PADANG, METRO
Rendahnya partisipasi pemilih dalam pilkada serentak 2020 di Sumbar menjadi bahan kajian bagi KPU Sumbar dan jajarannya di kabupaten/kota. Pasalnya, tingkat partisipasi pemilih di Sumbar pada Pilkada 2020, khususnya untuk pemilihan gubernur di bawah target partisipasi nasional yang ditetapkan KPU RI sebesar 77,5 persen.
Anggota KPU Sumbar Izwaryani menyebut bicara soal partisipasi pemilih, hal itu berhubungan dengan tiga hal yakni evaluasi, sosialisasi dan pendidikan pemilih.
“Tiga hal ini tidak bisa dipisahkan bila menyangkut partisipasi pemilih dalam suatu pemilihan,” kata Izwaryani saat rapat evaluasi sosialisasi dan pendidikan pemilih pilkada serentak 2020 di Sumbar, Selasa (9/3).
Menurutnya banyak orang beranggapan partisipasi pemilih ditentukan oleh sejauh mana sosialisasi pemilihan yang dilakukan KPU. “Namun hal itu tidak sepenuhnya mutlak, justru banyak faktor yang menentukan tingginya partisipasi pemilih, misalnya kampanye yang dilakukan peserta pemilihan dan pasangan calon (paslon),” terang Izwayani.
Dijelaskan, untuk sosialisasi pemilihan, KPU sudah melakukannya secara masif. Akan tetapi, sebut dia, dalam sosialisasi pemilihan itu tugas KPU hanya sebatas memberitahukan ke pemilih kapan hari pemilihan dilakukan, tidak lebih dari itu.
“KPU tidak bisa melakukan hal yang lebih lanjut dari sosialisasi itu, apalagi menyangkut penjelasan lebih detail soal paslon. Dikhawatirkan ini nantinya menjadi bahan pertanyaan dan kritikan berbagai pihak pada KPU apabila ikut pula menerangkan sosok paslon pada pemilih,” jelas dia.
Menurut Izwaryani, untuk menjawab pertanyaan pemilih tentang profil paslon dan apa saja partai pengusungnya, tentunya peserta pemilihan atau paslon itu sendiri.
“Disinilah tujuan kampanye diberikan KPU kepada peserta pemilihan dan paslon, supaya pemilih bisa lebih mengenalnya,” tukas Izwayani lagi.
Diakuinya dalam pilkada serentak 2020 kemarin, KPU dan jajarannya di kabupaten kota sudah masif lakukan sosialisasi soal pemilihan, bahkan dalam lakukan sosialisasi pemilihan juga dilakukan KPU saat serahkan surat pemberitahuan memilih kepada masyarakat.
“Makanya kami menganggap masyarakat tentu sudah tahu kapan hari pemilihan itu dilakukan. Namun demikian, mestinya langkah sosialisasi hari pemilihan itu mestinya diiringi pula dengan kegiatan kampenye dari paslon agar di saat hari pemilihan tingkat partisipasi pemilih menjadi tinggi,” papar Izwaryani.
Ditambahkan, hal lain yang juga sebabkan masyarakat pesimis memilih karena masa pandemi. Menyadari itu KPU kemudian gencarkan sosialisasinya, bahkan KPU menegaskan pada masyarakat tidak akan ada klaster pilkada, sebab KPU tetapkan protokol kesehatan secara ketat.
Dari pengamatan Izwaryani, turunnya partisipasi pemilih di pilkada serentak 2020 juga tidak masifnya kegiatan kampanye yang dilaksanakan paslon.
“Sejatinya kegiatan kampanye memang hal yang menentukan dalam raihan suara paslon dan juga menentukan jumlah partisipasi pemilih. Contoh bila pemilih belum tersentuh secara psikologi oleh paslon maka hal itu membuat masyarakat enggan bahkan tidak mau memilih. Ini yang terjadi pada pilkada di kemarin,” sebutnya. (heu)
