Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi.Dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah.
Secara ekonomi makro ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi marginal productivity of private capital, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi.
Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi,peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja,serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi, yaitu keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja.
Karena itu, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, berkomitmen memprioritaskan perbaikan infrastruktur atau ruas jalan provinsi pada seluruh kabupaten/kota Di Sumbar. Perbaikan tersebut, harus berjalan optimal meski keuangan daerah terbatas.
Sekretaris komisi yang membidangi pembangunan itu, Lazuardi Erman mengatakan perbaikan seluruh jalan provinsi merupakan salah satu program prioritas komisi.
Menurutnya, adanya pembangunan infrastruktur yang merata di daerah akan banyak memberi manfaat yang kelak dirasakan masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang masif dan terencana diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah nantinya.
Pada tahu lalu, pelaksanaan perbaikan jalan tidak berjalan optimal mengingat anggaran banyak dialihkan untuk penanggulangan Covid-19.Tahun 2021, komisi akan memetakan kembali seluruh jalan yang harusnya telah diperbaiki namun belum terlaksana.
Dia merincikan ada beberapa ruas jalan yang akan dikerjakan dalam waktu dekat seperti, jalan provinsi di Simpang Gudang Padang Luar, Kota Bukitinggi. Ada juga beberapa titik di Kabupaten Pasaman dan Tanah Datar. Jika nanti tidak semuanya terlaksana, komisi tetap memprioritaskan perbaikan.
“ Meski dalam keterbatasan anggaran, namun komisi telah memiliki data beberapa titik yang sangat krusial,” katanya.
Dia mengatakan untuk percepatan pembangunan daerah, seluruh sektor butuh sentuhan anggaran dari pemerintah provinsi, Begitupun pemantapan dan perbaikan jalan.
Meski dalam keterbatasan anggaran bukan berarti pekerjaan harus dilalaikan, namun harus dioptimalkan demi kepentingan masyarakat luas.
“ Seluruh perkerjaan jalan yang menggunakan dana provinsi harus berjalan optimal, “ tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Sumbar Mario Syahjohan berharap pelaksanaan proyek strategis yang didanai oleh anggaran provinsi (APBD) di delapan daerah pemilihan (dapil) harus berjalan optimal pada tahun 2021.
“ Pengerjaan proyek strategis harus berjalan optimal sehingga output yang dihasilkan bisa berdampak positif terhadap percepatan pembangunan ekonomi daerah, “ katanya.
Mario berpendapat, fokus pada pembangunan infrastruktur jalan raya sangat penting karena juga berkaitan langsung dengan upaya pembangunan di sektor pariwisata, yang menjadi salah satu andalan Sumbar.
Program pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari implementasi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat. Jadi, pembangunan tidak lagi terfokus di Pusat Kota Saja akan tetapi di seluru daerah di Sumatra Barat.
“Akses jalan ke tempat wisata ini harus mumpuni. Misalnya, ke lokasi wisata yang sudah diakui secara internasional seperti Pulau Mandeh dan Pesona Seribu Rumah Gadang. Kita berharap Presiden nantinya juga mengabulkan usulan pembangunan Jalan Raya Kambang – Muara Labuh,” katanya lagi.
Mario mengatakan, seluruh perbaikan maupun pengerjaan jalan akan dituangkan dalam revisi RPJPD. Regulasi itu telah memasuki tahap pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Kita harap ini lekas selesai dan ditetapkan sebagai Perda,” pungkasnya.(*)
