Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) mengingatkan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi untuk terus menggenjot produksi pertanian dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19 serta membuka peluang kerjasama dengan provinsi tetangga dalam hal peningkatkan kesejahteraan daerah.
“Gubernur harus menggenjot jajarannya agar petani meningkatkan produksi pertanian,” sebut Ketua Komisi II DPRD Sumbar Arkadius Dt Intan Bano di Padang, beberapa waktu lalu.
Komisi II yang membidangi persoalan perekonomian melihat hampir 52,8 persen masyarakat Sumbar yang berprofesi sebagai petani dan peternak dan kondisinya dalam keadaan sulit. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi juga harus memberikan insentif supaya para petani berproduksi. “Tidak hanya itu pemerintah juga harus hadir di tengah petani terutama saat harga komoditas turun,” kata Arkadius.
Katanya, sejak awal pihaknya sudah mengusulkan pembentukan BUMD bidang agronomi yang dapat membeli produk pertanian di saat harga turun. Menurutnya, ini juga sesuai dengan salah satu program kerja Gubernur Sumbar Mahyeldi.
Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga mengusulkan agar Pemerintah Provinsi segera menindaklanjuti kerja sama bidang pertanian dengan Provinsi Riau karena daerah tersebut berpeluang untuk menampung hasil produksi dari Sumbar.
“Riau masih kekurangan 150 ribu ton beras, 250 ribu ton benih apalagi saat ini sedang cetak sawah baru ini peluang yang harus segera diambil,” kata dia.
Menurutnya tidak hanya pertanian Riau juga kekurangan ikan termasuk benih untuk mengisi keramba, daging hingga sayur-sayuran. Ia menilai jika kerja sama ini bisa diwujudkan maka akan memperbaiki taraf hidup pertanian.
Arkadius juga menegaskan, kunci utama peningkatan perekonomian masyarakat terletak pada sektor pertanian. peningkatan itu dapat dilakukan dengan pengelolaan hasil pertanian secara maksimal sehingga dapat dirasakan langsung oleh petani.
“Tanah datar merupakan lumbung padi, bahkan surplus beras. Tapi untuk ikon produk kita tidak ada. inilah yang seharusnya kita utamakan,” kata Arkadius.
Selama ini, lanjut Arkadius, hasil pertanian terus meningkat, namun nilai jualnya sangat rendah di tingkat dasar. Bahkan, hasil produksi tidak banyak dinikmati petani.
Selain Sember daya alam, peningkatan Sumber Daya Manusia juga penting dalam peningkatan ekonomi. Jika kualitas SDM masyarakatnya bagus, tentu akan lebih mampu bersaing meningkatkan perekonomian.
“Untuk peningkatan sumber daya manusia, kita harus beri ruang kepada generasi muda untuk berkreativitas,” kata Arkadius.
Menurut Politisi Partai Demokrat ini, generasi muda merupakan titik utama dalam mencapai kemajuan daerah. Karena, mereka masih memiliki semangat yang tinggi dalam mengaplikasikan ilmu dan pengalamannya.
“Generasi muda kita harus maju, bahkan untuk magang ke daerah surplus atau keluar negeri sangat kita harapkan, kata Arkadius.
Selain itu, wawasan masyarakat tani dalam bidang pertanian harus ditingkatkan. Yakni dengan mengadakan sekolah lapangan pertanian kepada petani.
Sekretaris Komisi II DPRD Sumbar, Nurkhalis Datuak Bijo Dirajo menambahkan, baru baru ini komisi II DPRD Sumbar melakukan pertemuan dengan Pemprov Riau. Dalam pertemuan itu terungkap, banyak peluang kerjasama yang harus dimanfaatkan Sumbar untuk meningkatkan kesejahteraan daerah dengan provinsi Riau.
Khusus untuk beras Sumbar dalam posisi surplus 200 ribu ton dan bisa didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan daerah lain. Tidak hanya beras, lanjutnya, Provinsi Riau juga membutuhkan 82,2 persen pasokan daging sapi untuk konsumsi masyarakatnya. Provinsi Sumbar harus menangkap peluang-peluang yang ada.
“Secara geografis daerah kita memiliki alam yang potensial secara hasil maupun keindahan, Sumbar dan Riau merupakan provinsi yang bertetangga bahkan satu rumpun,” tambahnya.
Untuk itu, jika saling memenuhi kebutuhan maka akan tercipta harmonisasi yang akan berdampak positif terhadap pembangunan daerah. “Jangan hanya bertetangga namun tidak bisa saling memenuhi kebutuhan daerah,” tutupnya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Muhayatul juga mengatakan, pertanian mempengaruhi 23 persen Pertumbuhan Ekonomi (PE) Sumbar, sehingga perlu untuk diperhatikan dan dioptimalkan.
Pada tahun 2021, meski ada pengalihan anggaran untuk penanganan Covid-19, namun itu tidak sebanyak tahun 2020. Hal ini dikarenakan anggaran lebih difokuskan untuk langkah pemulihan ekonomi di daerah.
“Pemerintah kini terus berupaya melakukan pemulihan ekonomi daerah. Jadi anggaran untuk penanganan Covid-19 tahun 2021, menurun bila dibandingkan tahun 2020 lalu,” pungkasnya. (*)
