SAWAHAN, METRO
Pengukuhan dan pelantikan 180 pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Padang diduga melanggar sejumlah aturan terkait mutasi pejabat. Pelantikan, dilakukan di Ruang Bagindo Aziz Chan, Balaikota Padang Aie Pacah, Kamis (15/4) lalu berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor: 821.21/245/SK-BKPSDM/2021.
Setidaknya, ada sejumlah pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Wali Kota Padang. Pertama, pelantikan Andri Yulika sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM dan dipindahkan dari posisinya sebagai Inspektur. Bahkan, calon penggantinya tidak hadir diduga karena tahu ada kekeliruan dalam pengambilan keputusan.
Pelanggaran tentang “pencopotan” Andri Yulika itu diduga terkait PP 17/2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11/2017 tentang Manajemen ASN. Pada Pasal 132 (1) Pengisian JPT melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dalam satu instansi maupun antar instansi dapat dilakukan melalui uji kompetensi di antara pejabat pimpinan tinggi. Kedua, mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. sesuai standar kompetensi Jabatan; b. Dan telah menduduki Jabatan paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun. Kemudian, pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Selanjutnya, juga diduga melanggar PP 72/2019 tentang Perubahan atas PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 99 B. Pertama, gubernur sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi inspektur Daerah provinsi dan inspektur pembantu Daerah provinsi terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Menteri. Kedua, bupati/wali kota sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi inspektur daerah kabupaten/kota dan inspektur pembantu Daerah kabupaten/kota terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat.
Diduga juga melanggar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/4070/SJ perihal Konsultasi Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Inspektur Daerah dan Konsultasi Pemberhentian atau Mutasi Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah. Konsultasi pemberhentian atau mutasi inspektur daerah dan/atau inspektur pembantu daerah kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
Ketua Komisi I DPRD Padang, Elly Thrisyanti menilai, Wako Padang melakukan sertijab pejabat eselon barus ada kajian dan perencanaan, agar ASN yang ditempatkan tak salah tempat dan pejabat yang ditukar benar benar mampu bekerja di OPD itu.
“Wali Kota memang miliki hak dalam hal mutasi. Namun koordinasi dengan BKPSDM perlu dilakukan,” ujar Elly, kepada POSMETRO.
Ia menyampaikan, dalam pelaksanaan rotasi tentu harus ada dasarnya dan aturannya perlu dijalankan sesuai UUD yang ada. Supaya kesalahan tak terjadi dan mutasi jabatan tidak menjadi sorotan banyak pihak.
Menariknya, pelantikan itu juga diduga melanggar PP 17/2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11/2017 tentang Manajemen ASN Pasal 132 karena melantik dua pejabat yang akan memasuki masa pension tahun 2021 ini. Mereka adlah Hermen Peri dari Staf Ahli Pembangunan Ekonomi dan Keuangan, jadi Kadis PUPR yang emasuki masa pensiun TMT 1 Agustus 2021. Berikutnya, Suardi, Kepala BKPSDM pindah ke Dinas Nakerin yang memasuki masa pensiun TMT 1 Oktober 2021.
Pelanggaran lainnya diduga terjadi dalam pemindahan Arfian, Kadis Pariwisata jadi BKPSDM. Diduga tak sesuai dengan PP 17/2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11/2017 tentang Manajemen ASN Pasal 132. Yang bersangkutan sedang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II di LAN-RI Jakarta.
Selanjutnya, Medi Iswandi, Kepala Bappeda jadi Staf Ahli Kemasyarakatan dan SDM, PP 17/2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11/2017 tentang Manajemen ASN Pasal 132.
Ada Yenni Yuliza, Kadis PUPR mutasi menjadi Kepala Bappeda, PP 17/2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11/2017 tentang Manajemen ASN Pasal 132. Yenni sedang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II di LAN-RI Jakarta.
Juga diduga terjadi pelanggaran terhadap pelantikan beberapa orang pejabat Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV) yang lepas jabatan (non job), 1 orang diantaranya yaitu Marwansyah Kepala Bidang Pada Dinas Kominfo yang sedang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat III.
“Kepala daerah mesti minta rekomendasi ke gubernur, Mendagri dan dulu. Jika tak ada izin, jangan lakukan,” lugas Elly.
Elly berharap masalah rotasi dan mutasi jabatan tak menuai konflik seperti saat sekarang dan ASN yang diamanahkan duduk benar benar sesuai kompetensi dan keahliannya. “Tempatkanlah pejabat itu sesuai kemampuannya, dan jangan asal cokok saja,” paparnya.
Terpisah, Sekda Kota Padang Amasrul yang dikonfirmasi perihal mutasi pejabat ini, hanya menjawab singkat. “Tanya saja ke wali kota karena itu kewenangannya,” singkat Amasrul.
Sementara informasi yang dihimpun POSMETRO, hari ini, Rabu (21/4), Komisi ASN juga telah menengahi persoalan ini bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi. Pertemuan itu juga akan membahas pelanggaran yang diduga dilakukan saat pelantikan pejabat Pemko Padang. (ade)
