PADANG, METRO
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatra Barat Brigjen Pol Khasril Arifin mengatakan persentase penyalah gunaan narkoba di Sumbar sudah sangat menghawatirkan. Hal ini dibuktikan hampir setiap dilakukan pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba.
Hal ini disampaikan Brigjen Pol Khasril Arifin pada saat hearing dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat, Rabu (31/3), di gedung rapat utama DPRD Sumbar.
Dalam Program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkoba (P4GN) perlu keseriusan serta keterlibatan semua pihak dan pemangku kepentingan. Di sisi lain, BNNP Sumbar terkendala sarana dan prasarana dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.
“Sumbar merupakan perlintasan bagi pengedar narkoba. Pintu masuknya jelas dan sudah terpetakan. Untuk ganja, masuknya dari Pasaman. Ganja ini dibawa dari Aceh, Medan, dan masuk ke Sumbar melalui Pasaman. Yakni lewat jalan darat. Sedangkan untuk sabu dan ekstasi terpantau masuk dari Pekanbaru, Riau melalui Kabupaten Limapuluh Kota,” paparnya.
Untuk itu, BNNK yang berada didaerah perbatasan perlu ditingkatkan kesiagannya.. “Data nasional tak ada desa yang bebas dari narkoba. Ini artinya juga di Sumbar. Apalagi Presiden Joko Widodo sudah menyatakan perang melawan narkoba,” katanya.
Untuk di Sumbar, BNNP terus melakukan sejalan antara pencegahan dan pemberantasan. Selain melakukan penangkapan pada pengguna dan pengedar narkoba, juga dilakukan sosialisasi pencegahan.
Dalam upaya penangkapan pengguna dan pengedar narkoba, dirinya tak menampik masih kekurangan sarana dan prasarana. Sehinga upaya penangkapan terkesan kurang maksimal. Dia mencontohkan kurangnya kendaraan operasional petugas. Belum lagi sarana berupa kendaraan laut berupa kapal. “Ini salah satu dilema kita di BNNP,” katanya.
Sedangkan untuk sosialisasi, pihaknya juga terkendala anggaran dan sarana. Saat ini, untuk sosialisasi ada pihak lainnya yang membantu, seperti pemasangan spanduk, baliho, dan lainnya.
Ketua DPRD Sumbar Supardi menyampaikan, setelah mendengar paparan BNNK dan melihat kenyataan saat ini, pihaknya mendukung sepenuhnya upaya dan kinerja BNNP dalam penanggulangan bahaya narkoba di Sumbar.
Terkiat dengan sarana dan prasarana BNNP yang dinilai belum maksimal, DPRD akan membantu mengkoordinasikan dengan pihak Pemprov Sumbar. “Berat tugas BNN saat ini. Kita akan mendukung kinerja BNN di Sumbar. Tenti sesuai dengan kewenangan kita,” katanya.
Asisten II Pemprov Sumbar Benny Warlis yang juga hadir dalam hearing tersebut mengakui ada keterbatasan provinsi dalam membantu kinerja BNNP. Meski demikian, karena ini demi kamaslahatan masyarakat, Pemprov Sumbar akan membantu sesuai dengan aturan yang berlaku.”Kita akan bantu sesuai dengan ketentuan,” pungkasnya.(hsb)
