PASAR RAYA, METRO
Komunitas Pedagang Pasar (KPP) Pasar Raya Padang terus berjuang agar Peraturan Wali Kota (Perwako) yang membolehkan pedagang kaki lima (PKL) berjualan di sepanjang Jalan Pasar Raya Barat agar segera dihapus. Data dari KPP Padang, saat ini ada ratusan petak toko di Pasar Raya yang sudah tutup akibat Perwako itu.
Ketua KPP, H Asril Manan menjelaskan, KPP sedang melakukan pendataan. Yang sudah didata adalah di Fase I sampai VII, ada sebanyak 106 unit toko yang sudah tutup. Angka ini diprediksi terus bertambah karena keadaaan yang sama juga terjadi di Kopas Plaza, Merlin, Iwapi. Sebagian besar toko-toko itu tidak ditempati lagi.
Pedagang toko bangkrut dan menutup toko mereka karena pembeli tak bisa masuk akibat akses jalan yang tertutup oleh PKL. “Kami tidak akan berhenti berjuang sampai Peraturan Wali Kota penyebab kemungkaran ini dicabut. Pemko Padang beramal makruf dengan PKL dan bermungkar-mungkar dengan pedagang toko, sehingga kami mati dibuatnya,” sebut H Asril Manan yang juga orang Agam ini.
Sebelumnya, kata Asril Manan, pihaknya juga telah melaporkan hal tersebut pada Polres Padang dengan harapan Kapolresta Padang mengambil alih lagi agar jalan di Jalan Pasar Raya Barat itu dikembalikan fungsinya. Yakni untuk lewat kendaraan dan parkir.
“Kami tidak benci dengan PKL. Cuma karena PKL menutup akses jalan pengunjung, kami tidak berjual beli. PKL hidup, kami mati. Apakah itu tidak bermungkar-mungkar namanya. Bertahun-tahun seperti itu. Pemko sudah tidak adil pada kami,” tandas Asril Manan.
Salah seorang pedagang Fase II, Roby juga mengungkapkan kekesalannya dengan Perwako itu. Soalnya, hingga kini, PKL tidak patuh dengan jam yang telah ditetapkan dalam Perwako tersebut.
Dijelaskannya, sesuai Perwako, PKL baru boleh beraktivitas dan membuka kedainya sekitar pukul 16.00 Wib. Tapi kenyataanya saat ini jam 10 pagi, para pedagang kaki lima itu sudah meletakkan barang-barangnya di pinggir jalan dan bersiap-siap untuk jualan di tengah jalan. Bahkan kedainyapun panjang dan lebar-lebar melebihi kedai pedagang toko.
“Dari pada tak dipatuhi juga, buat apa ada Perwako itu. Bagusnya memang dicabut saja,” tandas Roby.
Pemko melalui Dinas Perdagangan selama ini, kata dia, hanya terkesan mementingkan pendapatan asli daerah (PAD) yang dipungut dari para PKL saja. Lapak PKL dibiarkan lebar di sepanjang jalan itu sehingga menutup akses masuk.
Sebenarnya, terang Roby, ada solusi tanpa merugikan pedagang. Pemko tetap untung dan mendapatkan PAD. Kawasan sepanjang Jalan Pasar Raya Barat itu dikembalikan fungsinya untuk kendaraan pengunjung dan parkir. Bayaran parkirnya bisa per jam, sehingga PAD-nya bisa lebih besar.
“Yang penting kan PAD masuk ke kas daerah dari parkir. PKL ditata rapi di tempat lain, pedagang toko juga hidup,” tandas Roby.
Dalam kondisi sekarang, selain membuat pedagang toko mati, pemko melalui Dinas Perdagangan juga terkesan membiarkan tuan takur bebas memperjualbelikan jalan di sepanjang pasar kepada PKL. Sewanya sampai Rp20 juta satu lapak.
“Yang ngambil sewanya tuan takur di pasar. Pemko hanya pungut retribusi harian sesuai panjang lapak PKL. Semakin panjang dan lebar, semakin besar pula retribusinya. Itu kenyataanya. Jalan dikontrakkan oleh tuan takur kepada PKL,” terang Roby.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Andree Algamar mengatakan, pihaknya akan mengkaji lagi masalah tersebut dengan pihak-pihak terkait. “Nanti kita diskusikan lagi bagaimana bagusnya agar pedagang pertokoan tidak dirugikan,” tandas Andre.
Pada intinya, kata Andre, kondisi ini bukan masalah Perwakonya. Tapi masalah pelanggaran yang telah dilakukan PKL terhadap Perwako itu terkait jam berjualan. “Nantinya kami akan tertibkan lagi PKL-nya agar berjualan sesuai dengan jam yang telah tertulis dalam Perwako itu,” sebut Andre. (tin)
