JAKARTA, METRO–Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung instruksi Presiden Jokowi yang memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membereskan preman-preman yang kerap melakukan pungutan liar di perbatasan Dermaga Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta Utara. Perintah untuk membereskan para preman itu keluar setelah Presiden Jokowi mendengar keluhan sopir truk kontainer yang ditemuinya saat kunjungan ke Terminal Tanjung Priok, Kamis (10/6), terkait pungutan liar alias pungli.
Sahroni mengatakan kasus pungli yang dilakukan preman memang sudah menjadi persoalan utama di dermaga dan harus segera dibasmi oleh Polri. Mengingat, hal itu bisa mengganggu lalu lintas perekonomian.
“Kami sebagai warga Tanjung Priok tentunya sangat senang dan mendukung arahan presiden tersebut,” ucap Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (11/6).
Menurut politikus Partai NasDem itu, masalah preman di kawasan Tanjung Priok bukan persoalan baru. Bahkan, keberadaan mereka diakuinya sudah sangat mengganggu kegiatan masyarakat terutama dengan adanya pungli.
“Kini sudah saatnya citra Priok diubah, jadi bebas pungli,” ujar Anggota DPR asal Tanjung Priok itu.
Sahroni juga meminta kepada Polri agar meningkatkan pelayanan keamanan bagi masyarakat dari gangguan para preman. Tidak hanya di pelabuhan, tetapi juga di banyak lokasi lain.
“Pungli ini, kan tidak hanya kepada sopir pelabuhan, tetapi juga terhadap toko-toko, perumahan, pengembang. Ini benar-bener menyebabkan keresahan warga. Jadi, tolong agar ditindak tegas saja,” pungkas Ahmad Sahroni.
Diketahui, jajaran Polres Jakarta Utara sudah membekuk puluhan preman yang kerap melakukan pungli di kawasan Tanjung Priok. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, puluhan orang yang ditangkap itu merupakan karyawan PT hingga preman yang kerap beraksi di wilayah tersebut.
“Kami amankan ada 49 orang dengan perannya masing-masing dan kelompok-kelompok di pos- pos ini,” kata Yusri saat jumpa pers di Polres Jakut, Jumat (11/6).
Lulusan Akpol 1991 itu menyatakan, para pelaku ditangkap setelah Presiden Jokowi mendapatkan keluhan dari para sopir kontainer yang kerap jadi korban pemalakan oleh preman. Selanjutnya, Presiden Jokowi menghubungi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memberantas kejahatan tersebut.
“Ada keluhan dari sopir kontainer tentang adanya pungli dilakukan oleh karyawan dan preman hingga menghambat perekonomian,” ujar Yusri. (fat/jpnn)
