SAWAHAN, METRO
Tidak terima di PHK secara sepihak, karyawan Grand Zuri Hotel mengadu DPRD Padang, Selasa (20/4). Basir (40), mantan karyawan Grand Zuri Hotel ini melapor jika, dia diberhentikan pihak hotel tanpa sebab sejak 20 Maret lalu.
Selain diberhentikan tanpa sebab, Basri mengaku juga tidak dibayarkan haknya oleh manajemen hotel. “Saya ke DPRD minta keadilan dan ingin difasilitasi persoalan ini. Untuk hak yang tak dibayarkan itu sekitar 9 bulan. Saya sudah bertanya ke manajemen hotel, namun sampai sekarang tak direspon,” kata Basri dihadapan Wakil Ketua DPRD Padang Ilham Maulana, kemarin.
Basri juga menyebut, dia telah menyampaikan masalah tersebut ke Disnaker Padang. Disnaker berjanji siap mengawal dan menyelesaikannya. “Saya telah kirim surat ke Disnaker dan berharap titik terangnya segera didapat,” imbuh Basri.
Sekretaris Disnaker Padang, Desemberius menyampaikan pihaknya siap menuntaskan masalah itu dengan baik serta akan memediasi dengan pihak hotel. Apa sebab dari masalah ini dan kenapa bisa terjadi. “Kita siap duduk bersama menyelesaikan masalah ini,” kata Desemberius.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Padang, Ilham Maulana yang menerima pelapor Basri mengaku, siap membantu persoalan karyawan hotel itu. Selain itu, Disnaker diminta ikut mendampingi Basri.
“Kita siap kawal kasus ini, jika perlu pihak hotel dihadirkan ke DPRD. Agar jelas intinya dan pihak pelapor tak dirugikan banyak,” kata kader Partai Demokrat ini.
Ia meminta agar pelapor bersabar menanti penyelesaian masalah ini karena beberapa hari ke depan agenda wakil rakyat Bimtek ke Jawa.
“InsyaAllah dalam pekan depan kita akan tuntaskan masalah ini,” tuntas Ilham.
Bukan Di-PHK
Dihubungi, GM Hotel Grand Zuri Padang, Zuri Yanti membantah jika Basri di PHK. Namun pelapor yang mengundurkan diri. Setelah diterima surat dari pelapor, pihak hotel memproses dan diakomodir.
Sepekan usai surat mundur masuk, pelapor tak jadi mundur dan minta hak dibayarkan selama 9 hulan. Sementara pelapor baru 3 bulan kerja.
“Surat mundur masuk 4 Maret 2021 dan pihak hotel dituntut tak bayar hak. Itu tak benar,” paparnya. (ade)
