PADANG, METRO – Sempat tertunda karena adanya perlawanan massa, eksekusi lahan seluas 2 hektare di kawasan Parapuak Tabiang, Kecamatan Kototangah kembali dilanjutkan, Senin (7/5) sekira pukul 10.00 WIB. Alhasil, kericuhan antara massa yang menolak eksekusi dengan kepolisian yang melakukan pengamanan tak terhindarkan.
Puluhan orang yang tergabung dalam kaum Balaimansiang kembali menghadang petugas kepolisian dengan blokade jalan dan membawa kayu runcing untuk menghalau petugas. Meskipun mendapatkan perlawanan dari warga, eksekusi tetap dilaksanakan.
Eksekusi dilaksanakan sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Padang, tertanggal 3 Februari 2004, dengan nomor perkara, No.55/Pdt.G/2003/PN. Padang. Sengketa lahan dimenangkan Djusdin Sutan Rajo Batuah dengan Dasril Permana sebagai penggugat. Sedangkan tergugat dalam sengketa tersebut Nofi Sastra, mamak kapalo waris (MKW).
Pantauan POSMETRO, untuk menjamin lancarnya eksekusi lahan, ratusan personel Polresta Padang diturunkan ke lokasi dengan menggunakan peralatan lengkap, seperti tameng, helm dan peralatan pengaman lainnya. Sebelum eksekusi, petugas mengimbau massa yang sudah berada di lokasi untuk tidak melakukan perlawanan.
Namun, massa tetap melakukan penghadangan dengan membawa kayu runcing dengan maksud mengusir polisi yang melakukan pengamanan. Merasa imbauan itu tidak diindahkan, polisi kemudian membentuk formasi dan kemudian memecah kerumunan massa, dan menarik massa yang membawa kayu runcing ke luar barisan.
Kericuhan terjadi. Massa yang menolak tetap bersikeras melakukan perlawanan. Bahkan, seorang ibu, nekat membuka pakaiannya sambil menghadang petugas. Takbir berkumandang. “Allahu Akbar. Allahu akbar, tolong hamba-Mu yang lemah ini ya Allah. Jangan dibela orang yang munafik ya Allah,” teriak massa penolak eksekusi. Setelah blokade dilewati, akhirnya massa mulai tidak melakukan perlawanan.
Mereka meminta penggugat menunjukkan batas lahan yang akan dieksekusi. Setelah menunjukkan lahan itu, eksekusi dilakukan dengan memagar dan menandai batas lahan tersebut. Saat dilakukan eksekusi lahan, isak tangis masaa pun pecah. Mereka hanya bisa pasrah menerima eksekusi tersebut.
MLW Kaum Balaimansiang, Nofi Sastra mengatakan pihaknya tidak menerima atas penunjukan batas lahan yang dieksekusi tersebut. Ia menilai penggugat asal-asalan menunjukkan tanah yang akan dieksekusi. Bahkan, tanah yang sudah berdiri masjid juga diklaim.
”Setelah ini kita akan melakukan bantahan. Yang jelas si pemohon tidak bisa menunjukkan lokasi tanah yang sebenarnya. Kita pasti akan bantah penunjukan batas lahan ini, karena batas tersrbut tidak sesuai dengan yang mereka sebutkan,” kata Nofi Sastra.
Nofi menjelaskan masjid yang sudah berdiri tersebut tanahnya berasal dari hibah kaumnya. Namun, pihaknya merasa tidak terima karena tanah masjid diklaim juga oleh penggugat. Pihaknya juga akan berencana menggugat si penggugat tersebut.
”Masjid itu tanahnya hibahan dari kaum kami, ada suratnya. Ini merupakan tanah kaum saya, makanya kami melakukan penolakan. Bisa saja kami akan menggugat mereka kembali,” ungkap Nofi.
Kabag Ops Polresta Padang Kompol Ediwarman, mengatakan kepolisian melakukan pengamanan eksekusi lahan di Parupuak Tabiang, yang sempat tertunda. Sedangkan eksekusi dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Padang. Sebanyak 300 personel dikerahkan mengamankan eksekusi ini.
”Kemarin itu sempat ditunda atas kebijakan dari pimpinan kita untuk mengajak para pihak berdiskusi. Diskusi untuk mencari solusi yang lebih tepat. Namun sampai batas waktu yang diberikan, antara penggugat dan tergugat ternyata tidak ada kata sepakat. Karena eksekusi yang sudah berkekuatan hukum, maka harus tetap dilakukan hari ini,” katanya.
Ediwarman menambahkan, eksekusi berjalan dengan baik. Pasalnya tidak ada insiden apapun, dan kondisi cukup kondusif. Walaupun sempat terjadi penghadang oleh warga, itu terjadi karena penjelasan dari kepolisian belum sampai kepada mereka. Tapi, kini situasi sudah sangat kondusif.
”Penolakan ini karena massa merasa ada hak atas tanah ini, dengan adanya surat beberapa kali perjanjian sehingga mereka ingin menyaksikan langsung penunjukkan batas, di sini mungkin ada ketidaksesuaian pendapat antara pemohon dengan termohon. Namun, pada prinsipnya eksekusi berjalan dengan kondusif,” pungkasnya. (rg)
