SUDIRMAN, METRO
Inspektorat Provinsi Sumbar dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar telah melakukan pemeriksaan terkait dengan proses mutasi pejabat yang dilakukan oleh Pemko Padang beberapa hari lalu.
Sektretaris Pemko Padang Amasrul membenarkan jika tim dari Inspektorat provinsi telah turun terkait pemeriksaan mutasi pejabat yang dilakukan Pemerintah Kota Padang.
“Benar, ada tim dari provinsi telah turun untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan mutasi dan pelantikan pejabat di Pemko Padang,” kata Sekda Kota Padang, Amasrul via ponselnya, Selasa (18/5).
Amasrul menambahkan, tim provinsi belum bertemu dengan Wali Kota Padang dan hanya memberikan surat akan melakukan pemeriksaan.
Dia menambahkan, pada pertemuannya dengan tim provinsi sejumlah pertanyaan diajukan terkait dengan proses mutasi pejabat di lingkungan Pemko Padang.
“Tim provinsi mempertanyakan proses mutasi yang dilakukan di Pemko Padang. Untuk menjawab ini itu kewenangan dan ranahnya Pak Wali Kota Padang,” ujar Amasrul.
Seperti diketahui, pemeriksaan yang dilakukan tim provinsi merupakan tindak lanjut surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait mutasi inspektur daerah kota Padang yang dilakukan Wali Kota Padang tanpa melakukan konsultasi tertulis dengan Gubernur Sumbar.
Sebelumnya, melalui surat nomor 821/3336/IV/BKD-2021 yang ditujukan kepada Wali Kota Padang, Hendri Septa Gubernur Sumbar, Mahyeldi menyatakan usulan mutasi Inspektur yang dilakukan oleh Wali Kota belum dapat diproses karena sejumlah alasan.
Adapun alasan tersebut yaitu pemerintah kota belum menindaklanjuti surat ketua KASN, tidak melampirkan matriks yang menjelaskan penempatan pejabat pimpinan pratama Inspekstur Kota Padang yang lama setelah dilakukan mutasi dan tidak ada rekomendasi KASN untuk pengisian Inspektur Kota Padang melalui mutasi.
Oleh sebab itu Tim Inspektorat Sumbar melakukan pemeriksaan terhadap tindak lanjut dari Surat Ketua KASN perihal tanggapan atas mutasi dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama di Pemkot Padang.
Pada berita sebelumnya, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meminta Wali Kota Padang, Hendri Septa membatalkan dan mengembalikan ke jabatan semula pejabat di lingkungan Pemerintah Kota yang dimutasi pada 15 April 2021, karena dinilai tidak sesuai peraturan yang berlaku.
“Kami menyarankan dalam melakukan mutasi agar sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku,” kata Asisten Komisioner KASN Toni Sitorus.
Sejalan dengan itu Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi mengingatkan bupati dan wali kota melakukan mutasi pejabat harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melakukan mutasi dan pelantikan pejabat kepala daerah harus mengikuti aturan yang mengatur soal itu. Menurut gubernur, jika kepala daerah tetap melantik dan memutasi pejabat tanpa mengikuti prosedur yang ada dampaknya akan banyak.
“Mulai dari karir ASN yang bersangkutan dan kemudian agenda pemerintah daerah akan terhambat soalnya ini juga menyangkut dengan Kementerian Dalam Negeri,” ungkap Mahyeldi.
Sementara dikutip dari media online nasional, Wali Kota Padang Hendri Septa angkat bicara terkait dengan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN) yang memintanya untuk membatalkan mutasi pejabat di jajaran Pemkot Padang yang dilantik pada 15 April 2021.
“Kalau saya tidak bisa melantik apa fungsi saya sebagai wali kota lagi,” kata dia saat menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Bank Nagari, beberapa waktu lalu.
Hendri mempertanyakan aturan dan undang-undang apa yang dilanggar ketika melakukan pengukuhan dan pelantikan 180 pejabat struktural yang terdiri dari pejabat eselon II, III dan IV di jajaran Pemerintah Kota Padang. “Saya menerima rekomendasi tersebut dan tindak lanjutnya pejabat yang telah dilantik tetap bekerja seperti biasa,” kata dia.
Terkait dengan permintaan KASN agar membatalkan pelantikan dan proses mutasi ia mempertanyakan apa fungsinya sebagai wali kota jika tak bisa melantik pejabat.
“Saya cuma melantik dan tidak ada yang saya bunuh orang kan, rekomendasi itu biasa dan saya terima,” ujarnya.
Menurut Wako, hal ini tidak perlu terlalu dibesar-besarkan dan ia akan fokus untuk bekerja sebagai wali kota Padang usai dilantik pada 7 April 2021. (hen)
