PADANG, METRO
Rancangan Rencana Pembangunan Jangan Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 disusun sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik, berpedoman pada visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
Sementara, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menyebutkan, musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) merupakan forum antar pemangku kepentingan, dalam upaya menyusun rencana pembangunan daerah.
Tujuannya, untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan, banyak tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi tahun 2021-2026. “Untuk itu, visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026, dapat menjawab tantangan dan masalah tersebut. Sehingga, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap Mahyeldi Ansharullah, saat membuka Musrenbang RPJMD Provinsi Sumbar tahun 2021-2026, Kamis (6/5) di Padang.
Hadir saat pembukaan musrenbang, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dr Hamdani, MM, MSi, Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy. Musrenbang juga diikuti Ketua dan Pimpinan DPRD Provinsi Sumbar, Bupati/Wali Kota se-Sumbar, Kepala OPD Provinsi Sumbar, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Sumbar, perwakilan rektor perguruan tinggi negeri dan swasta, perwakilan organisasi kelembagaan masyarakat. Musrenbang juga diikuti secara virtual melalui zoom meeting dengan kapasitas 1000 akun serta live streaming.
Mahyeldi Ansharullah menyebutkan, visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumbar 2021-2006 dijabarkan jadi tujuh tujuan dan 27 sasaran. Pertama, mewujudkan SDM sehat, unggul dan berdaya saing. Sasaran yang dicapai: (1) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, (2) menurunnya prevalensi stunting, (3) meningkatnya kualitas pendidikan, (4) meningkatnya kemandirian dan daya saing masyarakat.
Kedua, mewujudkan Adat Basandi Syara-Syara Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai falsafah kehidupan masyarakat. Sasaran yang dicapai: (1) meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK, (2) meningkatnya budaya literasi, (3) meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Ketiga, meningkatkan pendapatan petani. Sasaran yang dicapai: (1) meningkatnya pendapatan petani pertanian secara umum, yang meliputi sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, (2) meningkatnya ketahanan dan keragaman pangan masyarakat, (3) meningkatnya pendapatan petani hutan, dan (4) meningkatnya kawasan hutan yang dikelola masyarakat.
Keempat, mewujudkan perdagangan dan industri kecil/menengah (IKM) serta ekonomi digital tangguh dan berdaya saing. Sasaran yang dicapai: (1) Sumbar sebagai pusat perdagangan, (2) terwujudnya pelaku koperasi dan UMKM yang sejahtera, (3) terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor, (4) meningkatnya pertumbuhan investasi, (5) Sumbar sebagai pusat IKM, dan (6) meningkatnya peran ekonomi digital.
Kelima, meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sasaran yang dicapai: (1) meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumbar, (2) meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumbar.
Keenam, terwujudnya infrastruktur yang handal dan merata. Sasaran yang dicapai: (1) meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi, (2) meningkatnya kesiapsiagaan bencana, (3) mewujudkan lingkungan hidup berkualitas, (4) meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian,(5) meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan.
Ketujuh, meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani. Sasaran yang dicapai: (1) meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel, (2) meningkatnya kapabilitas birokrasi, (3) meningkatnya kualitas pelayanan publik.
Mahyeldi Ansharullah menyebutkan, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan dapat dilihat dari proses perencanaan dan penganggaran serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Di samping itu, ke depan tidak hanya fokus pada kerja, tetapi kinerja yang berorientasi hasil atau outcome.
“Karena itu, perlu optimalisasi proses perencanaan berbasis program yang mendukung pencapaian visi dan misi, serta program unggulan yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Sumbar tahun 2021-2026 yang dibahas hari ini, agar mendapatkan masukan penyempurnaan dari seluruh komponen pemangku kepentingan,” harapnya.
Pencapaian ini bisa terwujud dengan niat, upaya dan tekad bersama dalam berkoordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara Pemprov Sumbar dengan pemerintah kabupaten dan kota. Serta menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat serta perantau Minang.
Hal ini diamanatkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanana Pembangunan Nasional. Tujuannya, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang dan waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah, Tujuan lainnya, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
“Saya berharap, rencana dan harapan yang telah dirumuskan dalam Rancangan RPJMD ini, dapat dicapai dengan dukungan penuh dari kita semua. Peran serta seluruh elemen jadi kunci keberhasilan kita membangun Sumbar. Kami akan segera bekerja untuk mencapai target-target jangka pendek dan jangka menengah yang kita rencanakan,” harapnya.
Sementara, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kemendagri Dr. Hamdani, M.M, M.Si mengatakan, Pemprov Sumbar perlu merumuskan substansi RPJMD dengan percepatan transformasi struktural (sosial, pendidikan dan kesehatan). Termasuk akselerasi ekonomi dan keuangan digital, serta penguatan UMKM dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program unggulan;
Untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan pencapaian visi dan misi Gubernur Sumbar tahun 2021-2026, Pemprov Sumbar juga perlu memperhatikan pelaksanaan pemilu dan pemilukada tahun 2024.
Selain itu, untuk mengantisipasi kebutuhan program dan kerangka pendanaan yang inovatif, daerah perlu menginternalisasikannya ke dalam permasalahan, isu strategis, strategi dan arah kebijakan RPJMD.
Kepala Bappeda Provinsi Sumbar, Hansastri menyampaikan narasumber yang dihadirkan pada musrenbang tersebut, Gubernur Sumbar selaku keynote speaker, Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas RI, Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Duta Petani Milenial dan Praktisi Pariwisata.
Hasil yang diharapkan dari musrenbang ini adalah rumusan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 48 yang ditandatangani oleh perwakilan pemerintah daerah kabupaten/kota, Perangkat Daerah Provinsi Sumbar, dan setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan. (fan/adv)
