JAKARTA, METRO
Mayoritas publik mengetahui telah terjadi konflik di Partai Demokrat (PD). Hal itu diketahui dari hasil survei teranyar Charta Politika berjudul Evaluasi Kebijakan, Aktivitas Masyarakat, dan Peta Politik Triwulan I 2021. Sebanyak 51,9 persen responden mengetahui ada konflik di PD. Sisanya 23,1 persen responden tidak mengetahui ada konflik di partai berwarna kebesaran biru itu.
“Sisanya 25,0 persen tidak menjawab atau tidak tahu konflik di PD,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam pemaparan hasil survei pihaknya secara daring, Minggu (28/3).
Survei Charta Politika kemudian menanyakan lebih lanjut kepada para responden yang mengetahui konflik di tubuh Partai Demokrat. Responden yang tahu ditanya sikapnya soal hasil KLB PD yang menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum partai berlambang segitiga merah putih itu.
Sebanyak 37,6 persen responden mengungkapkan bahwa tidak setuju hasil KLB PD yang menyatakan Moeldoko sebagai ketua umum. Sebanyak 18,1 persen responden menyatakan setuju dengan hasil KLB PD di Deli Serdang.
Sisanya 44,3 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab kepantasan Moeldoko sebagai Ketum PD. “Sebetulnya banyak yang tidak merespons,” ujar Yunarto.
Kemudian responden yang tahu tadi juga ditanyai tentang kemungkinan pemerintah terlibat dalam konflik di PD. Hasilnya 51,3 persen responden percaya pemerintah tidak terlibat dalam konflik di PD. Kemudian 15,7 persen responden menyatakan pemerintah terlibat. Sisanya 33,1 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab.
“Saya kira ini kabar baik bagi pemerintahan Joko Widodo, karena jumlah yang menyatakan tidak terlibat lebih banyak,” beber dia. Charta Politika diketahui menggelar survei pada 20-24 Maret 2021. Survei dilakukan dengan metode wawancara telepon. Jumlah sampel dalam survei ini sebanyak 1.200 responden. Kemudian survei menggunakan asumsi simple random sampling, angka margin of error 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (ast/jpnn)
