PADANG, METRO
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah memastikan tidak ada penghentian pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru. Bahkan, Mahyeldi menuding informasi penghentian pembangunan jalan tol tersebut adalah hoaks. Kepastian tersebut diungkapkan Mahyeldi saat rapat koordinasi bersama Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Sumbar, Sabtu (6/3) di Aula Kantor Gubernur. Rapat koordinasi juga dihadiri PT Hutama Karya, BPN, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III Padang Kementrian PUPR.
“Mengenai jalan tol Padang – Pekanbaru dihentikan, perlu kita luruskan, jangan sampai masyarakat beranggapan permasalahan jalan tol tidak bisa ditangani oleh Pemprov Sumbar,” ucap Mahyeldi di Aula kantor gubernur, Sabtu (6/3).
Banyak masyarakat yang mempertanyakan hal ini, karena jalan tol Padang-Pekanbaru merupakan program strategis yang harus diselesaikan. “Karena jalan tol ini, akan menjadi urat nadi perekonomian masyarakat Sumbar,” ujarnya.
Meski saat ini masih pengerjaan seksi I, namun diharapkan daerah lain mulai memberikan pemahaman pada masyarakat pentingnya pembangunan infrastruktur tersebut. Trase tol itu nanti akan melewati sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar. Di antaranya Padang Pariaman, Bukittinggi, Agam dan Limapuluh Kota. “Pada prinsipnya masyarakat tidak ada yang menolak pembangunan jalan tol ini. Mungkin terkesan lambat, banyak masyarakat beranggapan terhenti. Padahal sampai saat ini pembangunan jalan tol masih berjalan,” ungkapnya.
Mahyeldi menegaskan jalan tol Padang – Pekanbaru tetap jalan tidak ada yang berhenti. “Makanya saya tegaskan berita tentang jalan tol Padang-Pekanbaru adalah hoaks,” ujarnya. Rapat koordinasi membahas percepatan pembangunan tol Padang–Pekanbaru, yang masih berkutat pada seksi I Padang-Sicincin. Selain itu juga dibahas masalah pembebasan lahan.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Mahyeldi meminta Kepala OPD pro aktif membantu mencari solusi permasalahan dalam percepatan pembebasan lahan, agar pembangunan fisik bisa berjalan maksimal.
Mahyeldi yanh didampingi Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy meminta kepada Tim Percepatan Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru bisa memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang dihadapi di lapangan. Sehingga dalam waktu tidak terlalu lama bisa diselesaikan.
Sementara, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III Padang Syahputra, mengatakan jalan tol Padang-Pekanbaru merupakan proyek strategis Nasional di Sumbar yang ditetapkan dua ruas jalan, Yaitu, ruas tol Bukittinggi-Padang Panjang-Lubuk Alung-Padang, sepanjang 80 km, dan ruas tol Pekanbaru-Bangkinang-Payakumbuh – Bukittinggi, sepanjang 185 Km. “Untuk pengadaan tanah jalan tol tersebut dibebankan pada Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, selaku instansi yang memerlukan tanah. Sedangkan pembangunan dan pengusahaannya ditugaskan kepada BUMN PT. Hutama Karya,” terang Putra.
Kepala Kanwil BPN Sumbar, Syaiful menyampaikan pada Seksi I berada di daerah Kasang, Lubuk Alung, Parit Malintang, Sicincin dan terakhir di Kapalo Hilalang, di kawasan Kabupaten Padangpariaman sudah berjalan. Dari 4,2 km sampai 36,6 km, ada 1.452 bidang tanah yang telah diproses. “Telah selesai dilakukan pembayaran lebih kurang sepanjang 4,7 km. Sisanya telah melewati tahapan dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi, pengumuman, penilaian oleh appraisal, musyawarah, pengumpulan berkas,” jelas Syaiful.
Sekitar 600 bidang tanah sedang dinilai oleh KJPP dan sebanyak 526 bidang tanah sudah selesai musyawarah dan telah menyepakati nilai harga lahan.
Penilaian nilai ganti kerugian tanah, dilakukan oleh apraisal sebagai konsultan independen penilaian tanah secara detail berdasarkan banyak faktor. Di antaranya, tanah yang berada di pinggir jalan lebih mahal daripada di pedalaman. Tanah matang dan tidak matang juga berbeda harganya, Tanah yang memiliki sertifikat lebih mahal dibandingkan tanah yang belum memiliki sertifikat. “NJOP hanya sebagai salah satu item dalam penilaian yang paling menentukan adalah nilai pasar tanah,” tuturnya.
Sesuai tahapan, Jumat (5/3), Seksi Kapalo Hilalang-Sicincin-Lubuak Alung- Padang (Sta 4 + 200 – 36 + 600), telah dilakukan pembayaran di Kantor Bupati Padang Pariaman, sebesar Rp36 miliar kepada 33 bidang dan 10 penggarap (sebelumnya). Total panjang ruas jalan yang dibebaskan dari 0 hingga 36 km secara luas sudah mencapai 20.4 persen. Namun jika dari seluruh tahapan proses pengadaan tanah, progres nya sudah mencapai 57 persen. “Insya Allah, target kami penyelesaian pembayaran pembebasan lahan bisa selesai sebelum Lebaran (bulan Juni). Karena ini merupakan momen yang tepat bagi masyarakat dengan kebutuhan yang tinggi,” sebutnya.
Project Director PT Hutama Karya Ruas Tol Padang – Sicincin, Marthen Robert Singai mengatakan, perkembangan pekerjaan fisik yang dilakukan PT. Hutama Karya di lokasi yang telah ditetapkan telah mencapai 36,48 persen, dengan target operasi tahun 2022. Pengerjaan proyek jalan tol ruas Padang-Pekanbaru Seksi I Padang-Sicincin diupayakan selesai Desember 2021. “Hal ini dengan catatan lahan harus bebas. Sehingga pembangunan jalan tol ini dapat berjalan dengan lancar,” ungkapnya. (fan)
