Bupati Dukung Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana di Limapuluh Kota

LIMAPULUH KOTA, METRO–Bupati Limapuluh Kota, Safarudin dt. Bandaro Rajo mendukung penuh rencana Badan Penanggulangan Ben­cana Daerah (BPBD) setempat untuk membentuk Forum Pe­ngu­rangan Resiko Bencana (F-PRB) yang melibatkan berbagai unsur/organisasi kema­sya­rakatan yang ada di daerah itu.

Dukungan terhadap pem­bentukan F-PRB di daerah yang berbatasan dengan Provinsi Riau tersebut karena daerah dengan 13 Kecamatan tersebut merupakan salah satu Kabu­paten di Sumatera Barat yang rawan terhadap berbagai ben­cana, baik bencana Banjir, longsor, puting beliung, keb­akaran hutan dan lahan/Kar­hutla maupun bencana lainnya.

Menurut Bupati melalui Kepala Pelaksana BPBD Kabu­paten Limapuluh Kota, H Joni Amir, F-PRB merupakan wadah yang sangat dibutuhkan, ka­rena bentuk penjabaran dari Undang-undang Nomor 24 ta­hun 2007 tentang Penang­gu­langan Bencana, dimana hal tersebut tidak saja menjadi tanggung jawab Pemerintah (Pemerintah Daerah.red) na­mun juga menjadi tugas ber­sama.

“Pasca Pelatihan Pengu­rangan Resiko Bencana yang diikuti belasan perwakilan Or­ga­nisasi Masyarakat di Kabu­paten Limapuluh Kota di gelar di Kota Padang oleh BPBD Pro­vinsi Sumbar, kita (BP­BD.­red) telah melaporkan hasil tersebut kepada kepala Da­erah, dan Alhamdulillah kepala daerah kita mendukung,” se­but Joni Amir didampingi Sekre­taris BPBD Kabupaten Lima­puluh Kota, Roni M. Nur, Jumat (4/6).

Mantan Kabag Humas Pem­­kab Limapuluh Kota itu juga menambahkan, nantinya peran F-PRB tidak melakukan kegiatan secara Tekhnis, na­mun lebih kepada Kegiatan Edukasi/pen­di­dikan, pemikiran terhadap u­paya-upaya dalam Pengu­ra­ngan Resiko Bencana di dae­rah.

“Untuk Forum yang akan kita bentuk ini akan melibatkan banyak organisasi yang peduli tentang kebencanaan. Lem­baga ini (F-PRB.red) nantinya tidak turun langsung ke lokasi bencana, namun lebih kepada edukasi dan memberikan pemi­kiran dan sosialisasi kepada masyarakat agar ikut peduli dalam mengurangi resiko ben­cana. Namun untuk aksi ke lapangan saat terjadi bencana tentu mereka tetap turun kela­pangam sesuai organisasi masing-masing,” jelasnya.

Sementara terkait langkah pembentukan F-PRB di Kabu­paten Limapuluh Kota, BPBD juga telah menggelar per­temuan dengan sejumlah per­wa­kilan organisasi masyarakat termasuk mereka yang telah mengikuti pelatihan di Kota Padang untuk merealisasikan keberadaan F-PRB.

“Pagi ini kita kembali ber­kum­pul bersama perwakilan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Limapuluh Kota, dan mereka sepakat untuk segera membentuk F-PRB. Hasilnya Tim Formatur se­pakat untuk segera mewu­judkan kepengurusan,” ucap Joni Amir. (uus)