi oleh wali­kota pada awal Juni lalu.

Setelah diberikan pe­mandangan umum oleh masing masing fraksi dan dijawab oleh walikota, DPRD melalukan pem­ba­hasan. Kurang dari 30 hari, pem­ba­ha­san selesai dilaku­kan dan dapat dise­pakati pada hari ini. “Alhamdulillah enam fraksi di DPRD Bukit­tinggi menyetujui ran­­perda pertang­gung­jawaban pelak­sanaan APBD 2020 Pemko Bukittinggi. Ada beberapa cata­tan dan masukan da­ri setiap fraksi, ten­tunya menjadi bahan evaluasi bagi pemko untuk pelaksanaan anggaran tahun 2021 dan tahun ta­hun selanjutnya,” ujar Herman Sofyan.

Wali Kota Bukit­tinggi, Erman Safar, mengapresiasi ki­nerja DPRD dalam melakukan pem­ba­hasan bersama pem­­ko, terkait ran­perda pelaksanaan APBD Tahun ang­garan 2020. Ran­perda pertanggung­ja­waban pelak­sana­naan APBD tahun anggaran 2020 m­e­ru­pakan kewajiban ta­hunan bagi kepala da­erah yang disam­pai­kan dalam rangka per­tanggung­jawa­ban pelak­sanaan APBD tahun ang­ga­ran 2020 yang me­muat Laporan Ke­uangan Peme­rin­tah Daerah (LKPD), yang terdiri dari tujuh laporan. “Teri­ma kasih kepada Anggota DPRD Bukit­tinggi. Apa yang menjadi catatan dari DPRD Bukittinggi, menjadi bahan evaluasi bagi kami di Pemko Bukittinggi untuk tahun ang­garan selanjutnya.(pry)