BUKITTINGGI, METRO
Sejak diresmikan Desember 2020 lalu, Mal Pelayanan Publik (MPP) Bukittinggi berjalan maksimal. Untuk memastikan hal tersebut, Komisi II DPRD Bukittinggi meninjau operasional MPP, Selasa (19/1). Sebelum peninjauan, Komisi II DPRD melakukan rapat kerja dengan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja (PMPTSPPTK), di gedung DPRD.
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja (PMPTSPPTK) Bukittinggi, Isra Yonza, menjelaskan, hingga tahun 2020, MPP dibangun dengan dua tahap. Untuk tahap I pada tahun 2019 dianggarakan sebesar Rp 12.297.330.000,- dengan pekerjaan kerangka gedung. Tahap II tahun 2020 sebesar Rp 9.781.381.000,- dengan pekerjaan menyiapkan lantai I dan sebagian lantai II. Sedangkan untuk tahap III sudah dianggarkan dalam APBD Kota Bukittinggi tahun 2021 sebesar Rp 5,4 milyar untuk penyempurnaan lantai II dan yang lainnya.
”MPP dioperasionalkan dengan ratusan perizinan dapat diurus di satu tempat ini. Ada 19 instansi vertikal dan 3 SKPD di lingkungan Pemko Bukittinggi yang menempati MPP ini. Namun hingga saat ini, ada dua instansi yang belum membuka pelayanan, yakni Imigrasi dan Taspen karena ada kendala SDM. Namun, kami telah menyurati kementrian dan pihak terkait,” jelasnya. Ketua Komisi II DPRD Bukitinggi, Nofrizal Usra, menyampaikan, setelah mendengar paparan dari rapat kerja, Komisi II DPRD meninjau ke lapangan untuk melihat langsung operasional MPP. Dimana, memang penataan dan pelayanannya dinilai cukup baik.
”Dari peninjauan lapangan ini, kamin akui bahwa MPP Bukittinggi sangat baik. Kami juga sempat bertanya kepada warga yang sedang melakukan urusan di MPP, beliau juga mengaku senang dan puas atas layanan yang diberikan,” ungkapnya. Nofrizal Usra bersama Anggota Komisi II lainnya, Asril, Ibnu Asis, Syaiful Efendi, Angga Alfarici, Syafril dan Erdison Nimli, serta dipimpin Wakil Ketua DPRD, Nur Hasra, melanjutkan, bahwa MPP harus menjadi tempat pelayanan yang baik dan maksimal. Karena ratusan pelayanan dapat diuris di satu gedung yang didalamnya terdapat banyak instansi.
”Kami juga terima informasi bahwa ada dua instansi yang belum melaksanakan pelayanan, Imigrasi dan Taspen. Namun hal itu, terkendala dari instansi terkait dan sudah disurati. Tempat atau space nya tetap ada tinggal menunggu kesiapan dari dua instansi itu,” jelasnya. Untuk kelanjutan lantai II dari MPP, DPRD Bukittinggi siap mendukung dari segi penganggaran. Sehingga apa yang diharapkan dapat terwujud dan pelayanan yang diberikan semakin maksimal. (pry)
