BUKITTINGGI, METRO
Hari perdana masuk kerja pascalibur Idul Fitri 1442 H, DPRD Bukittinggi langsung menerima pertemuan silaturrahmi dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bukittinggi, di Gedung DPRD, Senin (17/5). Namun, dalam pertemuan itu, terjadi miss komunikasi yang membuat suasana tidak kondusif, yang berujung dengan walk outnya (WO) HMI dari pertemuan itu.
Perwakilan dari HMI mengatakan, DPRD tidak mengakomodir aspirasi dari mahasiswa, sehingga mereka mengambil keputusan untuk WO. Sementara itu pihak DPRD Bukittinggi menjelaskan, kronologis kejadian pertemuan silaturrahmi DPRD Bukittinggi dengan HMI cabang Bukittingg, Senin (17/5) sekitar pukul 10.00 WIB
Berawal dari permintaan Pengurus HMI Cabang Bukittinggi untuk mohon audiensi melalui surat Pengurus HMI Bukittinggi No. 45/B/SEK/07/1442, tanggal 09 Maret 2021 dalam pengevaluasian kinerja DPRD Bukittinggi dua tahun berjalan.
Kemudian surat tersebut direspon dengan baik oleh DPRD, dengan menyarankan kepada pengurus HMI agar surat tersebut disampaikan untuk tujuan bersilaturrahmi. Kemudian pada tanggal 8 April 2021, pengurus HMI cabang Bukittinggi menyampaikan surat No.69/B/SEak/08/1442 perihal mohon silaturahmi
Sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang tetap selalu menanggapi setiap surat yang masuk, DPRD telah merespon dengan baik, dengan telah mengagendakan Pertemuan tersebut melalui Rapat Bamus DPRD, pertemuan tersebut dilaksanakan, Senin 17 Mei 2021,” ujar Ketua DPRD Bukittinggi, Herman Sofyan, didampingi anggota DPRD lainnya.
Pada jadwal yang telah ditetapkan tersebut, lanjutnya, DPRD telah memfasilitasi pertemuan silaturrahmi dengan baik. Walaupun yang menandatangani surat permohonan untuk silaturrahmi tidak hadir dan tercatat sebagai pengurus HMI Bukittinggi periode 2019-2020, DPRD tetap memfasilitasi pertemuan tersebut.
Pada awal pertemuan Ketua DPRD telah menjelaskan, mengenai prosedur administrasi dan penjadwalan kegiatan DPRD yang menyebabkan pertemuan dengan HMI tersebut sedikit terlambat.
Kemudian, di awal pertemuan tersebut DPRD telah memberikan waktu kepada perwakilan HMI yang hadir untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan dari HMI untuk melakukan pertemuan dengan DPRD.
Permasalahan terjadi berawal dari penyampaian sambutan yang dirasa kurang pas dari Perwakilan HMI. Pada awal sambutannya, HMI sudah menyampaikan kekecewaan kepada DPRD karena menganggap pertemuan ini sudah sangat terlambat direspon DPRD.
Agar kondisi dan situasi pertemuan tetap kondusif, maka DPRD mempertanyakan mengenai kehadiran ketua umum dan sekretaris umum yang menandatangani surat yang ditujukan ke DPRD, agar pertemuan tidak lari dari maksud dan tujuan.
Karena adanya bahasa bahasa dari HMI yang seakan-akan menjustice dengan memberikan rapor merah ke DPRD, menggembok DPRD, mengatakan DPRD mandul dan juga jalannya pertemuan sudah kurang kondusif. Maka pembicaraan rapat sudah tidak terkontrol dan tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan dilaksanakan pertemuan.
Oleh karena itu, diawali dengan keputusan HMI untuk meninggalkan rapat, maka DPRD mengambil sikap untuk menutup pertemuan dengan HMI tersebut. Anggota DPRD Bukittinggi, Syaiful Efendi, yang juga.
Ketua Bapemperda DPRD Bukittinggi menambahkan, pihak DPRD telah beritikad baik untuk menerima kehadiran dari HMI. Namun, dalam pertemuan, oknum mahasiswa dinilai kurang memberikan pernyataan dan sikap yang baik.
“Setiap kami berbicara selalu dipotong. Bagaimana kami menjelaskan titik persoalannya. Etika berbicara dengan orang yang lebih tua pun tidak ada. Ini sangat kami sesalkan. Kami terus berupaya maksimal menjalankan amanah dan tugas sebagai anggota DPRD. Tapi sepertinya beberapa dari mereka tidak mengetahui apa fungsi dan tugas DPRD, kami jelaskan, pembicaraan kami dipotong. Kami berharap, mari kita saling menghargai. Siapapun boleh sampaikan aspirasi, tapi tentu dengan etika yang baik pula, sesuai dengan prosedurnya juga ,”jelasnya. (pry)
