SOLSEL, METRO
Pemkab. Solsel segera mewujudkan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah efektif, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemkab. Solsel bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kejari Solsel gelar Sosialisasi dan Forum Group Discussion (FGD), kemarin.
“Sosialisasi dan Forum Group Discussion (FGD) menguusng tema “Resiko Hukum dan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2021 yang dilaksanakan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekdakab Solsel,” ujar Pj. Sekdakab. Solsel Doni Rahmat Samulo.
Doni mengatakan, sosialisasi ini melibatkan peserta kurang lebih 100 orang.Ada beberapa manfaat dari pelaksanaan kegiatan FGD itu, di antaranya seleksi administrasi penyedia yang terkualifikasi secara sistem, terwujudnya proses evaluasi dan pelaksanaan pekerjaan yang sesuai skedul.
Selain itu juga akan memberi pemahaman kepada OPD dan pelaksana pengadaan barang dan jasa terkait tentang proses pengadaan barang dan jasa yang sudah berbasis elektronik.Bahkan dengan itu, proses E-PL, maka seluruh transaksi pengadaan dapat tercatat secara rapi dan akurat dalam data base sistem pengadaan secara elektronik.
Ditambahkan Doni, pada tahun 2021 ini melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sudah melaksanakan tender sebanyak 47 paket dan beberapa paket pengadaan lansung (PL) di beberapa OPD di lingkungan Pemkab Solsel. Melihat jumlah kegiatan dibanding tahun lalu diakui terjadi pengurangan. “Hal itu disebabkan adanya reforcusing anggaran untuk pennggulangan covid-19,” tambah Doni.
Secara umum, pelaksanaan tender secara elektronik akan melahirkan pemberdayaan ekonomi lokal melalui e- katalog lokal dan e-marketplace lokal.Selain itu juga akan lahir penyederhanaan proses PBJ yang rumit, peningkatan insentif (TPP) untuk UKPBJ, perlindungan hukum bagi pengelola PBJ dan Peningkatan jumlah serta kapasitas SDM PBJ sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Terakhir terwujudnya percepatan proses PBJ tahun anggaran 2021,
Ketua DPRD Solsel, Zigo Rolanda berharap melalui sosialisasi dan FGD, kedepan pengadaan barang dan jasa berjalan secara profesional lancar dan transparan.Selain itu, kontraktor atau pengusaha juga dibekali pelatihan teknis, termasuk pelatihan wawasan kebangsaan. “Sehingga tercipta kontraktor atau pengusaha yang profesional, jujur dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap kemajuan daerah,” harap Zigo. (*/afr)
