AGAM, METRO–Wakil Bupati Agam Irwan Fikri, Ikuti Rapat Koordinasi Nasional, Pengawasan Intern Pemerintah (Rakornas Wasin) tahun 2021, secara virtual di Aula Kantor Bupati Agam, Kamis (27/5).
Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Agam Irwan Fikri didampingi Asisten II Setda Agam, Yosefriawan, Asisten III Setda Agam, Junaidi, Kepala Inspektorat Agam, Dafrines, Kepala Bakeuda Agam, Hendri G, Kepala Distan Agam, Arif Restu dan lainnya.
Rapat koordinasi ini, dibuka secara resmi Presiden RI, Joko Widodo dan diikuti Pemerintah Provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia, dengan mengusung tema “Kawal efektifitas belanja, pulihkan ekonomi”.
Dalam sambutannya, Presiden RI, Joko Widodo menegaskan, beberapa hal terkait dengan penguatan peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). “APIP dalam hal ini adalah, Inspektorat, BPK dan BPKP, yang memiliki peran dan fungsi untuk mencapai tujuan pembangunan,” ujar Jokowi.
Selain itu, ia juga menjelaskan, yang ditunggu rakyat adalah hasil dan manfaat dari setiap uang yang dibelanjakan. Tidak ada yang disalahgunakan, apalagi dikorupsi. “Saya tegaskan tidak ada toleransi terhadap korupsi dan penyalahgunaan uang negara,” tegas Jokowi.
Dikatakan, tahun 2021, merupakan tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan ini harus digenjot karena pertumbuhan ekonomi di kwartal I masih minus 0.74 persen.
“BPK, BPKP orkestrasinya harus betul dan dikelola dengan baik. Ada Rp.700 triliun anggaran pemulihan ekonomi yang harus direalisasikan, berlandaskan azas akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas,” jelas Jokowi.
Presiden RI, Joko Widodo menjelaskan beberapa point strategis yang harus dijalankan APIP, di antaranya yaitu, percepatan belanja pemerintah terus dikawal dan ditingkatkan. “Saat ini serapan atau realisasi anggaran baru 15 persen APBN, 7 persen APBD dan Pemulihan Ekonomi Nasional 24.6 persen,” jelas Jokowi.
Menurutnya, kecepatan pengadaan belanja barang dan jasa juga baru mencapai realisasi 10.98 persen, di tingkat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah masih di bawah 5 persen. “BPKP dan APIP harus mencari penyebab lambatnya realisasi belanja ini. Mencari solusi dan mengawal agar pemda bisa cepat realisasikan belanjanya,” tegas Jokowi.
Presiden menjelaskan, kualitas perencanaan masih harus terus ditingkatkan.“Masih terdapat program yang tidak jelas sasarannya, sehingga kesenjangan antara pusat dan daerah masih terjadi. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya program yang dilaksanakan. Oleh sebab itu, kepada BPKP, kawal dari hulu perencanaan ini,” ujar Jokowi.
Sedangkan terkait akurasi data, masih menjadi persoalan. Misalnya data bansos masih harus diperbaiki. ”BPKP harus kawal akurasi data ini. Manfaatkan laboratorium data di pusat dan daerah,” terang Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo juga meminta untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawasan APIP. “Keberadaan APIP untuk membantu tercapainya tujuan pembangunan, bukan untuk menakut-nakuti atau mencari kesalahan. Lakukan pembinaan, saling kerjasama, saling koreksi, dalam mengawal bangsa kita, agar segera bangkit dari pandemi,” ujar Jokowi. (pry)
