PADANGPARIAMAN, METRO–Bupati Padangpariaman Suhatri Bur kemarin sampaikan nota penjelasan LKPJ tahun anggaran 2020. Dalam LKPJ tersebut disampaikan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pembangunan yang telah dicapai selama tahun 2020.
“Semoga Kabupaten Padangpariaman semakin maju dan berkembang pesat,” kata Bupati Padangpariaman Suhatri Bur, kemarin, saat menyampaikan Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Padangpariaman tahun 2020.
Katanya, penyusunan LKPJ Bupati Padangpariaman akhir tahun anggaran 2020 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2016 – 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020.
Juga berpedoman kepada katanya, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta peraturan daerah Kabupaten Padangpariaman nomor 2 tahun 2020 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Padangpariaman tahun 2020 dan peraturan daerah Kabupaten Padangpariaman nomor 3 tahun 2020.
Mulai dari katanya, tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Padangpariaman tahun 2020, berdasarkan RPJMD Kabupaten Padangpariaman tahun 2016-2021, visi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yakninya terwujudnya Kabupaten Padangpariaman yang baru, religius, cerdas dan sejahtera.
Tapi katanya, dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Padangpariaman tahun 2019 serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2020 terutama menyangkut peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan ketertinggalan.
“Maka kita tetapkan tema pembangunan kabupaten padang pariaman tahun 2020, yaitu pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia dan pemantapan perekonomian daerah untuk pertumbuhan berkualitas,” ungkapnya
Ia juga menambahkan Pemerintah Kabupaten Padangpariaman terus berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan di RPJMD tahun 2016-2021 dengan berbagai kebijakan.
Hal ini mengingat tahun 2020 merupakan tahun keempat periode RPJMD Kabupaten Padangpariaman dan merupakan momen yang penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan Kabupaten Padangpariaman selama empat tahun terakhir.
Selain itu tahun 2020 merupakan periode terjadinya bencana nasional dengan adanya wabah pendemi covid-19.
Kondisi ini tentu akan sangat mempengaruhi pencapaian target pembangunan yang telah di tetapkan. oleh karena itu pada tahun 2020 banyak dilakukan penyesuaian dalam berbagai kebijakan maupun program pembangunan.
Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri tentang pendoman pengelolaan keuangan daerah di atas maka ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun. APBD tersebut memuat rencana dalam pendapatan dan belanja yang dibutuhkan oleh daerah.
“Selain aspek pendapatan dan belanja daerah beserta realisasinya pada kesempatan ini kami juga akan menyampaikan penjelasan tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan,” ujarnya.
Kemudian jelasnya, Pemerintah Kabupaten Padangpariaman menjalankan seluruh urusan pemerintahan konkuren yaitu 6 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 22 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan 6 urusan pilihan.
Seluruh urusan pemerintahan ini dijalankan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut.
Satu perangkat daerah dapat melaksanakan lebih dari satu urusan wajib dan urusan pilihan, seperti dinas perdagangan tenaga kerja koperasi dan usaha kecil menengah, dinas, dinas penanaman modal dan perindustrian dan pelayanan perizinan terpadu.
Pelaksanaan bebagai urusan tersebut dimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan yan melekat pada masing-masing perangkat daerah.
Capaian kinerja masing-masing opd di Kabupaten Padangpariaman bisa dikatakan membaik karena dapat dibuktikan dengan prestasi yang telah capai dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2020 diantaranya opini laporan keuangan WTP (wajar tanpa pengecualian), nilai evaluasi laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) 80 (B**), nilai laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah 3,0562 (sangat tinggi).
Kegiatan ini juga dihadiri oleh oleh Wakil Bupati Padangpariaman, Ketua DPRD Kabupaten Padangpariaman beserta anggota, dan seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padangpariaman.(efa)
