AGAM, METRO
Pemkab Agam mengundang kepala SMA/SMK/MAN dan camat se-Kabupaten Agam dalam membicarakan kebijakan pendidikan di Kabupaten Agam di Aula Bappeda Agam, Selasa (23/3).
Rapat Koordinasi (Rakor) itu dipimpin Bupati Agam Andri Warman itu dihadiri Kadis Pendidikan Sumbar Adib Alfikri para kepala SMA dan unsur pimpinan daerah lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Agam Andri Warman menyebutkan, kegiatan ini untuk menjawab persoalan pendidikan di Agam dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). “Kita bergerak bersama, memacu peningkatan kualitas pendidikan di Agam. Maka, kita undang para kepala sekolah dan camat untuk berkolaborasi ,” ujar Andri.
Andri menambahkan, persoalan yang cukup serius di tengah masyarakat adalah masih banyak anak-anak putus sekolah akibat ekonomi orangtua kurang mampu. Disisi lain meskipun secara ekonomi kurang mampu, tidak sedikit juga di antara mereka memiliki kemampuan dan atau prestasi tinggi.
“Kita prihatin akan kondisi ini, perlu tekad bersama untuk menjawab persoalan pendidikan anak-anak kita,” tegas Andri.
Dari pengalaman dan perjalanan pendidikan yang ditempuhnya dulu, bupati Agam menekankan, bahwa tidak ada yang tidak mungkin selagi ada niat dan keinginan kuat. Hadirnya pemerintah, untuk menjawab persoalan masyarakat khususnya dunia pendidikan yang menjadi visi misi Bupati Agam. Salah satu gagasan yang disampaikan bupati adalah, memberikan bantuan beasiswa kepada anak yang putus sekolah dengan ketentuan anak berprestasi, yang berasal dari keluarga kurang mampu dan yatim, piatu atau ditinggalkan orangtua.
“Meskipun ide itu lahir dari saya, tapi tidak akan berjalan tanpa dukungan kita semua termasuk orangtua,”ujar Andri.
Terkait pembiayaan pendidikan, karena keuangan daerah yang kurang memadai, sementara waktu bisa dicarikan solusi apabila ada tekad seluruh stakeholder.
“Kita akan carikan melalui relasi yang kita punya. Kita akan gaet para donatur, organisasi Gebu Minang termasuk Baznas Agam. Insyaa Allah target kita 100 orang anak bisa kuliah tahun ini,” ujar Andri.
Menanggapi itu, Kadis Pendidikan Sumbar Adib Alfikri mengatakan, Pemprov Sumbar melalui Disdik mendukung penuh rapat kerja ini, karena persoalan pendidikan menjadi lokus dan misi pemerintah provinsi.
“Kita apresiasi Agam sudah memulainya lebih awal,” ujar Adib.
Menurutnya, banyak yang perlu dikerjasamakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah dalam hal kebijakan pendidikan khususnya kewenangan sekolah SMA/SMK di kabupaten dan kota. “Semua sudah diatur undang-undang. Baik terkait peningkatan SDM guru, maupun beasiswa siswa, termasuk peningkatan sarana prasarana sekolah,” jelas Adib.
Meskipun secara administrasi wewenang SMA sederajat berada di pemerintah provinsi, namun dukungan masyarakat maupun pemerintah daerah bukan berarti putus, namun sudah diatur sesuai tupoksinya.
“Saya berharap jangan sampai mengedepankan ego sektoral dalam mengelolanya. Mari sama-sama kita jaga rasa memiliki,” kata Adib. (pry)
