BUKITTINGGI, METRO
Sebanyak 11 orang anggota DPRD Bukittinggi dari daerah pemilihan (Dapil) Mandiangin Koto Selayan (MKS) melaksanakan reses pada masa sidang II tahun 2021. Reses secara berkelompok tersebut juga dihadiri sejumlah Kepala SKPD, Camat dan Lurah ini, dilaksanakan di lapangan kantor Camat MKS, Kamis (18/3).
Camat MKS, Erizal menyambut, baik pelaksanaan reses yang dilaksanakan Anggota DPRD dari dapil MKS ini. Reses kali ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Kami sebelumnya telah melaksanakan Musrenbang telah dilaksanakan. Selanjutnya, anggota DPRD hadir di tengah maayarakat, untuk berkominukasi langsung dengan warga. “Sehingga kebutuhan untuk kepentingan bersama dapat disampaikan. Istilahnya, manjapuik nan tatingga,” ungkap Erizal.
Salah seorang tokoh masyarakat kecamatan MKS, Heru Tuanku Nan Sati, menyampaikan, reses ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, untuk menyampaikan aspirasi yang tentunya harus merupakan sesuatu kebutuhan terkait kepentingan umum. Menjemput aspirasi oleh wakil rakyat ini tentunya sangat bermanfaat dan patut diapresiasi.
Reses bentuk pertanggungjawaban DPRD kepada masyarakat. Menghimpun, mendengar dan mengumpulkan aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan di parlemen dalam pembahasan bersama pemerintah kota. Aspirasi tentunya diharapkan merupakan kepentingan umum, yang akan diupayakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kita berharap, apa yang diharapkan dari reses ini dapat terlaksana dengan baik dan Anggota DPRD dari MKS dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat MKS untuk kesejahteraan kita bersama. Namun, masyarakat tentunya bisa menyampaikan aspirasi untuk kepentingan bersama, untuk pembangunan bersama, bukan untuk satu golongan. Terutama dalam peningkatan pembangunan infrastruktur,” ujar Heru.
Wakil Ketua DPRD Bukittinggi, Rusdy Nurman, selaku koordinator reses Dapil MKS menjelaskan, reses dilaksanakan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan berkontribusi positif bagi pembangunan masyarakat, khususnya di kecamatan MKS. Reses menjadi suatu kewajiban bagi Anggota DPRD, untuk menampung atau menjemput aspirasi masyarakat yang akan diperjuangkan sesuai aturan yang berlaku.
“Dalam reses ini, kami himpun aspirasi masyarakat. Final akhir dari upaya ini adalah penganggaran. Kondisi hari ini, kita masih dalam suasana tidak menguntungkan pandemi Covid-19. Makanya ada refocusing, yang membuat tidak semua keinginan masyarakat tidak terealisasi. APBD Bukittinggi Rp 700 miliar dan akan direfocusing. Tentunya akan banyak kegiatan yang ditunda. Kami tidak ingin memaksakan sesuatu yang melanggar aturan. Semoga ini bisa dipahami masyarakat. Namun urusan wajib dan urusan pilihan akan tetap jadi prioritas,” jelas Rusdy.
Dalam reses ini muncul berbagai aspirasi diantaranya, pembangunan kembali Masjid Jami’ Mandiangin yang diprediksi memakan anggaran Rp 20 miliar dan dapat menampung 2.100 jamaah.
Selanjutnya, ada permintaan terkait pengadaan gapura selamat datang di Bukittinggi di RW 1 Kelurahan Kubu Gulai Bancah, wacana dirubahnya Sumbar menjadi Daerah Istimewa Minangkabau. Tapi kurikulum pelajaran tidak ada pelajaran BAM. Pemenuhan air bersih, persoalan sampah, pengadaan kaca cembung, tanggul atau pita kejut di Puhun Pintu Kabun. Peningkatan kegiatan kepemudaan dan juga fisik penutupan drainase di kelurahan Pulai Anak Aia.
Reses di kantor Camat MKS, dihadiri 11 Anggota DPRD dari dapil MKS, diantaranya, Rusdy Nurman (Demokrat), Yontrimansyah (Demokrat), Shabirin Rachmat (Gerindra), Asri Bakar (Gerindra), Ibnu Asis (PKS), H.Ibra Yasser (PKS), Nofrizal Usra (PAN), Hj.Noni (PAN), H.Syafril (Golkar), Asril (Nasdem) dan Dedi Fatria (PPP). (pry)
