SOLOK, METRO
Ratusan tenaga kesehatan (Nakes) yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas se-Kabupaten Solok melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Kabupaten Solok, Kamis (25/3).
Mereka menuntut agar Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang disahkan beberapa waktu lalu, dilakukan revisi. Pasalnya, ratusan Nakes tersebut menilai Perbup belum berpihak terhadap peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan. Sementara di sisi lain, risiko pekerjaan mereka cukup tinggi.
Aksi unjuk rasa Nakes itu dimulai sekitar 10.00 Wib, rombongan diterima oleh ketua DPRD kabupaten Solok, Dodi Hendra dan anggota lainnya. Aksi semula yang dilakukan di halaman DPRD dilanjutkan dengan hearing di dalam ruang rapat dewan.
Juru bicara Nakes, Jasfian mengatakan, dalam Perbup nomor 4 tahun 2021 pasal X ayat 2, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang bekerja di BLUD rata-rata hanya 500 ribu rupiah.
“TPP dimasukkan dalam kelompok objektif lainnya tanpa memperhitungkan kriteria yang ada. Melalui DPRD, kami meminta untuk mendesak revisi lagi Perbup tersebut. Kami menilai jasa pelayanan tidak ada sangkut pautnya dengan TPP,” ungkapnya.
Sementara itu, Nakes lainnya, dr Riko Adiputra yang bekerja di RSUD Arosuka mengatakan, pihaknya sudah pernah mempertanyakan terkait TPP kepada pemerintah daerah.
“Kami sudah mencatat berbagai referensi tentang TPP dan menyampaikan kepada Sekda,” katanya.
Dari hasil diskusi dengan Sekda dan pihak terkait tentang TPP, dikatakan pemberian TPP senilai 500 ribu rupiah, karena Nakes sudah mendapatkan jasa pelayanan.
“Sedangkan keterangan dari berbagai media yang bersumber dari Permendagri, jasa pelayanan tidak ada sangkut pautnya dengan TPP,” terang dokter spesialis itu.
Selain itu, ada juga yang menyebut, ulasnya, tenaga kesehatan juga menerima insentif Covid-19, kenyataannya, tidak semua nakes menerima insentif.
“Hanya nakes yang menangani pasien Covid-19 yang menerima, seperti petugas IGD, isolasi. Banyak tenaga medis yang terkena Covid-19 dan juga tidak menerima insentif. Kami meminta, sesuaikan TPP dengan kelas jabatan dengan pegawai atau ASN lainnya,” pungkasnya. (vko)
