ADINEGORO, METRO – Pemko Padang diminta untuk lebih arif dan bijak dalam mengelola anggaran pada APBD Padang. Pasalnya, saat ini banyak terlihat dana-dana yang dinilai tidak tepat sasaran, dan kurang masuk dalam program prioritas. Seharusnya, Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) bekerja berdasarkan skala prioritas dalam menyusun anggaran, baik APBD P 2017 dan APBD 2018.
Bakal Calon Wali Kota Padang Andre Rosiade, menilai, setidaknya ada tiga hal yang mencolok selama sepekan terakhir yang mengemuka di media massa. Pertama, dana Rp8,4 miliar untuk keperluan lomba kasidah rebana nasional, Rp3,4 miliar untuk renovasi rumah dinas wali kota dan Rp8 miliar untuk pembenahan Palanta di kediaman wako.
“Artinya, ada potensi uang Rp20,4 miliar yang bisa digunakan untuk pembangunan drainase di kota ini. Hal yang sangat diperlukan, agar tak menjadi langganan banjir, saat hujan tiba. Daripada uang tersebut digunakan untuk lomba kasidah, rehab rumah dinas dan Palanta,” sebut Andre Rosiade yang menyangkan kurang pasnya pengelolaan keuangan.
Andre Rosiade mengharapkan, wali kota lebih mengontrol kinerja OPD-OPD yang mengelola anggaran yang besar, terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU PR). Mereka diminta untuk terus memikirkan, bagaiman seluruh drainase di Padang dapat diremajakan. Jangan dibiarkan saja seperti saat ini, mudah banjir saat hujan datang.
“Selain itu, wako juga diminta terus melakukan pendekatan dengan Kementerian PUPR dan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) 5 agar dana pusat mengalir ke Padang. Karena, tidak mungkin juga mengandalkan dana APBD Padang dan Sumbar untuk penanganan banjir, pasti kurang,” kata alumni SMAN 2 Padang angkatan 1997 ini.
Untuk menjangkau dana pusat itu, tentu dibutuhkan orang-orang yang memiliki jaringan luas di tingkat pusat. Bagaimana dana pusat, bisa tercurah ke Kota Padang dan membantu menyejahterakan masyarakat. “Jangan sampai Padang hanya mengandalkan dana daerah saja, bisa makin tertinggal dari ibu kota provinsi lain di Sumatera ini,” katanya.
Sebelumnya, Andre menyebut, di sepanjang jalan Padang Bypass atau bagian timur kota adalah akibat lalainya Pemko Padang. Pemko tidak mengawasi pembangunan proyek jalan dua jalur tersebut. Sehingga sistem drainase yang dibangun, tidak disesuaikan dengan potensi debit air.
“Bagaimana tidak akan banjir, elevasi atau tinggi jalan ditambah. Tapi, gorong-gorong crossing (menyilang dari alan) jalan tidak ditambah atau diperlebar. Sehingga, debit air di jalan hujan tidak tertampung. Kondisi ini diperparah dengan diperkecilnya saluran drainase kiri dan kanan jalan dengan pemasangan beton pracetak,” sebut Andre.
Andre juga melihat, Dinas PUPR Padang tidak pernah memertanyakan sistem drainase yang dibangun oleh pengelola proyek Padang Bypass. “Saya lihat, hal inilah kesalahan Dinas PUPR dan Wako Padang yang bisa dikatakan tidak paham dengan tata kelola potensi banjir di kotanya sendiri,” desak Andre.
Bayangkan, sebutnya, Jalan Padang Bypass kini sudah “membendung” hampir separoh kawasan Padang bagian timur. Apalagi, jalan yang kualitasnya tidak baik itu juga tanpa dilengkapi dengan sistem drainase yang mampu menampung debit air dan banjir. Akibatnya, hujan sedikit lebat dan lama, banjir meluas dan dalam. (d)
