PADANG, METRO–Wakil Bupati Padangpariaman, Rahmang akan mengumpulkan 12 wali nagari untuk membahas menyelesaikan masalah pembebasan lahan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru, pada seksi 1 Padang-Sicincin. “Selain wali nagari, semua yang terkait urusan dan kepentingan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol, kita akan panggil semuanya Kamis depan, untuk bermusyawarah. Baik camat, wali nagari, kerapatan adat dan wali Korong,” tegas Rahmang, saat rapat koordinasi pembahasan pembebasan lahan jalan tol seksi Padang-Sicincin, Selasa (8/6) di Istana Gubernur.
Rahmang menambahkan, pada musyawarah nanti akan buat sebuah format untuk mengurai segala hambatan dan alasan dari lambannya masyarakat untuk membebaskan lahannya untuk pembangunan jalan tol.
Diakui Rahmang, dirinya mengikuti rapat ini, sebelumnya sudah melapor kepada Bupati Padangpariaman, Suhatri Bur. Sebelum berangkat ikut rapat, bupati menyampaikan kepada dirinya, bahwa pembebasan lahan sudah selesai 100 persen. Namun, dari penjelasan Wali Nagari Lubuk Alung, Hilman terkait proses pembebasan lahan, ternyata masih ditemukan berbagai masalah pembebasan lahan yang berdampak belum tuntas. Karena inilah dirinya memandang perlu bertemu dengan 12 wali nagari dan seluruh pihak yang berurusan dengan pembebasan lahan tersebut.
Sementara, Wali Nagari Lubuk Alung, Hilman mengungkapkan, menyangkut pemebasan tanah adat, yang mempunyai otoritas adalah badan ninik mamak, mamak kaum, mamak adat hingga kerapatan adat. Di Nagari Lubuk Alung, ada lima nagari tetapi hanya memiliki satu kerapatan adat.
Saat ini diakuinya memang masih ada kendala lahan tanah ulayat yang belum tuntas. Kondisi ini terjadi karena adanya masalah internal ninik mamak dalam proses pembagian tanah ulayat tersebut. “Pihak nagari belum bisa masuk terkait proses pembagian pusako tinggi. Karena ini urusan internal mereka ninik mamak yang memiliki hak terhadap tanah ulayat tersebut,” ungkapnya.
Selain itu, kondisi saat ini dengan banyaknya masuknya sanggahan, gugatan dan sebagainya terkait pembebasan dan anti rugi lahan, maka kalau sudah masuk angka nominal ganti rugi, masyarakat yang selama ini tidak mau tahu terhadap tanahnya, sekarang justru peduli dan memasukan juga gugatannya.”Kita menghargai itu merupakan hak masyarakat,” terangnya. Hilman juga berharap dukungan dari Pemprov Sumbar maupun Pemkab Padangpariaman, agar memberikan dukungan berupa surat secara resmi kepada dirinya yang memerintahkan untuk menyelesaikan pembebasan lahan masyarakat.
Sehingga dengan pedoman surat tersebut dirinya bisa mengundang pihak yang berselisih secara internal terkait pembagian tanah ulayat pusako tinggi itu. “Kalau kami saja yang memanggil, masyarakat mudah mengatakan ini bukan masalah wali nagari,” terangnya. Hal senada juga diungkapkan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumbar, Syaiful. Menurutnya, perlu pembicaraan khusus Pemkab Padangpariaman dengan pihak 12 nagari terkait persoalan lahan ini.
Menurutnya, pembebasan lahan tanah ulayat sulit di nagari-nagari tersebut, karena adanya masalah internal antara ninik mamaknya. Satu pemilik tanah ulayat bukan dimiliki satu orang, tetapi komunal dan ada ranjinya. Karena itu, perlu difasilitasi oleh bupati dan wakil bupati. Syaiful juga mengungkapkan, jika proses penyelesaian pembebasan lahan diproses secara hukum, silahkan saja gugat ke pengadilan. Permasalahan yang ada selama ini, penyelesaiannya masih dilaksanakan dengan musyawarah dan di luar proses hukum.
Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar, Khaidir mengatakan, terhambatnya pembebasan lahan di Kabupaten padangpariaman disebabkan lambatnya masyarakat menyerahkan dokumen lahan.
Penyebab lambatnya penyerahan dokumen, tanahnya komunal karena pemiliknya banyak dan susah menghubungi. Bahkan ada uang yang sudah dititip ke bank yang belum diambil karena ada masalah internal dari dalam mereka. “Perhatian pemerintah daerah dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah ini. Sinergitas seluruh stakeholder dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah untuk menyukseskan proyek strategis nasional ini. Termasuk juga ada permasalahan hutang di bank. Menurutnya harus selesaikan dengan system konsinyasi,” harapnya.
Pembangunan Konstruksi Baru 40,58 Persen
Pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru ruas Padang-Sicincin di wilayah Kabupaten Padangpariaman baru menyelesaikan konstruksi sebesar 40,58 persen. Project Director Jalan Tol Padang-Sicincin PT Hutama Karya Infrastruktur, Marthen Robert Singal mengatakan, proses pembebasan lahan di ruas tol Padang-Sicincin progresnya mencapai 33,72 persen. “Begitu update posisi pelaksanaan pembangunan jalan tol ruas Padang-Sicincin sampai saat ini, lahan ini ditarget beroperasi tahun 2022,” katanya.
Sementara itu, untuk kendala terjadi deviasi progres pelaksanaan konstruksi sebesar 29,782 persen. Hal ini disebabkan karena lahan yang sudah bebas sepanjang 12,48 km tidak bisa dikerjakan semuanya secara keseluruhan. “Lahan tidak bisa semuanya dimasuki sebab masih ada spot yang belum bebas. Tindakan lanjutnya, kita berkoordinasi dengan BPM dan PPK serta pemerintah daerah untuk percepatan pembebasan lahan. Dengan pembebasan secara terus-menerus sehingga pembangunan dapat dilakukan dengan maksimal,” harapnya.
Kendala lainnya, ada lahan sepanjang 2,2 kilometer yang sudah bisa dikerjakan atas izin pemilik lahan. Namun lokasi yang diizinkan pemilik itu memiliki batas waktu dengan pemilik lahan. Saat ini sudah memasuki batas waktu yang disepakati itu.“Sehingga pekerjaan yang ada saat ini terkendala akibat batas waktu yang disepakati telah habis masanya,” sebutnya.
Menyelesaikan persoalan tersebut, pihaknya sudah mengajukan kepada PPK Pengadaan Tanah dan Tim Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah, agar pembebasan terfokus pada lokasi prioritas pengerjaan. Yaitu, di titik STA 4+725, STA 13+125, dan STA 22+400-STA 24+435.
Saat ini juga masih proses pembuatan surat Dirjen Bina Marga kepada Gubernur Sumbar, sehingga pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian PUPR agar surat tersebut tereliasasi. “Kita juga berkoordinasi dengan Gubernur Sumbar untuk pembentukan tim persiapan pengadaan tanah untuk persiapan Penlok 4,” katanya.(fan)
