PDG.PANJANG, METRO
Memaksimalkan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padangpanjang kembali merancang sistem strategi pelayanan publik. Hal itu diungkapkan Kadisdukcapil setempat Maini, agar sistem dapat mempermudah mempercepat pengurusan.
“Kualitas pelayanan dukcapil harus berstandar ISO 9001, ini sebuah target yang harus kami capai. Namun, dengan komitmen bersama di jajaran Dukcapil kami bisa mencapai target. Buktinya kami berhasil mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015 Dari BSI (British Certificate International),” ujar Maini,
Untuk mendapatkan standar ISO tersebut, lebih jelas Maini, Disdukcapil terus membenahi sarana dan prasarana kantor, pembenahan Sumber Daya Manusia, Perangkat lunak dan keras untuk pelayanan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Standar ISO 9001:2015.
“Kunci utamanya dari sebuah keberhasilan yang kami raih adalah, membangun komitmen bersama untuk mencapai tujuan organisasi, dan berkat kebersamaan yang saya bangun dan juga sikap tegas namun tetap terarah dan juga didukung oleh anggaran dari APBD, Dukcapil Kota Padangpanjang berhasil lebih cepat dari yang ditargetkan kepala daerah, “ jelas Maini.
Bentuk pelayanan Disdukcapil Kota Padangpanjang saat ini, seiring dengan program pemerintah wajib KTP. “Kita juga diberi target untuk melakukan perekaman KTP 37.844 dan dapat terealisasi 34.025 atau 89,91 persen. Mencapai, hasil itu, kami harus bekerja ekstra. Jika orang berjalan, kami harus berlari,” ujarnya.
Maini menjelaskan, sampai sekarang wajib KTP Kota Padangpanjang sudah melaksanakan perekaman 114,68 persen dari wajib KTP 40.313 jiwa m sesuai data layanan per 14 Januari 2021) pencapaian yang luar biasa yang dilakukan oleh “Tim Work” Dukcapil.
Mempersiapkan langkah kerja disdukcapil kedepannya merupakan satu hal penting dilakukan, kata Maini, terus berinovasi menyiapkan strategi pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan.
Dikatakan Maini, sejauh ini, disdukcapil telah memberi warna baru yang bersahabat meskipun melakukan perubahan sistem. Dari manual telah dikonversi ke digital, disdukcapil telah memberlakukan pelayanan secara online. Tidak hanya itu, pemangkasan waktu pengurusan, penyederhanaan persyaratan.
“ Kita tidak berhenti sampai disini. Saat ini kita tengah merancang strategi baru sebagai sarana pendukung Disdukcapil dalam melayani masyarakat 4 tahun kedepan,” ujar.
Selain mempertahankan sistem lama, pihaknya juga tengah berbenah terkait sistem pelayanan, mulai dari kualitas pelayanan, penataan kependudukan dan kepemilikan dokumen kependudukan, penataan kearsipan digital, penyajian data yang akurat, valid dan akuntabel.
Hak Akses Data
Untuk saat di Kota Padangpanjang sudah tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Padangpanjang telah memperoleh hak akses terhadap Data Perseorangan Penduduk.
Tujuh OPD tersebut terdiri dari Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPKBPPPA), Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Disperdakop UKM), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappeda).
“Data perseorangan merupakan data dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang tersambung dengan pusat data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” jelas Maini.
Data tersebut, tambahnya, dikonsolidasikan dan dibersihkan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tersimpan di Data Warehouse yang dikelola Kemendagri. Salah satu mekanisme pemanfaatan data perseorangan ini, katanya lagi, dimanfaatkan OPD melalui mekanisme web portal.
“Pemberian izin hak akses web portal ini, melalui persetujuan Dirjen Dukcapil Kemendagri. Sesuai dengan amanat Permendagri 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan,” ungkapnya.
Bagi OPD yang membutuhkan data valid by name by address, sebut Maini, dapat mengajukan permohonan user ID ke Disdukcapil. Saat ini, semua OPD itu telah menjalin kerja sama pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el.
“Namun demikian, pemberian hak akses haruslah melalui mekanisme yang sesuai dengan Permendagri 102 Tahun 2019,” tukasnya.
Selain itu, Maini Menjelaskan, UU Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 58 Ayat (4) menjelaskan bahwa data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Antara lain penggunaannya untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan tindak kriminalitas. (rmd)
