Wapres RI: Konversi Bank Nagari Sejalan dengan Rencana Strategis Pemerintah Pusat

PADANG, METRO–Wakil Presiden (Wapres) RI, KH Ma’ruf Amin menilai, rencana konversi Bank Nagari dari sistem konvensional menjadi syariah sejalan dengan  ren­cana strategis pemerintah pusat.

“Rencana strategis na­sional saat ini bertujuan menjadikan Indonesia se­bagai pusat ekonomi sya­riah di bidang  keuangan, industri dan keuangan non bank,” kata Maruf Amin saat zoom mee­ting ber­sama Gubernur Sumbar, Mah­yeldi An­sha­rul­lah, Rabu (23/6).

Disebutkan­nya, saat ini Pro­vinsi Aceh dan NTB sudah mela­kukan konversi, ke sistem syariah. Sementara Provinsi Riau dan Sumbar sedang dalam proses.

Maruf Amin menilai, Sumbar semestinya bisa lebih cepat dan lebih dulu dalam prosesnya. Karena memiliki falsafah dan kom­ponen Tungku Tigo Sajara­ngan. Menurutnya, mo­men­tum saat ini sangat te­pat mewujudkan keinginan tersebut dengan dukungan DPRD Provinsi Sumbar, bupati dan wali kota. Diya­kini, komunitas hijrah dan milenial akan menjadi sa­lah satu potensi besar un­tuk mengembangkan bank.

Sementara itu, Gu­ber­nur Sumbar, Mahyeldi An­sharullah, meminta arahan lebih lanjut dari Wapres RI, terkait persiapan konversi Bank Nagari ke sistem sya­riah sesuai kesepakatan RUPS tahun 2019.

Ia berharap Wapres bisa memberikan pen­c­erahan kepada bupati, wali kota dan tokoh Sumbar lainnya. Sehingga proses konversi bisa berjalan de­ngan baik.

Ia menyebut, karena pandemi Covid-19, mem­buat sejumlah bupati dan wali kota khawatir akan potensi penurunan deviden serta korporat menarik dana dari Bank Na­gari.

Mahyeldi meyakinkan, selaku Guber­nur Sumbar ia sudah  mela­ku­kan langkah pe­nguatan persia­pan. Di anta­ra­nya, menjalin ko­munikasi dengan deposan dan Di­rektur Bank Syariah Indonesia (BSI). Ia optimis bisa mendorong korporat untuk tetap me­letakkan dana di Bank Na­gari.

“Kita akan tingkatkan mutu dan pelayanan, ter­masuk keuntungan bagi hasilnya. Sehingga nasa­bah tetap semangat me­nabung di Bank Nagari Syariah,” katanya.

Dengan segala per­siapan matang itu, diha­rapkan bisa menjawab ke­khawatiran tersebut. Se­hingga proses konversi bisa berjalan lancar.

Dalam acara tersebut juga direncanakan pen­jadwalan dialog virtual Wap­res RI dengan Bupati dan Wali Kota se-Sumbar terkait konversi Bank Na­gari.

Sebelum zoom meeting Gubernur Sumbar, Mah­yeldi Ansharullah dengan Wapres, Maruf Amin ter­sebut, telah dilaksanakan Ra­pat Umum Pemegang Sa­ham Luar Biasa  (RUPSLB) Bank Nagari di Balai Sidang Bung Hatta Bukittinggi, Selasa (22/7).

Melalui RUPSLB itu, Pe­megang Saham Bank Na­gari akhirnya menetapkan PT Bank Nagari sebagai ganti dari PT Bank Pem­bangunan Daerah Provinsi Sumbar.

Dalam RUPSLB itu, ada dua agenda pokok yang dibahas. Di antaranya pe­ne­tapan nama bagi per­usa­haan daerah itu. Sebe­lumnya perusahaan dae­rah itu bernama PT Bank Pembangunan Daerah Pro­vinsi  Sumbar, yang disebut dengan Bank Nagari. Nama itu terlalu panjang dan se­suai dengan saran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu ditetapkan dengan nama yang baru.

Khusus untuk nama perusahaan daerah ini,  pemegang saham sudah sepakat nama PT Bank Pem­bangunan Sumbar itu diganti dengan nama PT Bank Nagari.

Agenda kedua, mem­bahas tentang progres konversi Bank Nagari men­jadi Bank Nagari Syariah. Sebagaimana yang dise­pakati pada RUPSLB tahun 2019 lalu. Wali Kota Bu­kittinggi, H.Erman Safar mengatakan, Pemko Bu­kittinggi mendukung pe­nuh  konversi Bank Nagari ke Bank Nagari Syariah itu. Karena market untuk  sya­riah itu terbuka lebar di Ranah Minang dan sudah sesuai dengan filosofi Adat Basandi Syara, Syara Ba­sandi Kitabullah (ABS-SBK).

OJK menurut Erman Sa­far,  juga menyam­pai­kan bisnis keuangan ber­basis syariah itu tumbuh lebih baik dari konven­sional. Ini adalah berita baik untuk Bank Nagari yang  akan dikonversi ke syariah.

Dalam RUPSLB itu ada beberapa hal yang  diu­sulkan. Di antaranya tetap menjaga stabilitas bisnis Bank Nagari di masa tran­sisi nanti. Kemudian, harus ditingkatkan dan mem­perluas market.

Selanjutnya sosialisasi dan inovasi produk per­bankan syariah perlu di­tingkatkan. Sehingga, bisa menjawab kebutuhan ma­salah keuangan di tengah masyarakat dan para pe­ngusaha.

Bank Nagari harus  men­jalin pendekatan pen­de­katan kepada nasabah lama, atau deposan, untuk tetap menjadi nasabah loyal di Bank Nagari ketika di konversi.

Bupati Agam, H Andri Warman lebih memilih dua alternatif bagi Bank Nagari itu. Kedua alternatif itu, bank konvensional dan bank syariah. Bank konven­sional yang sudah ada saat ini tetap dipertahankan, dan alternatif kedua, yaitu, Bank Nagari Syariah juga perlu ada. Sehingga na­sabah  punya alternatif memilih akan tetap di bank konvensional atau ke bank syariah.

Sebab, kalau hanya ditetapkan hanya konversi ke Bank Syariah saja pi­haknya khawatir nasabah yang tidak mau pindah ke syariah akan memilih pin­dah ke bank lain. (fan/adv)