PADANG, METRO
Ratusan atlet PON Sumbar dari 29 cabang olahraga (Cabor) terancam kekurangan asupan gizi. Pasalnya, sudah 3 bulan kurang lebih mengikuti latihan, tapi belum juga mendapatkan uang saku hak mereka. Selain itu dikhawatirkan bakal membuat semangat latihan 178 atlet menjadi drop dan latihan ngadat. Sementara, mereka dituntut untuk berprestasi di ajang PON XX Papua 2021. Kondisi yang memprihatinkan ini karena sudah dua bulan lebih sejak Januari 2021 tidak menerima uang saku.
“Memang serba salah, karena sudah 3 bulan uang saku tidak terima. Sementara, uang tabungan sudah menipis, maka tidak pelak lagi saya kadang kadang terpaksa meminjam uang kepada teman,” ujar Atlet Tinju PON Sumbar Rola Laili Atika Nasution usai latihan bersama di Sport Hall GOR H Agus Salim Padang, Sabtu kemarin.
Rolla merupakan salah seorang petinju puteri kebanggan Sumbar di kelas 54 kini kebingungan, karena uang tabungannya sudah mulai menipis. Sehingga ia merasa bingung untuk mendapatkan transpor untuk mengikuti latihan.
Keluhan petinju putri cukup beralasan, karena ia belum punya pekerjaan tetap untuk mendapatkan uang guna menambah asupan gizi selama latihan. Harapannya satu-satunya, uang bulanan yang diberikan KONI Sumbar segera cair. “Saya sangat mengharapkan sekali dana bulanan KONI itu buat menambah gizi latihan. Bukan saya saja tapi semua atlet pasti mengharapkan dana tersebut,” ujar Rola.
Rolla merupakan salah seorang petinju yang sukses meraih medali emas pada Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) Bengkulu 2019 lalu, ia ditargetkan meraih medali emas untuk kontingen PON XX Papua. Namun, dengan kondisi macam ini apakah tuntutan tersebut bisa diwujudkannya? Tentu hal ini tak terbantahkan bisa membuat semangat atlet jadi kendor.
Sementara, Iwan Samurai, atlet Binaraga kebanggaan Sumbar meminta Pemprov Sumbar segera mencairkan dana pembinaan atlet. Sebagai atlet peraih medali emas di PON Papua, juga mengeluhkan lambannya uang saku keluar.
Sedangkan, Nanda Telambanua menyayangkan lambannya pencairan dana hibah KONI Sumbar. Jika pencairan dana hibah terebut melalui Pergub, seharusnya Pemprov Sumbar melalui SKPD terkait segera menyusun Pergubnya agar dana hibahnya segera cair. “Jika tidak disegerakan, mama atlet yang menjadi korban, kasihanilah kami yang sudah mati-matian berjuang meraih tiket PON,” ucap legenda angkat Sumbar ini.
Tahun 2021 ini, anggaran KONI Sumbar cukup kecil, sebelumnya KONI telah menganggarkan sebesar Rp 45 miliar. Namun, belakangan dipotong, akhirnya menjadi Rp 20 miliar. “Dana sebesar itu memang jauh dari cukup untuk mengejar prestasi di PON Papua,” jelas Syaiful, Ketua KONI Sumbar.
Disinggung belum cairnya dana Rp 20 miliar buat persiapan atlet, menurut Syaiful dia sudah dapat informasi dana itu sudah berada di kas Dispora Sumbar. “Jadi kita sifatnya menunggu kapan diberikan ke KONI,” katanya.
Kadispora Sumbar Bustavidia menjelaskan, dana KONI sebesar Rp 20 miliar masih berada di Badan keuangan daerah. Namun, untuk mencairkan tidak gampang harus ada beberapa mekanisme yang dilalui. “Misalnya RAB yang harus dievaluasi tim,” sebutnya.
Ketua Pelatprov PON Sumbar Togi Paruhun Tobing usai mempimpin latihan bersama atlet PON, meminta pengambil kebijakan segera melakukan pencairan dana. Selain itu ia mengharapkan Gubernur Sumbar mendengarkan aspirasi atlet dan segera mencairkan dana dana hibah tesebut. “Apapun mekanismenya hendaknya dicarikan jalan keluar secepatnya. Sehingga atlet dan pelatih tetap bersemangat latihan demi Sumatera Barat,” tegasnya.
Namun Togi mengharpkan, meminta atlet untuk semangat dan terus mempererat komitmen untuk prestasi Sumbar di PON XX Papua nanti. Jangan jadikan alasan belum cairnya uang saku untuk mengurangi spirit latihan.
Sekdaprov Sumbar Alwis mengatakan, dana hibah Koni Sumbar pencairannya memang perlu regulasi Pergub. Karena, Pergub tersebut hanya berlaku selama satu tahun. Maka dana hibah untuk kebutuhan atlet PON pada APBD 2021 dicairkan melalui Pergub. “Apalagi, sekarang Gubenur Sumbar baru tentu ia sebagai kepala daerah ingin melihat Pergub Dana Hibah Koni Sumbar tersebut,” ujar Alwis.
Ditambahkan Alwis, saat ini Pergub tengah berada pada Badan Keuangan Daerah (Bakeuda). (boy/heu)
