PADANG, METRO–Menghadapi dampak dan tekanan yang luar biasa kepada seluruh aktivitas kehidupan akibat pandemi Covid-19 diperlukan semangat saling menguatkan, saling mendukung dan sinergi antar semua pihak. Agar secara bertahap kita mampu melakukan recovery (pemulihan), termasuk hal yang fundamental yaitu recovery ekonomi.
Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumbar atau Bank Nagari Muhammad Irsyad menyebutkan, percepatan recovery ekonomi tersebut harus dilakukan agar kebutuhan dan aktivitas dasar manusia tidak terganggu secara signifikan serta pemerintah secara optimal tetap dapat memberikan pelayanan publik serta keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat.
“Optimisme harus tetap dibangun, krisis ini akan dapat dilewati tahap demi tahap. Karena kehidupan tetap berjalan dengan aktivitas yang menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Pemerintah berupaya keras untuk melakukan recovery ekonomi dengan berbagai kebijakan dan stimulus yang diberikan kepada masyarakat dan dunia usaha,” kata M Irsyad didampingi oleh Direktur Kredit dan Syariah Gusti Candra, Direktur Keuangan Sania Putra, Direktur Operasional Syafrizal dan Direktur Kepatuhan Restu Wirawan, Minggu (16/6).
Bank Nagari, kata M Irsyad, sebagai bank kebanggaan masyarakat Sumbar tentunya ikut terkena dampak pandemi. Dengan berbagai kebijakan antisipasi dan melakukan penyesuaian diri dengan aktivitas pada era adaptasi kebiasaan baru (AKB) tersebut.
“Bank Nagari mampu bertahan dengan baik, tetap dapat bertumbuh dan memberikan kemanfaatan kepada masyarakat yang membutuhkan layanan perbankan. Tentunya tetap memberikan deviden kepada pemegang saham dalam hal ini Pemprov Sumbar dan Kabupaten/Kota se-Sumbar,” katanya.
M Irsyad memaparkan, aksi nyata yang telah dilakukan Bank Nagari dalam mendukung Pemprov Sumbar percepatan recovery ekonomi di tengah dampak pandemi Covid-19 dapat dikelompokkandalam tujuh poin. “Pertama, memberikan relaksasi atau keringanan pembayaran kewajiban kredit/pembiayaan melalui skema restrukturisasi kredit/pembiayaan. Terutama kepada debitur UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) yang usahanya dan kemampuan bayarnya menurun,” jelasnya.
Kata Irsyad, salah satu cara adalah dengan meringankan beban keuangannya. Pemerintah sangat menyadari hal tersebut, sehingga sejak Maret 2020 lahirlah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 11 yang memberikan stimulus dan relaksasi pembayaran kewajiban kredit/pembiayaan bank. “Periode relaksasi awalnya sampai Maret 2021. Selanjutnya melalui nomor 48 diperpanjang sampai Maret 2022,” katanya.
Irsyad menegaskan, Bank Nagari merespon dengan cepat kebijakan OJK tersebut, segera melakukan identifikasi, pendataan, membuka konsultasi dan memahami kesulitan debitur serta menyepakati cara-cara restrukturisasi yang dapat dilakukan, seperti penjadwalan Kembali angsuran, perpanjangan jangka waktu, penundaan pengembalian pokok pinjaman, penurunan suku bunga/margin, dan lain-lainnya.
“Sampai dengan posisi Mei 2021 Bank Nagari telah melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan kepada debitur yang usaha dan kemampuan bayarnya terdampak Covid-19 sebanyak 9.026 debitur dengan outstanding sebesar Rp 2,04 Triliun. Kategori yang paling banyak diselamatkan adalah UMKM yang mencapai 8.285 debitur dengan outstanding 1,34 Triliun,” katanya.
Kedua, sebut Irsyad, menyalurkan kredit/pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), agar usaha masyarakat mampu bertahan dan bangkit kembali serta terdorongnya usaha-usaha baru di tengah adaptasi kebiasaan baru. “2020 pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian RI menetapkan alokasi atau target penyaluran KUR kepada Bank Nagari sebesar Rp 1 triliun. Dengan kerja keras pasukan di lapangan, target tersebut mampu direalisasikan sebesar Rp 1,07 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 8.258 orang,” katanya.
Tahun 2021 pemerintah menetapkan alokasi atau target penyaluran KUR kepada Bank Nagari sebesar Rp1,2 triliun, yang terdiri dari KUR Konvensional Rp1 triliun dan KUR Syariah Rp200miliar. Khusus untuk KUR Syariah, tahun 2021 ini Bank Nagari baru mendapatkan kepercayaan menyalurkannya. Realisasi target tahun 2021 sampai dengan posisi Mei 2021 atau baru 5 bulan sejak Januari 2021 sudah mencapai Rp706,9 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 5.243 orang.
Secara akumulasi sejak Bank Nagari pertama kali menyalurkan KUR pola subsidi bunga yaitu sejak tahun 2016 sampai posisi Mei 2021 ini, Akad KUR yang telah disalurkan mencapai Rp 4 Triliun, dengan outstanding saat ini Rp 2,1 Triliun, dengan jumlah debitur sebanyak 33.508 orang. “Suatu jumlah yang sangat besar dan memberikan multiplier effect nyata bagi pergerakan dan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat,” katanya.
Ketiga, sebutnya, menyalurkan kredit/pembiayaan yang sumber dananya didukung oleh kebijakan pemerintah melalui Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Bank Nagari secara efektif disetujui dan menerima penempatan Dana PEN oleh pemerintah terhitung tanggal 07 Desember 2020 dengan nilai sebesar Rp 250 miliar. “Pemerintah mewajibkan Bank Nagari melakukan penyaluran kredit minimal sebesar dua kali dari dana PEN yang ditenpatkan, artinya penyaluran kredit/pembiayaan harus dilakukan Bank Nagari minimal sebesar Rp500 miliar,” katanya.
Respon dan sambutan nasabah serta masyarakat atas penawaran pinjaman dalam paket Dana PEN ini sangat baik. “Realisasi penyaluran kredit/pembiayaan dari program PEN oleh Bank Nagari s.d. akhir Mei 2021 mencapai Rp 981,14 Miliar kepada 12.056 debitur, yang didominasi oleh UMKM,” katanya.
Keempat, penyaluran kredit/pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi Sejahtera atau KPR-FLPP kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Tahun 2020, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan target penyaluran KPR-FLPP kepada Bank Nagari sebanyak 1.000 unit rumah dan Bank Nagari mampu merelaisasikannya sebanyak 1.064 unit rumah dengan total plafond penyaluran mencapai sekitar Rp 139,4 miliar.
“2021, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan target penyaluran KPR-FLPP kepada Bank Nagari sebanyak 1.100 unit rumah, yang terdiri dari KPR-FLPP Konvensional sebanyak 900 unit dan Pembiayaan Perumahaan FLPP Syariah sebanyak 200 unit rumah. Realisasi penyaluran target tahun 2021 ini sampai posisi Mei 2021 sudah mencapai 536 unit rumah dengan total plafond Rp 71,7 Miliar,” katanya.
Selanjutnya, kelima, rencana Penyediaan dan Penyaluran Pinjaman SIMAMAK (Solusi Mengatasi Masalah Keuangan) yang merupakan pinjaman dengan pola subsidi bunga/margin dan subsidi penjaminan dari APBD untuk mendorong kebangkitan usaha mikro dan melepaskan usaha mikro dari jeratan rentenir dan sistem ijon.
Keenam, Bank Nagari, katanya, juga tetap melakukan penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR). Selama tahun 2020 Bank Nagari menyalurkan CSR sebesar Rp 14 Miliar yang tersebar kepada sektor pendidikan, keagamaan, sosial, bantuan bencana alam, serta tak lupa CSR untuk dukungan pengendalian Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan yang mencapai sebesar Rp 2,67 miliar.
Ketujuh, sebutnya, pemberian deviden kepada Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Saham. Di tengah pandemi Bank Nagari tetap dapat survive dan menjaga kepercayaan publik dengan menghasilkan kinerja yang Sehat sesuai penilaian OJK dan lembaga rating. “Tahun 2020 yang berat dapat dilewati dengan baik, penyaluran kredit/pembiayaan dan penghimpunan dana pihak ketiga tetap dapat bertumbuh, dan rasio kredit bermasalah atau NPL tetap terkendali dan bahkan mampu diturunkan dari tahun sebelumnya,” katanya.
Tahun 2020 Bank Nagari mampu mencetak laba Rp 330,25 miliar sehingga mampu memberikan deviden kepada Pemda total Rp231,17 miliar. Pemprov Sumbar mendapatkan bagian devidenRp73,95 miliar, Pemerintah Kabupaten dan Kota juga mendapatkan bagian deviden sesuai porsi sahamnya masing-masing. “Deviden ini membantu di saat membutuhkan dana untuk program penanganan Covid-19 dan recovery ekonomi,” katanya.
Untuk kinerja tahun 2021 ini, Irsyad menyampaikan Bank Nagari optimis memberikan kinerja yang lebih baik karena beberapa indikator ekonomi dan pertumbuhan bisnis sudah menunjukan sinyal yang menjanjikan. Kinerja Bank Nagari sampai Mei 2021 berada pada jalur yang on the track untuk mencapai target-target sesuai RBB. Aset Rp 26,45 triliun dengan pertumbuhan 7,57% yoy. Penyaluran kredit/pembiayaan Rp 20,07 triliun (+6,27% yoy). Penghimpunan dana pihak ketiga Rp 22,05 triliun +10,63% yoy). Pendapatan Fee Based dan operasional lainnya selain bunga meningkat 30,07% yoy.
“Biaya operasional dapat dikendalikan dan diefektifkan sehingga BOPO dapat diturunkan dari posisi Desember 2020. Rasio NPL Gross terjaga baik pada level 2,87%, mampu diturunkan dari posisi Desember 2020 yang sebesar 2,90%. Rasio-rasio keuangan lainnya seperti NIM, ROA dan ROE juga terjaga baik. Laba bersih sampai Mei 2021 mencapai 153,46 miliar dengan pencapaian target 104,97% dari laba Mei 2021 yang ditargetkan dalam rencana bisnis,” katanya yang berterima kasih kepada semua pihak, Gubernur Sumbar, Bupati/Wali Kota, DPRD Sumbar, DPRD Kabupaten/Kota serta seluruh OPD, nasabah dan masyarakat Sumbar. (r)
