AIA PACAH, METRO
Tahun ini, Pemerintah Kota Padang mengajukan penambahan CPNS sebanyak 300 orang. Selain itu juga ada pengajukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 700 orang.
Kepala BKPSDM Pemko Padang, Suardi mengatakan jumlah ini telah disesuaikan dengan kondisi keuangan Kota Padang serta luas wilayah. Usulan telah diajukan. Namun belum jelas berapa kuota yang akan diterima Kota Padang. “Kita sudah ajukan ke pusat. Cuma belum jelas kapan turun dan betapa kuota yang diberi,” sebut Suardi, Kamis (4/2).
Berapapun jatah Kota Padang, kata Suardi, diharapkan bisa memaksimalkan kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Karena pada tahun 2021, jumlah pegawai Pemko Padang yang pensiun sebanyak 500-600 orang. Sebagian jumlah itu terdiri dari guru.
Sebelumnya, Suardi juga mengulas lima orang pejabat eselon II Pemko Padang bakal pensiun di sepanjang tahun 2021 ini. Kelimanya adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Azwin, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Yunisman, Staf Ahli Harmen Peri, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Muji Susilawati, dan Kepala BKPSDM Suardi.
Dijelaskan Suardi, dirinya pensiun pada September 2021. Sementara beberapa pejabat lainnya ada yang lebih dahulu pensiun.
Saat ini, pihaknya atas nama Pemko Padang sedang mengajukan izin Mendagri melalui rekomendasi gubernur untuk melakukan seleksi. Jika izin sudah keluar, maka Pemko Padang akan segera membentuk panitia seleksi (pansel).
Namun tahap pertama yang diajukan permintaan seleksinya adalah untuk tiga posisi. Yakni, untuk posisi staf ahli bidnag SDM menggantikan Syahrul yang telah meninggal dunia, pengganti posisi Yunisman di dinas tenaga kerja dan perinduatrian serta pengganti posisi Muji Susilawati yang sudah memasuki MPP.
“Untuk sekarang tiga posisi ini dulu kita ajukan ke Mendagri. Sedang dalam proses,” kata Suardi. Jika izin Mendagri keluar maka proses selanjutnya adalah ke KASN. Setelah itu baru dibentuk tim seleksi.
Namun, menjelang proses itu selesai dan pejabatnya dilantik, maka posisi pejabat yang kosong akan diisi dengan pejabat Plt. “Mungkin pakai Plt dulu. Kita belum tahu prosesnya memakan waktu berapa lama. Semua tergantung dari pusat,” tandasnya. (tin)
