PESSEL, METRO
Ribuan masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Pesisir Selatan melakukan unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Painan, Rabu (17/3). Mereka menyerahkan petisi dukungan terhadap Bupati Pessel Risma Yul Anwar yang saat ini sedang terangkut masalah hukum.
Sebelum melakukan unjuk rasa di Kejari Painan, massa berkumpul memadati lapangan terbuka Gor Ilyas Yakub Painan. Setelah itu, pukul 11.00 WIB, massa yang berasal dari 15 kecamatan di Pessel berjalan kaki atau longmarch ke Kantor Kejari Painan dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan Polisi dan TNI. Mereka membawa spanduk petisi Selamatkan Pesisir Selatan dan Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar.
Setiba di Kantor Kejari Painan, massa secara bergantian melakukan orasi menyampaikan aspirasi dan tuntutannya yang pada intinya memita agar Bupati Pessel tidak dilengserkan dari jabatannya dan meminta Kejari Painan tidak melakukan eksekusi terhadap Bupati Pessel atas kasus yang menjeratnya.
Setelah itu, massa menyerahkan petisi kepada Kejari Painan. Beikut isi petisi yang diserahkan. Pertama, mendesak MA untuk menerima Kasasi dan mengabulkan segala tuntutan Rusma Yul Anwar demi masyarakat Pesisir Selatan yang berkeadilan.
Kedua, memberikan kepercayaan secara penuh pada Rusma Yul Anwar sebagai bupati untuk memimpin Pesisir Selatan, sesuai visi-misinya. Ketiga, menegaskan pada DPRD untuk tidak menggelar kegiatan apa pun terkait pemberhentian Rusma Yul Anwar sebagai bupati.
Keempat, meminta Kemendagri untuk tidak menerbitkan surat pemberhentian, baik sementara maupun permanen pada Rusma Yul Anwar. Kelima, kepada Presiden RI, Bapak Joko Widodo kami meminta dan berharap agar dapat mempertimbangkan petisi yang kami buat ini.
Terakhir, yang keenam, pada siapa pun dan pihak mana pun juga, kami tegaskan untuk tidak ikut mengambil celah dari kondisi ini untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Kami tidak ingin keutuhan dan kedamaian kami dirongrong.
“Kami datang untuk menyatakan dukungan selamatkan Pesisir Selatan. Karena, Pak An (Rusma Yul Anwar) sudah terpilih dan beliau tumpuan harapan kami untuk memimpin Pesisir Selatan,” kata orator, Bambang Suryanto.
Ditegaskan Bambang, seluruh masyarakat yang tergabung dalam dukungan petisi datang dengan niat hati yang tulus. Selain itu, petisi ‘Selamatkan Pesisir Selatan’ lahir sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap pemerintahan daerah yang sah.
“Mandataris rakyat yang lahir dari sebuah proses demokrasi yang sehat di Pilkada 2020. masyarakat sebagai pemegang daulat tertinggi memberikan mandat pada Rusma Yul Anwar-Rudi Hariyansyah sebagai bupati-wakil bupati, dengan dukungan lebih dari 128 ribu suara di Pilkada 2020,” ungkapnya.
Bambang menduga ada pihak-pihak yang tidak ingin roda pemerintahan berjalan baik. Upaya-upaya itu terkesan dilakukan atas kekecewaannya terhadap hasil suksesi kepemimpinan daerah lima tahunan. Kondisi itu dikhawatirkan berdampak buruk pada kinerja pemerintah daerah sebagai pelayan publik dan penyedia pembangunan.
“Upaya-upaya itu pun kini mulai merusak tatanan kehidupan sosial di tengah masyarakat, ini yang kami sampaikan kepada Kejari. Masyarakat terkotak-kotak. Fenomena itu sangat terasa di berbagai jejaring media sosial. Caci maki dan umpatan seakan sudah hal biasa. Padahal, mereka sama-sama masyarakat Pesisir Selatan,” ujarnya.
Karena itu, menutur Bambang, harus ada antisipasi dalam bentuk sikap, sehingga tidak menjadi ancaman bagi keamanan dan keutuhan daerah. Sebab, kedaulatan daerah adalah simbol kekuatan sebuah negara. Apalagi, Presiden Joko Widodo dalam salah satu nawa citanya secara jelas menyatakan membangun mulai dari pinggir.
“Artinya, Petisi Selamatkan Pesisir Selatan sesuai dengan nawa cita presiden. Jadi, ruhnya sama, yakni terwujudnya pembangunan berkualitas di daerah, baik dari sisi sosial, ekonomi maupun budaya. Kami tegaskan, kita harus hargai hasil demokrasi. Kedaulatan rakyat terhadap mandatnya jangan sampai tercerabut akibat kelompok kepentingan yang kecil,” tuturnya.
Usai menyampaikan orasi, Kejari Pessel menerima enam orang perwakilan dari massa untuk melakukan dialog. Kepada awak media, Bambang mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat oleh Kejari Painan Donna Rumiris Sitorus didampingi Kasi Intel dan Kasi Pidum.
“Ada kurang lebih 31 ribu petisi dukungan masyarakat Pessel. Kita sampaikan pada Kajari Pessel, untuk dijadikan pertimbangan. Pada intihnya, pihak Kejaksaan P, Kepolisian dan TNI bersama-sama menginginkan damai dan berdaulat,” tegasnya.
Sementara, Kajari Painan, Donna Rumiris Sitorus menegaskan bahwa petisi yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat Pessel telah diterima. Setelah itu, petisi tersebut akan disampaikan ke pimpinan yang lebih tinggi yaitu Kejati Sumbar dan Mahkamah Agung.
“Terkait surat salinan petikan dari MA, memang telah diterima Kejari Pessel pada hari Jumat (12/3), atas nama Rusma Yul Anwar yang saat ini menjabat Bupati Pesisir Selatan. Hari Senin (15/3) secara tertulis kita telah hal tersebut telah kita laporkan ke Kejati Sumbar, dan masih menunggu petunjuk dari pimpinan lebih tinggi,” kata Donna.
Donna menuturkan, surat Permohonan peninjuan kembali ( PK) yang diajukan Bupati Pessel Rusma Yul Anwar secara tertulis telah diterima dan sudah telah disampaikan secara tertulis ke pimpinan lebih tinggi. Namun sesuai pasal 268 ayat (1) KUHAP dan pasal 66 ayat 2 Undang – Undang No 5 Tahun 2004, PK tidak mempengaruhi dan menunda pelaksanaan eksekusi.
“Kejari Pessel sampai saat ini Kejari Pessel belum menerima hasil putusan dari Pengadilan Tinggi Negeri Sumbar. Saya tegaskan, tidak ada satupun pihak atau kelompok yang melakukan intervensi dalam perkara ini. Kita akan meminta petunjuk dan arahan dari pimpinan lebih tinggi. Kejaksaan Negeri Pessel akan mengambil langkah sesuai aturan, dan Undang – Undang yang ada, dan tidak akan sembarangan,” ungkap Donna.
Aksi damai penyerahan petisi selamatkan Pesisir Selatan oleh Masyarakat Pessel itu mendapatkan pengawalan dari Polisi dan TNI. Hingga ribuan masyarakat selamatkan Pessel membubarkan diri dengan damai. (rio)
