PADANG, METRO
Eksepsi atau nota keberatan yang diajukan Dona Sari Dewi (38), mantan manajer Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), di Kawasan Pengambiran Ampalu Nan XX, yang menjadi terdakwa dugaan kasus korupsi, disangkal Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang.
Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Padang, Kamis (22/4), JPU menyebutkan bahwa, surat dakwaan telah memenuhi unsur pasal 143 ayat (2) KUHP.
“Surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 143 ayat (2) KUHP,” kata JPU Silvia bersama tim saat membacakan, tanggapan eksepsi di hadapan majelis hakim.
Selain itu, JPU menyebutkan bahwa, PH terdakwa tidak berdasarkan pada pasal 156 ayat (1) KUHP. “Keberatan dari PH terdakwa, sudah memasuki pokok perkara. Maka dari itu, eksepsi PH terdakwa haruslah ditolak. Menyatakan surat dakwaan, nomor reg PDS-01/Pds/03/2021, tanggal 31 Maret 2021, dengan terdakwa Dona Sari Dewi, telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHP, menyatakan perkara ini tetap dilanjutkan,”ujarnya.
Terhadap tanggapan tersebut, sidang yang diketuai oleh Rinaldi Triandoko dengan didampingi hakim Elisya Florence dan Hendri Joni, akan membacakan putusan sela pada pekan depan.
Usai sidang, terdakwa yang didampingi PHnya yaitu, Fadhli Marta Saputra, Aulia Rahman, bersama tim, langsung keluar dari ruang sidang dengan pengawalan Kejari Padang, untuk menuju sel Anak Air Padang.
Sebelumnya, dalam dakwaan JPU disebutkan, pada tahun 2010 terdapat dana Kridit Mikro Kecil (KMK) untuk KJKS BMT sebesar Rp 300 juta. Dimana dana tersebut bersumber dari dana hibah bersyarat, pemerintah Kota Padang ke pemerintah kelurahan dan diterima serta masuk ke BRI, atas nama KJKS BMT Pengambiran Ampalu Nan XX Kota Padang.
Dalam kegiatan tersebut berjalan, tidak dilakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dilakukan secara rutin setiap tahun. Sehingganya menyebabkan tidak tersampaikan laporan kepada anggota dan tidak transparan.
Terdakwa selaku menejer atau pengelola dalam penyaluran pembiayaan anggota, memang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan panduan operasional manajemen.Dimana setiap anggota yang meminjam hanya dua atau tiga kali, tetapi ada anggota yang tidak pernah melakukan pinjaman sama sekali.
Pada tahun 2013, tidak ada anggota yang melakukan peminjaman. Namun namanya, terdapat dalam daftar penerima pembiayaan, bahkan dengan pinjaman yang cukup besar dari pinjaman sebelumnya.Tak hanya itu, anggota yang tidak memiliki pinjaman pada umumnya ada tunggakan angsuran pinjaman.
Anggota yang tidak melakukan peminjaman pada tahun 2013, dan namanya ada di dalam daftar penerima. Terdakwa pun, melakukan reschedule, dimana anggota yang mengalami kemacetan dalam pembayaran,selama enam bulan hingga satu tahun, tunggakannya ditambah dengan bunga, guna menutupi tunggakan akad dari anggota.
Dari pencarian atau transaksi-transaksi, uang dengan jumlah Rp 942.550.000, berada pada terdakwa melakukan manipulasi laporan keuangan serta tidak ditanda tangani oleh pengurus. Sehingganya hal tersebut, bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang ada.
Dari hasil laporan pemeriksaan khusus, atas audit tujuan tertentu perhitungan kerugian keuangan negara daerah pada KJKS BMT, Pengambiran Ampalu Nan XX, Kota Padang. Terdapat kerugian keuangan negara, sebesar Rp300 juta.(hen)
