JAKARTA, METRO–Anggota Komisi VIII DPR Rudi Hartono Bangun mewanti-wanti Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) jangan sampai salah dalam mengelola dana haji yang jumlahnya lebih dari Rp 7 triliun. Rudi mengatakan komisi agama DPR RI juga akan selalu memonitor lembaga yang dipimpin Anggito Abimanyu dalam mengurus dana jemaah calon haji tersebut.
“BPKH ini kita (DPR, red) awasi,” ucap Rudi dalam keterangannya pada Sabtu (5/6).
Pihaknya mengaku pernah bertanya langsung kepada Anggito selaku kepala BPKH terkait dana haji yang diinvestasikan secara syariah, dan BPKH memastikan investasinya aman.
Dia pun berpesan jangan sampai investasi dana haji salah urus seperti kasus yang terjadi di PT Jiwasraya dan Bumiputera.
“Aman, investasi harus aman dan tidak dipergunakan ke investasi yang tidak menguntungkan. Investasi yang enggak jelas seperti Jiwasraya, Bumiputera, itu kan penjahat itu. Mereka mengelola uang nasabah, dimainkan,” tutur Rudi.
Politikus asal Sumatera Utara itu menyebut BPKH telah menjamin dana haji tersebut dikelola secara baik. Rudi juga menyambut baik keputusan pemerintah yang memperbolehkan calon haji 2021 yang batal berangkat untuk menarik biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang telah mereka lunasi.
Penarikan uang pelunasan itu juga tidak menghilangkan hak jemaah untuk berangkat pada musim haji berikutnya.
Namun demikian, Rudi berharap para jemaah bijak mengambil keputusan apakah akan menarik atau tetap menyimpan pelunasan BPIH di BPKH.
“Kalau tidak terlalu mendesak tetap disimpan. Kalau mereka butuh tidak ada salahnya mereka mengambil untuk kepentingan yang lebih penting,” pungkas Rudi. (fat/jpnn)
