SIJUNJUNG, METRO
Meski telah memperoleh peringkat kategori sehat sebagai salah satu badan usaha milik daerah (BUMD), Perumda Air Minum Tirta Sanjung Buana milik Pemkab Sijunjung terus melakukan peningkatan kualitas dan pelayanan. Di antaranya melalui kerjasama dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara dengan Kejaksaan Negeri Sijunjung.
Kerjasama itu bertujuan untuk memperoleh pendampingan dalam hal perdata dan tata usaha negara yang merupakan salah satu fungsi kejaksaan negeri sebagai tindakan pencegahan. Sehingga diharapkan mampu memberikan manfaat dan mendorong kinerja Perumda Tirta Sanjung Buana. “Kerjasama ini dibentuk sebagai pendampingan dari pihak kejaksaan dalam beberapa aspek seperti, tata cara pengelolaan dana hibah, persoalan penagihan tunggakan dan pendampingan gugatan secara perdata yang mungkin saja muncul di kemudian hari,” tutur Dirut Perumda Tirta Sanjung Buana, Doni Novriedi.
Dijelaskan, perlunya pendampingan tersebut dikarenakan Perumda yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat dilapangan, sehingga munculnya persoalan secara perdata sangat rentan terjadi. “Persoalan penagihan tunggakan sering terjadi, kemudian masalah dilapangan saat perbaikan jaringan yang kerap kali bersentuhan dengan masyarakat. Dengan pendampingan dari kejaksaan semua persoalan yang menyangkut perdata dan tata usaha negara bisa dicegah serta diselesaikan dengan baik,” jelas Doni.
Hal yang demikian, kata Doni, menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Perumda itu sendiri. “Orientasi kita tetap pada peningkatan kinerja serta pencapaian pelayanan yang maksimal. Sehingga setiap persoalan yang muncul ataupun meminta pertimbangan terkait pengambilan kebijaka bisa dikonsultasikan dengan pihak kejaksaan, agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” lanjut Doni.
Penandatanganan kerjasama itu berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Sijunjung pada Kamis (1/4). Dihadiri langsung Kajari Sijunjung, Efendri Eka Saputra, Direktur Perumda Doni Novriedi, Kasi Datun Fengky Andreas, Badan Pengawas Perumda, Jon Kanedi beserta jajaran dari kedua lembaga.
Kajari Sijunjung, Efendri Eka Saputra SH MH mengatakan, Tupoksi kejaksaan bukan semata pada penindakan saja. Kerjasama dalam hal pendampingan sebagai upaya pencegahan juga menjadi tugas dan fungsi kejaksaan sesuai yang termaktub dalam perundangan. “Ini salah satu upaya pencegahan, jadi bukan hanya semata-mata penindakan. Karena kerjasama seperti ini bisa dilakukan kepada lembaga pemerintah ataupun BUMN dan BUMD. Tapi bukan semata kita dari kejaksaan yang meminta, tergantung lembaganya itu sendiri, membutuhkan kerjasama seperti ini atau tidak. Bagi yang ingin kerjasama itu bisa,” terang Efendri.
Efendri Eka Saputra menyampaikan, jangan ada timbul persepsi kalau kerjasama ini hanya sebagai bemper saja. Atau pandangan pesimis lainnya. “Kami berharap kerjasama ini hendaknya punya nilai dalam peningkatan kinerja PDAM itu sendiri. Sehingga bisa lebih maju dengan adanya ini. Terasa ada manfaatnya, dan layanan bisa mencapai 99 persen, sehingga berdampak untuk daerah,” kata Efendri.
Perumda Tirta Sanjung Buana semenjak beberapa tahun terakhir tidak lagi menerima subsidi dari APBD Kabupaten Sijunjung. Dengan kondisi perusahaan yang sehat, kucuran APBN dari kementrian serta provinsi mencapai miliyaran setiap tahunnya berhasil diperoleh. Disisi lain, pendapatan setiap bulannya mencapai Rp1,2 miliar, dan menjadikan Perumda Tirta Sanjung Buana terbaik di Sumbar ditingkat kabupaten.
Sedangkan Kasi Datun Kejaksaan Sijunjung, Fengky Andreas menerangkan, hasil kerjasama dengan pemerintah daerah sudah banyak dibuktikan. “Sejak tahun 2018 banyak perkara Datun yang telah dilakukan di Kejari Sijunjung, terutama pada perkara di Pemda. Hasil dari kerjasama itu telah menyelamatkan aset dan keuangan negara,” terang Kasi Datun Kejari Sijunjung.
Setidaknya, sejumlah pelayanan bisa dimanfaatkan melalui kerjasama ini seperti, bantuan hukum, pelayanan hukum, pendampingan hukum, mediator dan lainnya.
“Sebagai contoh, jika ada masalah tunggakan dan penagihan, kita bisa bantu penyelesaiannya. Semua persoalan hukum bidang perdata akan kita lakukan pendampingan. Selain itu, PDAM juga bisa berkonsultasi dan meminta audit terkait kebijakan dan pengelolaan keuangan kepada kejaksaan, agar tindakan yang diambil tidak menyalahi ketentuan hukum,” paparnya.
Terkait profesionalitas, pihaknya menjamin akan hal itu. “Jika muncul persoalan melalui gugatan secara perdata, kami selaku jaksa pengacara negara akan mengikuti kaedah lawyer. Asas yang diterapkan sama yaitu, menjaga kerahasiaan pemohon. Bahkan jika ada penyimpangan yang muncul di kemudian hari silahkan laporkan,” pungkas Fengky Andreas.
Pendampingan yang bisa dilakukan oleh kejaksaan sesuai ketentuan perundangan meliputi lembaga pemerintahan, BUMN dan BUMD. “Jadi dasar untuk kerjasama ini ada aturannya. PDAM posisinya sebagai BUMD, karena pendampingan tersebut untuk lembaganya bukan perseorangan. Karena jika lembaga swasta kita tidak bisa lakukan ini,” tambahnya. (ndo)
