JAKARTA, METRO
Sebanyak 30 formasi aparatur sipil negara (ASN) baik CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paling banyak dibutuhkan pemerintah daerah tahun ini. Dari 30 formasi itu, yang paling banyak dibutuhkan adalah guru dan tenaga penyuluh. “Formasi yang terbanyak dibutuhkan adalah guru kemudian tenaga penyuluh,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Rabu (24/3).
Menurut Tjahjo, formasi ASN yang disiapkan pemerntah sekitar 1,275 juta. Tjahjo menegaskan anggaran untuk formasi ini sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Dia menjelaskan untuk pengadaan ASN di daerah, selain jabatan guru, pemerintah juga telah menentukan kebutuhan sekitar 189 ribu pegawai. Mantan menteri dalam negeri (mendagri) ini kemudain menyebutkan secara terperinci 30 formasi CPNS dan PPPK yang paling banyak dibutuhkan pemda.
575 Ribu Formasi CPNS dan PPPK 2021 Berpotensi Kosong
Sementyara itu dalam hal ini juga dijelaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan, usulan kebutuhan formasi CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) belum maksimal. Sampai hari ini, usulan formasi CPNS dan PPPK yang masuk baru 700 ribuan.
Padahal pemerintah sudah menganggarkan dana pengadaan aparatur sipil negara (ASN) tahun ini untuk sekitar 1,275 jutapeserta seleksi. Itu berarti formasi yang kosong sekitar 575 ribu.
“Ini alokasi belum tercapai karena masih terjadi tawar menawar dengan daerah,” kata Menteri Tjahjo dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan MenPAN-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), di Senayan, Rabu (24/3).
Dia menyebutkan, kuota yang tersisa banyak adalah untuk PPPK. Ada banyak tarik menarik antara pusat dengan daerah mengenai pemenuhan kuota PPPK. Sedangkan CPNS relatif terpenuhi. “Ini banyak daerah belum mengajukan usulan kebutuhan guru PPPK. Kalaupun mengajukan, usulannya tidak maksimal,” ucapnya.
Mantan Menteri Dalam Negeri ini menyebutkan, sebanyak 539 instansi pusat dan daerah sudah mengusulkan kebutuhan CPNS dan PPPK. Sedangkan 49 instansi sudah mengusulkan tetapi dokumennya belum lengkap.
Selain itu ada 32 instansi yang belum mengusulkan. Hal inilah kata Tjahjo yang terus dikawal KemenPAN-RB agar usulan segera dimasukkan. “Bagi instansi yang belum memasukkan usulan kebutuhan atau menyelesaikan dokumennya kami tunggu. Loket kami buka sampai akhir Maret ini,” ucapnya.
Seandainya kuota ASN 1,275 juta belum terpenuhi hingga akhir Maret ini, Tjahjo memastikan, kuotanya tidak akan hilang. Pemerintah akan mengalokasikan sisa kuotanya di tahun 2022. (esy/jpnn)
