LIMAPULUHÂ KOTA, METRO
Komisi IV DPRD Sumbar melakukan kunjungan ke perusahaan tambang galian C yakni, PT. Koto Alam Sejahtera ( KAS) terletak di jalan Sumbar-Riau, Koto Alam, Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kamis, (14/1).
Tim Rombongan Komisi IV dipimpin oleh sekretaris komisi Lazuardi Erman ( Partai Golkar) dan didampingi anggota Artati ( PAN) Syawal ( PPP) dan Suharjono ( Demokrat) meninjau dan memeriksa kelengkapan surat-surat izin tambang galian C yang dimiliki PT.KAS
Menurut Sekretaris Komisi IV Lazuardi Erman awalnya masyarakat mengadukan ke DPRD Sumbar tentang kajian lingkungan dan perizinan lingkungan dan keselamatan pertambangan.
“Laporan tersebut pada 2019 lalu. Pada saat itu kita sikapi dengan rapat bersama dengan pihak terkait baik pemerintah dan perusahaan, pada saat itu juga dilakukan kunjungan lapangan juga, disepakati saat itu akan melengkapi perizinan oleh perusahaan ini ( PT. KAS), “ katanya kepada awak media.
Lazuardi Erman menegaskan, namun pada kunjungan saat ini, masih ditemukan belum juga selasai soal perizinan UKL-UPL maupun limbah B3. Padahal sudah setahun tepat bulan maret 2020 diajukan ke Pemkab 50 Kota.
“Saya lihat ada apa sesuatu apa ini kok belum clear! Nanti kita akan lihat apa permasalahan apa di pemerintahan daerah atau di perusahaan. Kita kasihan juga dengan perusahaan dengan modal besar ini dilalai-lalaikan. Kita lihat itikad baiknya. Disamping itu, disini kita sharing kewenangan, antara Pusat, Provinsi Kabupaten,” ungkapnya.
Sementara itu, Manajer HRD PT. KAS Rais mengatakan, sebelumnya juga hearing tahun 2019 lalu dengan DPRD Provinsi Sumbar dan telah laksanakan terkait dengan pengelolaan limbah dan telah disiana pengelolaan agar lumpur dan limbah tidak sampai ke masyarakat.
“Untuk izinpun sudah kita ajukan dan syaratnya telah dilengkapi ke pihak terkai, cuma ada beberapa kendala, dan terakhir sebulan yang lalu sudah ada kunjungan lapangan dari pihak terkait, saat ini kita menunggu. sembari itu kita intens berkomunikasi,” katanya.
Ia menyebut, untuk hasil produksi sebelumnya PT. KAS menyuplai suport kebutuhan tol Padang- Pekanbaru- Dumai.
“Sampai hari ini kita slow down dikarenakan market kita belum ada. Karyawan di rumahkan karena aktivitas belum ada.” katanya.
Sementara ditempat yang sama, Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Provinsi Sumbar John Edward mengatakan, untuk limbah B3 yang perusahan yang mengatongi izin Pangkalan di Kabupaten 50 Kota yakni ada dua perusahaan Berkat Bhineka ( Timah Hitam) dan Atika Tunggal Mandiri.
”Ada 18 perusahaan lain masih tahap proses tapi untuk izin persoalan limbah kewanangan ada di Dinas Lingkungan Hidup yang lebih jelasnya,” ujarnya.
Ia mengatakan, untuk perusahaan galian C ( batuan) ada sekitar 20 perusahaan namun yang beroperasi hanya tujuh perusahaan.(cr1)
