JAKARTA, METRO
Rencana pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dibahas Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, saat bertemu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Selasa (4/5) di ruang kerja Menteri PUPR di Jakarta.
Pada pertemuan itu, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan beberapa usulan pembangunan di Sumbar agar lebih diprioritaskan dan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. “Kita berharap, usulan tersebut nantinya dituangkan dalam APBN tahun 2022,” kata Mahyeldi Ansharullah.
Ada beberapa sektor yang perlu dipercepat pembangunan di Sumbar. Di bidang Bina Marga seperti pembangunan jalan yang telah diusulkan Kementrian PUPR melalui Konreg 2021 dan nantinya akan dianggarkan Rp120 miliar pada tahun 2022.
Juga ada pembangunan ruas jalan Bunga Tanjung ke Teluk Tapang Kabupaten Pasaman Barat, sepanjang 25 km dengan anggaran Rp343,65 miliar. Diharapkan dengan bantuan pemerintah dapat mempercepat pembangunan jalan tersebut.
Juga ada pembangunan ruas jalan Duku–Sicincin di Kabupaten Padangpariaman jadi agenda percepatan pembangunan yang nantinya jadi akses ke kawasan Main Stadium (Stadion Utama) Provinsi Sumbar dan Kantor Bupati Padangpariaman. “Ini juga telah kita usulkan kepada Kementerian PUPR melalui surat. Pembangunan jalan ini menelan biaya Rp242,99 miliar dengan volume pekerjaan 25.85 km,” ucapnya.
Kemudian ada pembangunan jalan yang masuk dalam prioritas dalam pertemuan itu. Yakni, pembangunan Fly Over Panorama Sitinjau Lauik sepanjang 2,6 km. Ini merupakan jalur logistik dan sering terjadi kecelakaan. “Pembangunan ini sangat mendesak dan telah dibahas sebelumnya dan telah di usulkan ke Kementrian Maritim dan Investasi. Juga telah diusulkan Kementerian PUPR melalui Konreg 2021,” sebutnya.
Akibat pembangun jalan ini, akan menimbulkan biaya sebesar Rp1.163 miliar. Selanjutnya, pengaspalan jalan menggunakan aspal buton juga dilakukan di ruas jalan Abai Sangir-Sungai Dareh sepanjang 41,70 km, dengan biaya Rp351.10 miliar. “Dengan adanya pengaspalan jalan ini, diharapkan memperpendek waktu tempuh dari dua jam menjadi dua jam,” tuturnya
Di Bidang Cipta Karya, Mahyeldi Ansharullah juga mengusulkan pembangunan Spam Regional Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi dalam pelayanan air minum layak dan aman. Kemudian pembangunan Gedung Kebudayaan Provinsi Sumbar. Pembangunan gedung ini merupakan lanjutan penyelesaian, berupa meubeller, panggung, tribun theater dan studio.
Selama ini anggara yang sudah terserap untuk pembangunan gedung ini sebesar Rp117 miliar. Sementara anggaran yang akan ditimbulkan sebesar Rp195.56 miliar. “Pembangunan ini juga kita minta disegerakan, yaki, pembangunan TPA Regional Kota Payakumbuh. Perluasan TPA alternatif sangat dibutuhkan karena jumlah sampah sudah overload. Pembangunan TPA ini butuh biaya Rp34 miliar,” tukasnya.
Selanjutnya Mahyeldi Ansharullah juga menjelaskan usulan di bidang irigasi yang menekankan pembangunan daerah irigasi (DI) Batang Batahan serta rahabilitasi DI Banda Laweh Sirukam. “Rehabiltasi DI Banda Laweh Sirukam dengan peningkatan saluran irigasi telah diusulkan ke Kementerian Koordinasi Maritim dan Investasi dan Kementerian PPN/Bappenas dengan kebutuhan biaya Rp24,25 miliar,” ungkapnya.
Kemudian usulan di bidang sungai, pantai dan konservasi, peguatan tebing. Yakni usulan normalisasi tebing dan normalisasi Batang Sikabau di Kabupaten Pasaman yang butuh biaya Rp300 miliar.
Termasuk juga perkuatan tebing dan normalisasi Batang Tapan di Kabupaten Pesisir Selatan. Khusus Batang Tapan, pembebasan lahan akan dilakukan oleh Pemkab Pesisir Selatan, dengan anggaran sebesar Rp501,08 miliar.
Terakhir, Mahyeldi Ansharullah mengusulkan pembangunan di Bidang Perumahan dan Pemukiman Menteri PUPR dengan menekankan pada penyediaan rumah khusus, rumah susun dan rumah susun sewa (rusunawa). “Untuk usulan rusunawa di pondok pesantren di beberapa lokasi dan juga untuk ASN, telah kita usulkan. Keseluruhan diperlukan dana sebesar Rp7,5 triliun,” sebut Mahyeldi Ansharullah.
“Kita berharap melalui Menteri PUPR ini, semua dari usulan kita bisa direalisasikan pada APBN tahun 2022,” harapnya.
Menanggapi usulan dari Gubernur Sumbar itu, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono sangat merespon dan siap membantu. “Intinya kami sudah mendengar semua usulan dari Pak Gubernur Mahyeldi dan kami siap membantu untuk percepatan pembangunan Sumbar,” ucap Basuki Hadimuljono.
Basuki Hadimuljono juga menambahkan, untuk mendapat bantuan pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah harus pro aktif mengusulkan dan menginisiasi pembangunannya terlebih dahulu. Selanjutnya, kekurangan bisa dibantu pemerintah pusat dengan dana APBN. “Ini akan menjadi perhatian untuk pelaksanaan program 2022,” ujar Basuki Hadimuljono.
Khusus Pembangunan Stadion Utama Sumbar, Menteri PUPR menganjurkan agar berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi.
Pada pertemuan tersebut, Menteri PUPR didampingi Sekjen Kementerian PUPR, M. Fatah dan Haryono, Kepala Pusat Strategi Kebijakan. Sementara Gubernur Sumbar didampingi Kepala Dinas PUPR Sumbar, Fathol Bari, Kepala Balitbang Sumbar, Reti Wafda, Kepala Dinas PSDA Sumbar, Rifda Suriani, dan Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP Sumbar, Maswar Dedi.(fan)
