AIAPACAH, METRO
Ratusan petugas kebersihan sampah Kota Padang, melakukan aksi mogok kerja, Selasa (9/2) pagi. Para petugas kebersihan ini mempertanyakan gaji yang sudah telat selama satu bulan, belum juga dibayar.
Bila gaji belum juga dibayar, para petugas kebersihan mengancam akan tidak akan bekerja mengambil sampah sampai gaji dibayarkan. Akibatnya, truk sampah yang biasanya sudah mulai mengangkut atau mengambil sampah sejak pagi, tak lagi beroperasional.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang, Meirizon membenarkan mogoknya para sopir pengangkut sampah. “Jumlahnya sampai 214 orang, termasuk sopir, petugas pengangkut sampah. Dan, gaji yang belum diterima itu Januari,” ungkap Mairizon.
Ia menyampaikan, setelah melakukan koordinasi dengan petugas kebersihan itu, akhirnya Selasa siang, sopir truk sampah tersebut kembali mau bekerja. Ini dilakukan petugas kebersihan, setelah Mairizon menjanjikan akan membayarkan gaji mereka.
“Saat ini para sopir pengangkut sampah telah bekerja lagi. Itu karena gajinya telah dikasihkan pada mereka dengan uang pinjaman. Kita talangi dulu,” sebutnya.
Menurut dia, informasi dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Padang, gaji mereka telah bisa dibayarkan pada pekan depan. “Ya, kita akui, belum dicairkannya anggaran sempat membuat pelaksanaan tugas harian kita terganggu dan petugas terlambat untuk mengangkut sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Aiadingin.
“Sampai saat ini, anggaran untuk pengelolaan sampah di Kota Padang ini belum dicairkan. Ini karena program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dilakukan oleh pemerintah pusat,” kata Mairizon.
Dijelaskan, pengelolaan sampah tersendat karena tidak adanya anggaran untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mengoperasikan mobil pengangkut sampah.
“Sampai saat ini, kami dari dinas menyumbang dulu untuk menanggulangi biaya operasional ini. Kami sudah menanggulangi sebesar Rp112 juta,” ulas Mairizon.
Di sisi lain, menurutnya, untuk biaya operasional, DLH sudah mendapatkan angin segar dari BKAD Kota Padang. “BKAD akan mengucurkan biaya operasional tersebut dan mudah-mudahan ada sehingga kami tidak kewalahan lagi dalam hal operasional ini,” tambahnya.
Terpisah, Anggota DPRD Kota Padang, Jumadi yang menerima kiriman foto tentang mogok tenaga honor karena tak terima gaji itu, menyayangkan kejadian tersbeut bisa terjadi. Hal ini disebabkan karena Pemko Padang tak siap dengan perubahan SIPD.
“Ini kan Pemko Padang tak siap dalam menyesuaikan perubahan sistem. Makanya seperti ini kejadiannya. Kasihan petugas sampah itu belum nerima gaji,” tukas kader Golkar ini.
Ia meminta Pemko Padang segera mencarikan solusi terbaik, sebab sopir itu punya tanggung jawab dan harus memenuhi kebutuhan keluarga. “Jika itu dibiarkan, maka kesulitan akan dialami lama dan sampah yang ada tak terangkut lagi. Ini bisa menyebabkan kota kumuh dan busuk,” pungkasnya. (ade)
