JIKA ada satu hal yang sangat membedakan negara dan nagari saat ini, salah satunya adalah kewenangan dalam berhutang. Tentu sejatinya tidaklah tepat membandingkan bagaimana mengelola sebuah negara dengan sebuah nagari. Namun, dalam konsep nagari sebagai “mini republik” sepertinya tidak ada salahnya melihat tips dan trik dalam mengelola nagari ini.
Sama seperti presiden yang memimpin sebuah negara, wali nagari yang memimpin sebuah nagari pun melalui proses pemilihan langsung. Bahkan, dalam masa jabatan Wali Nagari boleh sedikit lebih berbangga hati dibandingkan seorang presiden sekalipun. Masa jabatan Wali Nagari 1 periodenya adalah 6 tahun, bandingkan dengan presiden yang hanya 5 tahun. Wali Nagari bisa dipilih untuk 3 kali masa jabatan, bandingkan dengan presiden yang hanya bisa 2 kali.
Namun, perbedaan yang paling mencolok adalah, bahwa Wali Nagari dan susunan kabinetnya tidak boleh berhutang. Ya wajar saja mengingat Wali Nagari tidak punya Menteri Keuangan. Namun Wali Nagari sangat bisa dan sangat boleh berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli nagarinya. Artinya dalam hal ini Wali Nagari bisa dikatakan memiliki good will lebih dalam memimpin rakyat dan mengelola wilayahnya. Tidak ada Wali Nagari yang menggadaikan atau menjual harta pusaka kaum atau nagarinya demi gelontoran rupiah.
Memang dana desa yang dinikmati Wali Nagari pun ada yang berasal dari dana hutangan pemerintah pusat, namun setidaknya ada beberapa Wali Nagari yang berhasil mengelola “hutang” tidak langsung mereka itu dengan baik. Bahkan menghasilkan pendapatan asli nagari (desa) yang sangat besar. Nah hal ini berbanding terbalik di tingkat negara, bahwa dana hutangan yang ada malah membutuhkan hutangan baru hanya untuk membayar bunganya saja. Lalu dimana perbedaan pengelolaan negara dengan nagari ini ?
Di nagari semangat pengabdian itu walau mungkin berkurang akibat pengaruh hedonisme, tetapi yang jelas masih ada dan cukup kuat. Di nagari masih ada batas-batas adat yang menjaga bahwa tidak semua hal bersifat transaksional. Tidak seperti di pusat pemerintahan yang cenderung oportunis-pragmatis, di nagari nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih tinggi. Terakhir, nilai-nilai ketuhanan masih sangat kental di nagari.
Wali Nagari tentu tidak se-classy pejabat tinggi negara. Mereka tidak punya sespri, ajudan, pengawal dan macam-macam. Tapi dalam pengabdian dalam artian yang sebenarnya mungkin mereka jauh lebih baik. Walaupun mereka jauh dari gedung-gedung nan megah, jalan-jalan protokol yang sibuk, atau pusat-pusat kemewahan. Jadi, saya rasa tidak ada salahnya negara belajar dari nagari. Apalagi secara “usia”, nagari memang lebih dulu merasakan pahit manis melayani masyarakat. (*) (Penulis Mahasiswa Magister Ilmu Politik Unand)
